Lindungi Jemaah Umrah, Kemenhaj Blokir Akses Siskopatuh 3 PPIU

Penulis -

Selasa, 1 September 2026 - 15:13 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Direktur Perizinan dan Akreditasi Haji Khusus dan Umrah Kemenhaj, Atty Novyanty. (Foto: Kemenhaj)

Direktur Perizinan dan Akreditasi Haji Khusus dan Umrah Kemenhaj, Atty Novyanty. (Foto: Kemenhaj)

Jakarta, Javanusa—Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) memblokir akses Sistem Komputerisasi Pengelolaan Terpadu Umrah dan Haji Khusus (Siskopatuh) milik tiga Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU).

Pemblokiran itu membuat ketiga perusahaan tersebut tidak dapat memasukkan data melalui sistem Siskopatuh. Langkah ini menjadi bagian dari pengawasan pemerintah untuk melindungi calon jemaah umrah.

Tiga PPIU yang terdampak pemblokiran akses tersebut yakni PT Khazanah Tamma Internasional atau Hanania Group, PT Tekat Arung Samudra, dan PT Yastha Mandiri.

Langkah Pengawasan untuk Lindungi Jemaah

Direktur Perizinan dan Akreditasi Haji Khusus dan Umrah Kementerian Haji dan Umrah, Atty Novyanty, mengatakan kebijakan tersebut bertujuan memastikan hak-hak jemaah tetap terlindungi.

“Langkah ini dilakukan sebagai bentuk perlindungan terhadap jemaah umrah. Kami memastikan penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah berjalan sesuai ketentuan dan hak-hak jemaah tetap terlindungi,” ujar Atty Novyanty.

Menurutnya, pemerintah menjadikan Siskopatuh sebagai salah satu instrumen utama dalam mengawasi aktivitas penyelenggara perjalanan ibadah umrah.

Karena itu, pemblokiran akses dapat menjadi bagian dari mekanisme pengawasan untuk memastikan setiap PPIU mematuhi ketentuan yang berlaku.

Kemenhaj Perkuat Pemantauan PPIU

Kementerian Haji dan Umrah akan terus meningkatkan pengawasan terhadap seluruh PPIU. Pemantauan dilakukan, termasuk melalui data dan aktivitas penyelenggaraan umrah yang tercatat dalam Siskopatuh.

“Pengawasan ini akan terus kami lakukan. Prinsipnya, seluruh langkah yang diambil Kementerian Haji dan Umrah adalah untuk memastikan jemaah mendapatkan layanan yang aman, tertib, dan sesuai ketentuan,” kata Atty.

Pengawasan tersebut diharapkan dapat menciptakan penyelenggaraan perjalanan umrah yang lebih transparan dan sesuai regulasi.

Masyarakat Diminta Cermat Memilih PPIU

Di sisi lain, Kementerian Haji dan Umrah mengingatkan masyarakat agar tidak sembarangan memilih penyelenggara perjalanan umrah.

Baca Juga :  Kemenhaj Dukung Arab Saudi Berantas Makelar Ilegal, Pengadaan Haji 2027 Diperketat

Calon jemaah disarankan memeriksa legalitas serta rekam jejak PPIU sebelum mendaftarkan diri. Langkah ini penting untuk mengurangi risiko masalah selama proses penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah. (*)

Berita Terkait

Pelunasan Haji Sumbar 2027 Baru 26,4 Persen, Kemenhaj Imbau Jemaah Segera Bayar Bipih
Cegah Penipuan, Kemenhaj Gandeng Kemendes PDT Perkuat Literasi Haji dan Umrah hingga Pelosok Desa
Pelunasan Haji 2027 Resmi Dibuka, Ini Rincian Biaya Jemaah di 13 Embarkasi
Seleksi CAT MagangHub Kemenhaj 2026 Digelar 10 November, Ini Jadwal dan Pembagian Sesi
Gagal Berangkat Umrah, 105 Jemaah Asal Pasaman Barat Terlantar di Jakarta
Kemenhaj Dukung Arab Saudi Berantas Makelar Ilegal, Pengadaan Haji 2027 Diperketat
Kemenhaj Siapkan Aplikasi SIGAP, Pengaduan Mafia Haji dan Umrah Bisa Dipantau Real-Time
Arab Saudi Mulai Persiapan Haji 2027, Gelar Pelatihan Petugas dari 11 Bidang Layanan

Berita Terkait

Kamis, 19 November 2026 - 12:07 WIB

Polri Bongkar Jaringan Narkoba Indonesia-Malaysia, Sita Aset Rp150 Miliar dan Telusuri Transaksi Rp2,9 Triliun

Kamis, 19 November 2026 - 12:01 WIB

Densus 88 Tangkap 15 Tersangka Terorisme di Enam Provinsi, Ini Sebaran Lokasinya

Kamis, 19 November 2026 - 11:37 WIB

Jembatan Sinandang Pagaruyung Terban Akibat Hujan Deras, Pengendara Diminta Waspada

Kamis, 19 November 2026 - 09:06 WIB

Polda Sumbar Ungkap Dugaan TPPO di Hotel Padang, Pria Diduga Mucikari Diamankan

Kamis, 19 November 2026 - 08:02 WIB

4 Batang Emas Senilai Rp10 Miliar Gagal Diselundupkan ke Malaysia

Kamis, 19 November 2026 - 07:45 WIB

Polda Sumbar Ungkap 1.981 Kasus Narkoba, Sita 1,6 Ton Ganja dan 99 Kg Sabu

Rabu, 18 November 2026 - 21:02 WIB

Bupati Dharmasraya Tetapkan Status Tanggap Darurat Banjir Selama 7 Hari

Rabu, 18 November 2026 - 20:56 WIB

Banjir Dharmasraya Rendam 272 Rumah dan 930 Jiwa Terdampak, Bupati Annisa Instruksikan OPD Bergerak Cepat

Berita Terbaru