Waspada Haji Ilegal, Kemenhaj dan KJRI Jeddah Tegaskan Hanya Visa Resmi yang Berlaku

Penulis -

Minggu, 5 April 2026 - 10:11 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kemenhaj bersama KJRI di Jeddah mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai berbagai modus keberangkatan haji ilegal. (Foto: Kemenhaj)

Kemenhaj bersama KJRI di Jeddah mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai berbagai modus keberangkatan haji ilegal. (Foto: Kemenhaj)

Jeddah, Javanusa—Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) bersama Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Jeddah mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai berbagai modus keberangkatan haji ilegal, seiring pengetatan kebijakan Pemerintah Arab Saudi pada musim haji tahun ini.

Peringatan tersebut disampaikan Direktorat Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) dalam pertemuan dengan KJRI Jeddah.

Pertemuan ini melibatkan Direktur Jenderal Bina PHU Puji Raharjo dan Konsul Jenderal RI di Jeddah Yusron B Ambary di Kantor KJRI Jeddah, Jumat (3/4/2026).

Dalam pertemuan itu, kedua pihak menegaskan komitmen memperkuat edukasi publik agar Warga Negara Indonesia (WNI) tidak terjebak dalam praktik haji non-prosedural.

Puji Raharjo menyampaikan Pemerintah Arab Saudi hanya mengakui visa haji resmi sebagai dokumen sah untuk pelaksanaan ibadah haji.

Senada, Yusron B Ambary mengingatkan masyarakat untuk memastikan jenis visa sebelum berangkat. Ia menegaskan bahwa visa ziarah, visa kunjungan, maupun dokumen lain di luar ketentuan tidak dapat digunakan untuk berhaji.

KJRI Jeddah mencatat adanya sejumlah kasus WNI yang ditindak aparat keamanan Arab Saudi karena mencoba berhaji menggunakan visa non-haji.

Modus yang ditemukan antara lain penggunaan atribut haji palsu, kartu identitas tidak sah, hingga ketidaksesuaian data visa dengan paspor.

Menurut KJRI, pelanggaran tersebut berisiko pada sanksi tegas dari otoritas Arab Saudi. Selain tidak dapat melaksanakan ibadah haji, pelanggar dapat dikenai denda, deportasi, serta larangan masuk ke Arab Saudi hingga 10 tahun.

Pertemuan itu juga membahas pemahaman keliru terkait Haji Dakhili atau haji domestik. Skema tersebut hanya diperuntukkan bagi warga lokal Arab Saudi dan ekspatriat yang memiliki izin tinggal (iqamah) minimal satu tahun, sehingga tidak dapat digunakan oleh jemaah asal Indonesia yang tidak melalui prosedur resmi.

Baca Juga :  Banjir Rendam Sejumlah Wilayah Padang, Fadly Amran Kerahkan Tim Gabungan Evakuasi Warga

Selain itu, masyarakat diminta mencermati tawaran haji dengan berbagai nama paket, termasuk yang dikenal sebagai Furoda.

Pemerintah mengimbau agar masyarakat tidak hanya berpatokan pada nama paket, tetapi memastikan ketersediaan visa haji resmi, legalitas penyelenggara, serta kesesuaian prosedur dengan ketentuan yang berlaku.

Kementerian Haji dan Umrah bersama KJRI Jeddah juga menekankan pentingnya penguatan pengawasan lintas instansi guna mencegah praktik penipuan perjalanan ibadah.

Upaya ini disertai dengan peningkatan edukasi publik dan perbaikan sistem pendataan umrah untuk mendukung perlindungan jemaah Indonesia.

Pemerintah menyatakan fokus utama adalah memastikan seluruh proses ibadah haji berjalan sesuai aturan, demi keselamatan dan kelancaran jemaah Indonesia selama berada di Tanah Suci. (*/red)

Berita Terkait

Pelunasan Haji Sumbar 2027 Baru 26,4 Persen, Kemenhaj Imbau Jemaah Segera Bayar Bipih
Cegah Penipuan, Kemenhaj Gandeng Kemendes PDT Perkuat Literasi Haji dan Umrah hingga Pelosok Desa
Pelunasan Haji 2027 Resmi Dibuka, Ini Rincian Biaya Jemaah di 13 Embarkasi
Seleksi CAT MagangHub Kemenhaj 2026 Digelar 10 November, Ini Jadwal dan Pembagian Sesi
Gagal Berangkat Umrah, 105 Jemaah Asal Pasaman Barat Terlantar di Jakarta
Kemenhaj Dukung Arab Saudi Berantas Makelar Ilegal, Pengadaan Haji 2027 Diperketat
Kemenhaj Siapkan Aplikasi SIGAP, Pengaduan Mafia Haji dan Umrah Bisa Dipantau Real-Time
Arab Saudi Mulai Persiapan Haji 2027, Gelar Pelatihan Petugas dari 11 Bidang Layanan

Berita Terkait

Kamis, 19 November 2026 - 12:07 WIB

Polri Bongkar Jaringan Narkoba Indonesia-Malaysia, Sita Aset Rp150 Miliar dan Telusuri Transaksi Rp2,9 Triliun

Kamis, 19 November 2026 - 12:01 WIB

Densus 88 Tangkap 15 Tersangka Terorisme di Enam Provinsi, Ini Sebaran Lokasinya

Kamis, 19 November 2026 - 11:37 WIB

Jembatan Sinandang Pagaruyung Terban Akibat Hujan Deras, Pengendara Diminta Waspada

Kamis, 19 November 2026 - 09:06 WIB

Polda Sumbar Ungkap Dugaan TPPO di Hotel Padang, Pria Diduga Mucikari Diamankan

Kamis, 19 November 2026 - 08:02 WIB

4 Batang Emas Senilai Rp10 Miliar Gagal Diselundupkan ke Malaysia

Kamis, 19 November 2026 - 07:45 WIB

Polda Sumbar Ungkap 1.981 Kasus Narkoba, Sita 1,6 Ton Ganja dan 99 Kg Sabu

Rabu, 18 November 2026 - 21:02 WIB

Bupati Dharmasraya Tetapkan Status Tanggap Darurat Banjir Selama 7 Hari

Rabu, 18 November 2026 - 20:56 WIB

Banjir Dharmasraya Rendam 272 Rumah dan 930 Jiwa Terdampak, Bupati Annisa Instruksikan OPD Bergerak Cepat

Berita Terbaru