Padang, Javanusa—Pemerintah membentuk task force lintas kementerian untuk mengoptimalkan penerbangan haji yang selama ini kembali ke Indonesia tanpa penumpang.
Langkah tersebut untuk mendatangkan wisatawan dari Arab Saudi dan Timur Tengah. Sekaligus memperkuat ekosistem ekonomi haji, pariwisata, serta industri penerbangan nasional.
Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) RI menggandeng Kementerian Perhubungan, Kementerian Pariwisata, dan PT Garuda Indonesia (Persero) membentuk task force lintas kementerian.
Tim ini akan menyusun strategi pemanfaatan penerbangan haji agar memberikan nilai ekonomi yang lebih besar bagi Indonesia.
Pembentukan task force disepakati dalam rapat koordinasi yang dipimpin Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, di Jakarta, Kamis (25/6/2026).
Pertemuan tersebut juga dihadiri Wakil Menteri Perhubungan Suntana, Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Puspa, serta Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero), Glenny H. Kairupan.
Inisiatif itu menjadi tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto saat mengevaluasi penyelenggaraan ibadah haji 1447 H/2026 M. Sekaligus bagian dari persiapan penyelenggaraan haji tahun 2027.
Empty Flight untuk Angkut Wisatawan
Dahnil menjelaskan, pemerintah ingin menghentikan praktik penerbangan haji yang kembali ke Indonesia tanpa membawa penumpang.
Menurutnya, kapasitas penerbangan tersebut dapat dimanfaatkan untuk mengangkut wisatawan dari Arab Saudi maupun negara-negara Timur Tengah.
“Presiden memberikan arahan agar pesawat yang mengantar jemaah haji tidak kembali dalam kondisi kosong. Karena itu kami berkoordinasi dengan Kemenhub, Kemenpar, dan Garuda Indonesia untuk menyiapkan langkah-langkah konkret. Sehingga penerbangan tersebut dapat memberikan nilai tambah bagi Indonesia,” ujar Dahnil.
Ia menambahkan, pemerintah Indonesia telah memperoleh izin dari General Authority of Civil Aviation (GACA) Arab Saudi. Izin tersebut memungkinkan maskapai Indonesia mengangkut penumpang pada rute penerbangan kembali dari Arab Saudi menuju Indonesia.
Dengan skema itu, penerbangan yang sebelumnya berstatus empty flight dapat menjadi jalur baru bagi wisatawan Timur Tengah menuju berbagai destinasi unggulan di Indonesia.
Dorong Devisa Masuk Melalui Ekosistem Ekonomi Haji
Menurut Dahnil, kebijakan tersebut sejalan dengan visi Presiden Prabowo untuk membangun ekosistem ekonomi haji yang memberikan manfaat lebih luas bagi perekonomian nasional.
“Setiap tahun sekitar 3,2 juta warga Indonesia melakukan perjalanan haji dan umrah dengan nilai ekonomi yang sangat besar. Presiden mendorong agar aktivitas tersebut tidak hanya menghasilkan arus keluar devisa (cash outflow). Tetapi juga mampu menciptakan arus masuk devisa (cash inflow) yang memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional,” katanya.
Karena itu, pemerintah mendorong kolaborasi lintas kementerian dan lembaga agar penyelenggaraan haji serta umrah dapat mendukung sektor pariwisata, logistik, industri penerbangan, hingga pertumbuhan ekonomi nasional.
Perkuat Promosi Wisata Indonesia
Sementara itu, Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Puspa menyatakan kementeriannya siap memperkuat promosi destinasi wisata Indonesia di pasar Arab Saudi dan Timur Tengah.
Strategi tersebut mencakup kampanye digital, business matching, serta berbagai program pemasaran terpadu untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan dari kawasan tersebut.
“Potensi wisatawan Timur Tengah sangat besar. Dengan adanya penerbangan langsung yang tersedia, kami akan mengoptimalkan promosi dan pemasaran agar lebih banyak wisatawan berkunjung ke Indonesia,” ujarnya.
Selain memperluas pasar wisata, pemanfaatan penerbangan haji juga diharapkan memperkuat posisi Garuda Indonesia sebagai maskapai nasional yang melayani penerbangan haji dan umrah.
Ke depan, task force akan menyusun skema operasional, langkah teknis, serta mekanisme koordinasi lintas sektor. Agar program tersebut dapat diterapkan pada penyelenggaraan haji berikutnya dan memberikan manfaat nyata bagi penguatan ekosistem ekonomi haji Indonesia. (*/red)
