Jakarta, Javanusa—Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) mengingatkan masyarakat agar lebih teliti saat memilih Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU).
Calon jemaah diminta tidak mudah percaya pada promosi maupun popularitas travel di media sosial, melainkan memastikan legalitas penyelenggara melalui aplikasi resmi SatuHaji.
Pesan tersebut disampaikan Kasubdit Pengembangan Umrah Kemenhaj, Edayanti Dasril, saat menjadi pembicara dalam Focus Group Discussion (FGD) dan Talk Show bertema “Membaca Masa Depan Industri Umrah Indonesia di Tengah Berbagai Gejolak dan Perubahan”.
Kegiatan itu berlangsung dalam International Islamic Expo 2026 di Hall A JICC, Senayan, Jakarta, Jumat (26/6/2026).
Menurut Edayanti, perlindungan jemaah harus menjadi fondasi utama dalam membangun industri umrah yang sehat, transparan, dan berkelanjutan.
Ia mengimbau masyarakat agar tidak menjadikan popularitas di internet sebagai satu-satunya acuan saat memilih biro perjalanan umrah. Sebaliknya, calon jemaah perlu memeriksa status perizinan dan akreditasi penyelenggara melalui aplikasi SatuHaji.
“Bapak Ibu harus aware. Jangan tergoda dengan rating di internet dan selebgram yang tidak punya ikatan. Travel yang bagus bisa dilihat di aplikasi SatuHaji, mulai dari tahun berdiri, perizinan, hingga akreditasinya. Pastikan PPIU-nya berizin dan terakreditasi,” tegas Edayanti.
Paket Umrah Murah Jadi Sorotan
Selain membahas perlindungan jemaah, forum tersebut juga menyoroti berbagai tantangan yang dihadapi industri umrah nasional.
Moderator diskusi, H. Tri Winarto, menilai maraknya penawaran paket umrah dengan harga yang tidak wajar berpotensi merugikan masyarakat.
Kondisi itu, menurutnya, turut memengaruhi tingkat kepercayaan publik terhadap penyelenggara perjalanan ibadah akibat ulah sejumlah oknum yang tidak bertanggung jawab.
Karena itu, pemerintah, asosiasi, dan pelaku usaha dinilai perlu memperkuat sinergi untuk menciptakan tata kelola industri umrah yang lebih kredibel.
Pemerintah Tegaskan Komitmen Lindungi Jemaah
Edayanti menegaskan pemerintah akan terus mendampingi jemaah maupun penyelenggara perjalanan ibadah dalam meningkatkan kualitas layanan.
“Kami mengutamakan Trisukses Haji. Pemerintah tidak akan pernah meninggalkan jemaah umrah dan haji, maupun kawan-kawan penyelenggara. Karena one spirit, one goal,” ujarnya.
Diskusi tersebut menghadirkan sejumlah perwakilan asosiasi penyelenggara umrah, yakni Fatma Kartika Sari selaku Wakil Ketua Umum Umrah HIMPUH, Retno Anugrah Andriyani sebagai Sekretaris Jenderal ASPHIRASI.
Rizky Sembada selaku Ketua Umum ASTAGATRA RI, serta Nuralim yang menjabat Ketua Umum Atthari. Acara dipandu oleh Tri Winarto dari Forum Sekjen Lintas Asosiasi Haji Umrah Indonesia.
Melalui forum itu, para pemangku kepentingan membahas strategi memperkuat tata kelola industri umrah agar lebih adaptif menghadapi perubahan dan semakin kompetitif. Serta mampu memberikan perlindungan yang optimal bagi jemaah.
Kehadiran Kemenhaj dalam kegiatan tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah membangun ekosistem penyelenggaraan umrah yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan. (*/red)
