Kemenhaj Sumbar Ingatkan Travel Umrah Gunakan Identitas Sesuai Izin, ID Card Wajib Diberikan H-1

Penulis -

Rabu, 30 September 2026 - 18:04 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kakanwil Kemenhaj Sumbar, M. Rifki saat sidak travel umrah di BIM, Rabu (30/9/2026). (Foto: Kemenhaj Sumbar)

Kakanwil Kemenhaj Sumbar, M. Rifki saat sidak travel umrah di BIM, Rabu (30/9/2026). (Foto: Kemenhaj Sumbar)

Padang Pariaman, Javanusa—Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Sumatera Barat (Sumbar) memperketat pengawasan identitas biro perjalanan umrah di Bandara Internasional Minangkabau (BIM). Setiap jemaah wajib mengetahui travel yang secara resmi memberangkatkannya.

Penegasan itu disampaikan saat inspeksi mendadak keberangkatan jemaah umrah di BIM, Rabu (30/9/2026). Petugas menemukan penggunaan identitas travel yang perlu diperjelas.

Kakanwil Kemenhaj Sumbar, M. Rifki, meminta Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) memastikan setiap jemaah telah menerima identitas sebelum menuju bandara.

Rifki menjelaskan, ID card menjadi salah satu instrumen untuk memastikan identitas travel yang memberangkatkan jemaah. Kartu tersebut juga terhubung dengan sistem Nusuk.

“Jemaah yang datang ke bandara harus sudah menerima ID card. Minimal H-1 keberangkatan sudah diserahkan ke jemaah. Ketika dipindai, akan terlihat travel yang memberangkatkannya,” kata Rifki.

Menurut dia, kejelasan identitas penting dalam proses pengawasan perjalanan umrah. Jemaah juga dapat mengetahui pihak yang bertanggung jawab atas keberangkatan mereka.

Dalam sidak tersebut, petugas memberikan pembinaan kepada sejumlah penyelenggara. Pembinaan mencakup identitas jemaah serta penggunaan atribut PPIU ketika mendampingi keberangkatan.

PPIU Dilarang Gunakan Atribut Travel Lain

Rifki menegaskan setiap PPIU harus menggunakan atribut yang sesuai dengan izin penyelenggara. PPIU tidak boleh memakai identitas atau atribut travel lain untuk kepentingan promosi.

“Kalau izin travelnya A, maka harus menggunakan atribut travel A. Jangan menggunakan atribut travel lain,” ujarnya.

Ketentuan tersebut menjadi bagian dari upaya memperjelas identitas penyelenggara di lapangan. Dengan begitu, petugas maupun jemaah dapat mengidentifikasi biro perjalanan yang memiliki tanggung jawab atas keberangkatan.

Kantor Cabang PPIU di Sumbar Wajib Melapor

Selain persoalan identitas, Kementerian Haji dan Umrah Sumatera Barat meminta PPIU yang memiliki kantor cabang di daerah tersebut melaporkan keberadaannya.

Baca Juga :  Transformasi Layanan Konsumsi Haji 2026: Digitalisasi Pantau 1,19 Juta Boks Makanan Jemaah

Pelaporan dapat dilakukan kepada Kanwil Kementerian Haji dan Umrah Sumatera Barat atau kantor Kementerian Haji dan Umrah di tingkat kabupaten/kota.

Rifki mengatakan, laporan tersebut membantu pemerintah mengetahui keberadaan kantor cabang PPIU. Data itu juga mendukung pengawasan terhadap kegiatan operasional penyelenggara perjalanan umrah.

Kemenhaj Sumbar juga akan menindaklanjuti temuan yang mengarah pada dugaan pelanggaran.

“Jika petugas menemukan dugaan pelanggaran, Kementerian Haji dan Umrah akan melakukan pemeriksaan. Temuan tersebut dapat dituangkan dalam berita acara pemeriksaan untuk dilaporkan kepada pemerintah pusat,” tegasnya.

Rifki menjelaskan, kewenangan untuk menentukan tindak lanjut atas dugaan pelanggaran berada pada pemerintah pusat. Kementerian Haji dan Umrah Sumatera Barat akan menyampaikan hasil pengawasan melalui mekanisme yang berlaku. (*)

Berita Terkait

Pelunasan Haji Sumbar 2027 Baru 26,4 Persen, Kemenhaj Imbau Jemaah Segera Bayar Bipih
Cegah Penipuan, Kemenhaj Gandeng Kemendes PDT Perkuat Literasi Haji dan Umrah hingga Pelosok Desa
Pelunasan Haji 2027 Resmi Dibuka, Ini Rincian Biaya Jemaah di 13 Embarkasi
Seleksi CAT MagangHub Kemenhaj 2026 Digelar 10 November, Ini Jadwal dan Pembagian Sesi
Gagal Berangkat Umrah, 105 Jemaah Asal Pasaman Barat Terlantar di Jakarta
Kemenhaj Dukung Arab Saudi Berantas Makelar Ilegal, Pengadaan Haji 2027 Diperketat
Kemenhaj Siapkan Aplikasi SIGAP, Pengaduan Mafia Haji dan Umrah Bisa Dipantau Real-Time
Arab Saudi Mulai Persiapan Haji 2027, Gelar Pelatihan Petugas dari 11 Bidang Layanan

Berita Terkait

Kamis, 19 November 2026 - 16:23 WIB

Kapolda Sumbar Ajak Dubalang hingga Pesilat Deklarasikan Perang terhadap Narkoba

Kamis, 19 November 2026 - 14:38 WIB

Solok Selatan Salurkan Donasi Rp200 Juta untuk Korban Bencana di Padang

Kamis, 19 November 2026 - 14:28 WIB

Kota Padang Masuk Enam Besar Penilaian Kota Sehat Sumbar, Bidik Juara Pertama

Kamis, 19 November 2026 - 14:20 WIB

Wawako Maigus Nasir Buka Seminar Megathrust, Ajak Masyarakat Perkuat Mitigasi Bencana

Kamis, 19 November 2026 - 12:17 WIB

Jelang MTQ Sumbar 2027, PWI Pessel Ingatkan Pentingnya Evaluasi Pelaksanaan MTQ Kabupaten

Kamis, 19 November 2026 - 08:25 WIB

Operasi Zebra Singgalang 2026, Ditlantas Polda Sumbar Bagikan Helm Gratis di Padang

Rabu, 18 November 2026 - 20:37 WIB

Fadly Amran Usulkan Pengembangan Muaro Padang hingga Optimalisasi Kampung Nelayan ke Wamen KKP

Rabu, 18 November 2026 - 19:23 WIB

Perkuat Daya Tarik Wisata, Fadly Amran dan Wadan Kodaeral II Padang Bahas Penataan Tugu Merpati

Berita Terbaru