Jakarta, Javanusa—Pemerintah menegaskan keselamatan jemaah haji Indonesia menjadi prioritas utama dalam setiap keputusan terkait penyelenggaraan ibadah haji tahun ini.
Hal itu disampaikan Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak di Jakarta, Selasa (10/3).
Menurut Dahnil, Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan kepada seluruh jajaran pemerintah agar memastikan perlindungan warga negara Indonesia yang akan menunaikan ibadah haji.
“Perintah Presiden sangat jelas, yaitu memastikan keselamatan warga negara Indonesia yang akan berangkat menunaikan ibadah haji. Keselamatan jemaah harus menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan,” kata Dahnil.
Ia menjelaskan, pemerintah terus memantau perkembangan situasi geopolitik di kawasan Timur Tengah yang dinilai dinamis.
Kondisi tersebut menjadi salah satu faktor yang diperhitungkan dalam persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun ini.
Karena itu, pemerintah menyiapkan berbagai skenario dan langkah mitigasi risiko untuk mengantisipasi kemungkinan yang dapat memengaruhi pelaksanaan ibadah haji.
“Kami diminta menyiapkan berbagai skenario secara seksama dan memastikan langkah mitigasi risiko telah dipersiapkan dengan baik,” ujarnya.
Dahnil menambahkan, seluruh skenario yang disiapkan pemerintah nantinya akan dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai bagian dari mekanisme pengambilan keputusan dalam penyelenggaraan ibadah haji.
“Kami sedang menyiapkan berbagai skenario dan langkah mitigasi risiko secara komprehensif. Semua skenario akan dibahas bersama DPR,” katanya.
Sementara itu, terkait pelaksanaan ibadah umrah, Kementerian Haji dan Umrah sejalan dengan imbauan Kementerian Luar Negeri yang meminta masyarakat Indonesia menunda keberangkatan umrah dalam waktu dekat hingga situasi lebih kondusif.
Pemerintah menyatakan pendekatan kehati-hatian tersebut dilakukan untuk memastikan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah tetap berjalan dengan aman serta memberikan perlindungan bagi jemaah Indonesia. (*/red)
