Padang, Javanusa—Wali Kota Padang Fadly Amran meminta seluruh satuan pendidikan memperkuat perencanaan kerja agar terhindar dari pelanggaran dalam pelaksanaan program.
Menurutnya, perencanaan yang matang menjadi fondasi utama untuk mewujudkan tata kelola pendidikan yang bersih, tertib, dan akuntabel.
Pesan itu disampaikan Fadly Amran saat membuka Rapat Koordinasi dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Bidang Pendidikan, Selasa (28/7/2026), di Gedung Bagindo Aziz Chan Youth Center.
Kegiatan itu dihadiri Inspektur Kota Padang Sonny Budaya Putra, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang Yopie Krislova, Inspektur Pembantu IV Perwita Sari, seluruh kepala sekolah SD dan SMP di Kota Padang, pengawas sekolah, serta bendahara.
Program Padang Amanah Jadi Acuan Tata Kelola Pemerintahan
Dalam sambutannya, Fadly Amran menjelaskan pemerintah telah menyusun program unggulan sejak dua tahun lalu.
Penyusunan program tersebut melibatkan tim ahli melalui berbagai diskusi hingga menghasilkan indikator pencapaian yang kini dijalankan.
Ia mengatakan, salah satu program unggulan itu ialah Padang Amanah. Program tersebut harus terus berjalan hingga akhir masa jabatan wali kota dan wakil wali kota sebagai upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi.
Fadly juga menegaskan setiap perangkat daerah harus menyusun perencanaan secara matang. Menurutnya, perencanaan yang lemah berpotensi memunculkan pelanggaran dalam pelaksanaan program.
“Untuk mencapai sebuah tujuan perlu perencanaan baik. Seperti Program Unggulan yang disusun dua tahun lalu, melibatkan tim ahli dan diskusi alot. Sehingga akhirnya melahirkan indikator pencapaian yang kini dijalankan,” ujar Fadly Amran.
Ia menambahkan, Inspektorat perlu terus memberikan pendampingan agar setiap tahapan perencanaan berjalan sesuai aturan.
“Perencanaan kerja yang tidak baik akan dimanfaatkan oleh orang tertentu, kami minta Inspektorat dapat membantu supaya tidak terjadi pelanggaran,” katanya.
Rakor Jadi Ruang Konsultasi bagi Kepala Sekolah
Fadly Amran mengharapkan seluruh kepala sekolah, pengawas, dan bendahara bekerja berdasarkan perencanaan yang matang. Langkah tersebut diharapkan dapat mencegah munculnya pelanggaran maupun temuan pada masa mendatang.
Selain itu, ia menilai rapat koordinasi yang digagas Inspektorat bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang menjadi wadah untuk berdiskusi, berkonsultasi, serta mencari solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi peserta.
“Saat ini kita hadir dalam forum evaluasi, silakan bertanya apa yang menjadi kekurangan dan masalah yang ada. Semoga ke depan tidak terjadi kelalaian dalam pelaksanaan perencanaan,” ujarnya.
Sementara itu, Inspektur Pembantu IV Perwita Sari menjelaskan rapat koordinasi bertujuan meningkatkan pemahaman kepala sekolah, pengawas, dan bendahara mengenai strategi serta implementasi Program Unggulan Padang Amanah.
Menurutnya, kegiatan tersebut juga mendukung terwujudnya pemerintahan yang bersih sekaligus bebas dari pungutan liar.
Selain itu, peserta memperoleh penguatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta mengelola dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
“Kegiatan ini untuk menambah pengetahuan kepala sekolah, pengawas maupun bendahara dalam melaksanakan tupoks dan mampu mengelola dana BOS,” ujar Perwita Sari.
Ia menambahkan, rapat koordinasi berlangsung pada 28 hingga 30 Juli 2026 dengan melibatkan 600 peserta yang berasal dari sekolah negeri dan swasta.
“Kegiatan ini diikuti 600 peserta dari tanggal 28 hingga 30 Juli nanti, peserta berasal dari sekolah negeri dan swasta,” katanya. (*)
