Jakarta, Javanusa—Lembaga keuangan JP Morgan menempatkan Indonesia pada posisi kedua dari 52 negara. Penilaian ini menunjukkan ketahanan energi Indonesia sangat kuat di tengah gejolak geopolitik global.
Capaian tersebut memperkuat hasil kerja tata kelola energi nasional di bawah Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Ia menjelaskan kondisi energi nasional masih jauh dari ideal. Indonesia dulu menjadi eksportir minyak dan anggota OPEC. Namun kini Indonesia berubah menjadi negara pengimpor minyak.
Produksi minyak nasional hanya mencapai 605 ribu barel per hari. Sementara konsumsi nasional sudah mencapai 1,6 juta barel per hari.
“Dalam kondisi ini kita harus putar otak untuk mencapai kemandirian energi,” ujar Bahlil di Jakarta, Sabtu (2/5).
Produksi Minyak 2025 Lampaui Target APBN
Pada 2025, Indonesia mencatat capaian penting di sektor hulu migas. Untuk pertama kalinya dalam satu dekade, produksi minyak melampaui target APBN.
Bahlil menegaskan capaian ini bukan sekadar angka, tetapi hasil keputusan strategis yang selama ini tertunda.
Optimalisasi Sumur Tua dan Peran Masyarakat
Pemerintah mulai menghidupkan kembali ribuan sumur minyak tua. Banyak sumur peninggalan kolonial Belanda tidak lagi produktif. Namun cadangan minyak masih tersedia.
Pemerintah mendorong Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) memakai teknologi baru. Negara juga memberikan insentif untuk mengaktifkan kembali sumur tersebut. Masyarakat sekitar ikut dilibatkan dalam pengelolaan secara legal.
Percepatan Proyek Migas yang Lama Tertunda
Pemerintah juga menindak proyek eksplorasi yang lama tidak berjalan. Ratusan wilayah migas sebenarnya sudah memiliki rencana pengembangan. Namun banyak yang tidak dieksekusi.
Salah satu contoh adalah Blok Abadi Masela. Proyek ini mangkrak hampir 30 tahun. Pemerintah memberi tenggat tegas kepada operator INPEX.
“Kalau tidak jalan enam bulan, saya cabut,” kata Bahlil.
Kini proyek sudah masuk tahap tender Engineering, Procurement, and Construction (EPC). Nilai proyek ini mencapai USD21 miliar di Maluku. Selain itu, Blok Ganal di Kalimantan Timur juga menunjukkan potensi baru. Produksinya diproyeksikan mulai signifikan pada 2029.
Kebijakan Biodiesel Tekan Impor Solar
Di sektor bahan bakar, pemerintah mencatat capaian penting. Indonesia menargetkan penghentian impor solar pada 2026.
Ini menjadi sejarah baru ketahanan energi nasional.
Keberhasilan tersebut didukung program biodiesel. Campuran solar dan minyak sawit kini mencapai 40 persen. Pemerintah menargetkan kenaikan menjadi 50 persen pada Juli mendatang.
Target Pengurangan Impor Bensin Lewat Etanol
Pemerintah menyiapkan kebijakan serupa untuk bensin. Bahlil melakukan kunjungan ke Brasil untuk mempelajari program etanol. Indonesia menilai bahan baku seperti singkong, jagung, dan tebu sangat melimpah. Pemerintah menargetkan campuran etanol 20 persen pada 2028.
“Kalau 20 persen, kita kurangi impor bensin 8 juta kiloliter,” tegas Bahlil.
Tantangan Subsidi LPG dan Alternatif CNG
Pada sektor gas rumah tangga, Indonesia masih menghadapi ketergantungan impor. Impor LPG mencapai 7,47 metrik ton per tahun.
Produksi dalam negeri hanya sekitar 1,94 metrik ton. Angka itu baru memenuhi sebagian kecil kebutuhan nasional. Subsidi LPG juga membebani negara sekitar Rp80–87 triliun per tahun.
Pemerintah kemudian mengembangkan Compressed Natural Gas (CNG). Teknologi ini diklaim 30–40 persen lebih murah dari LPG. Uji coba sudah dilakukan di restoran dan dapur program makan bergizi gratis.
Diversifikasi Sumber Impor Minyak
Pemerintah juga mengubah strategi pasokan minyak mentah. Indonesia tidak lagi bergantung pada Timur Tengah. Sumber impor kini berasal dari Afrika, Amerika, hingga Rusia.
Langkah ini dilakukan untuk mengurangi risiko jalur strategis seperti Selat Hormuz. “Ini bukan jalan-jalan, tapi kerja untuk 280 juta rakyat,” ujar Bahlil.
Jaminan Stabilitas Harga Energi
Pemerintah memastikan harga energi subsidi tetap stabil. Sampai 31 Desember, harga BBM dan LPG tidak akan naik. “Sekalipun ICP 100 dolar AS, harga tidak naik,” tegas Bahlil.
Strategi Bertahap Perkuat Ketahanan Energi
Bahlil menegaskan ketahanan energi tidak dibangun secara instan. Semua langkah dilakukan bertahap dan terukur. Mulai dari optimalisasi sumur tua, percepatan proyek migas, hingga pengelolaan impor yang lebih terarah.
Seluruh kebijakan tersebut menjadi fondasi utama ketahanan energi Indonesia. (*/red)
