Kupang, Javanusa—Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) memastikan pengawasan ketat dilakukan pada seluruh tahapan penyelenggaraan ibadah haji, baik di dalam negeri maupun di Arab Saudi.
Pengawasan ini mencakup aspek anggaran dan kinerja aparatur, sebagaimana mandat undang-undang. Hal tersebut disampaikan Irwil III Itjen Kemenhaj, Mulyadi Nurdin, saat meninjau Asrama Haji Kupang, Nusa Tenggara Timur, Senin (30/3/2026).
“Itjen diberikan mandat oleh undang-undang untuk melakukan pengawasan dalam proses pelaksanaan haji dan umrah, dari segi anggaran dan kinerja aparatur,” ujar Mulyadi.
Ia menyebutkan, Presiden Prabowo Subianto menginginkan penyelenggaraan haji ke depan berjalan lebih baik, dengan didukung integritas dan kompetensi institusi Kemenhaj.
Menurutnya, penyelenggaraan ibadah haji merupakan amanah negara yang berkaitan dengan kepercayaan umat dan citra Indonesia di tingkat internasional. Karena itu, seluruh aspek layanan haji menjadi fokus pengawasan Itjen.
Pengawasan dilakukan terhadap kinerja panitia, petugas, serta seluruh tim yang terlibat dalam pelayanan jemaah. Cakupan pengawasan meliputi layanan di dalam negeri dan di Arab Saudi.
Di dalam negeri, pengawasan mencakup perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan kegiatan layanan, termasuk operasional di asrama haji. Asrama haji dinilai memiliki peran penting sebagai titik awal keberangkatan jemaah.
Sementara itu, pengawasan di Arab Saudi mencakup layanan transportasi, akomodasi, konsumsi, serta layanan di Arafah, Muzdalifah, dan Mina.
Mulyadi juga menyampaikan bahwa pemerintah menerapkan kebijakan tanpa toleransi terhadap praktik manipulasi, penyelewengan, dan penyalahgunaan dalam penyelenggaraan haji, sebagaimana disampaikan Menteri Haji dan Umrah, Gus Irfan Yusuf, serta Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak.
Ia menegaskan pentingnya peran petugas haji sebagai ujung tombak layanan kepada jemaah. Petugas diminta bekerja dalam satu komando dan mengedepankan koordinasi tim selama operasional haji.
Dengan persiapan yang dilakukan, pemerintah menargetkan pelaksanaan haji berjalan lancar, aman, tertib, dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. (*/red)
