Reses di Sungai Sirah Kuranji Hulu, Muhammad Yasin Serap Aspirasi Warga soal Jembatan dan Jalan

Penulis - Redaksi

Jumat, 21 Agustus 2026 - 18:47 WIB

URL berhasil dicopy

Anggota DPRD Provinsi Sumbar Muhammad Yasin menggelar reses di Korong Kubu Alahan Kuranji, Nagari Sungai Sirah Kuranji Hulu, Kecamatan Sungai Geringging, Kabupaten Padang Pariaman, Kamis (20/8/2026). (Foto: Ist)

Padang Pariaman, Javanusa—Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) Muhammad Yasin menyusuri jalan yang belum beraspal saat menemui warga Korong Kubu Alahan Kuranji, Nagari Sungai Sirah Kuranji Hulu, Kecamatan Sungai Geringging, Kabupaten Padang Pariaman, Kamis (20/8/2026).

Kunjungan tersebut merupakan bagian dari agenda reses untuk menjaring aspirasi masyarakat. Sejumlah persoalan infrastruktur dan kebutuhan sosial warga mengemuka dalam pertemuan tersebut.

Wali Korong Kubu Alahan Kuranji, M. Rahman, menyampaikan terima kasih atas kedatangan Muhammad Yasin. Ia berharap berbagai kebutuhan masyarakat dapat masuk dalam program Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

“Beginilah kondisi kami, Pak Yasin. Kami berharap aspirasi yang disampaikan oleh warga kami nanti bisa diakomodir untuk menjadi Program Pemerintah Provinsi Sumatera Barat,” kata M. Rahman.

Muhammad Yasin yang berasal dari Fraksi PKS menjelaskan fungsi DPRD kepada masyarakat. Menurut dia, DPRD memiliki tiga fungsi utama, yakni pengawasan terhadap pemerintahan, pembentukan peraturan daerah, serta penyusunan anggaran keuangan.

Ketua Bapemperda DPRD Provinsi Sumbar itu mengatakan, pelaksanaan ketiga fungsi tersebut membutuhkan masukan langsung dari masyarakat.

“Dalam menjalankan 3 (tiga) fungsi tersebut kami membutuhkan masukan, saran dan usulan aspirasi dari warga masyarakat melalui kegiatan Reses dalam rangka Jemput Aspirasi pagi ini,” ujar Muhammad Yasin.

Permintaan Jembatan Permanen

Salah satu aspirasi yang mendapat perhatian dalam pertemuan itu berkaitan dengan jembatan gantung di Korong Kubu Alahan Kuranji.

Plt. Wali Nagari Sungai Sirah Kuranji Hulu, Linda, secara khusus meminta pemerintah membangun jembatan permanen. Ia menyampaikan permintaan tersebut dengan penuh haru agar kebutuhan warga segera mendapat perhatian.

Selain jembatan, masyarakat juga mengusulkan peningkatan akses jalan di Nagari Sungai Sirah Kuranji Hulu. Warga berharap jalan tersebut mendapat pengaspalan sehingga mobilitas dan transportasi masyarakat menjadi lebih nyaman.

Warga Minta Perhatian untuk Air Bersih dan Harga Pinang

Aspirasi masyarakat tidak hanya berkaitan dengan infrastruktur. Warga turut menyampaikan persoalan ketersediaan air bersih yang masih membutuhkan solusi dari pemerintah.

Masyarakat juga meminta perhatian terhadap harga jual pinang. Komoditas tersebut menjadi salah satu hasil alam yang memiliki nilai ekonomi bagi warga di Korong Kubu Alahan Kuranji.

Sementara itu, Bundo Kanduang Nagari Nur Iman menyampaikan aspirasi terkait dukungan pemerintah terhadap kegiatan sosial keagamaan.

“Kami berharap perhatian dari pemerintah untuk peningkatan dalam bidang sosial keagamaan,” harap Nur Iman.

Beragam masukan tersebut menjadi bagian dari aspirasi yang dihimpun Muhammad Yasin dalam agenda reses. Aspirasi masyarakat selanjutnya diharapkan dapat menjadi bahan dalam pelaksanaan fungsi DPRD serta penyusunan program pemerintah daerah. (*)

Berita Terkait

Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak di Solsel, Mario Syahjohan Minta UU TPKS Ditegakkan Solsel, Javanusa—Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di wilayah hukum Polres Solok Selatan (Solsel) mendapat perhatian serius dari Anggota DPRD Sumatera Barat (Sumbar), Mario Syahjohan. Mario meminta seluruh pihak memperkuat pencegahan dan memastikan setiap laporan kekerasan mendapat penanganan sesuai ketentuan hukum. Menurutnya, dampak kekerasan tidak berhenti pada luka fisik, tetapi juga dapat memengaruhi kondisi psikologis dan masa depan korban. Sebagai putra daerah Solok Selatan, Mario menilai masyarakat perlu membangun lingkungan yang aman bagi perempuan dan anak. Ia juga mengingatkan agar kasus kekerasan tidak dianggap sebagai persoalan keluarga yang dapat diselesaikan begitu saja melalui perdamaian. “Kekerasan seksual merupakan tindak pidana serius. Karena itu, setiap kasus harus ditangani sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Jangan sampai persoalan seperti ini dianggap sebagai persoalan biasa yang cukup diselesaikan dengan perdamaian semata,” tegas Mario, Jumat (2/10/2026). Mario Tekankan Penegakan UU TPKS Mario mengatakan aparat dan pihak terkait perlu menggunakan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau UU TPKS sebagai dasar penanganan. Undang-undang tersebut mencakup berbagai bentuk kekerasan seksual. Di antaranya pelecehan seksual nonfisik dan fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual hingga kekerasan seksual berbasis elektronik. Namun, Mario menegaskan penanganan perkara tidak cukup hanya mengejar pertanggungjawaban pelaku. Negara dan seluruh pihak terkait juga harus memastikan korban memperoleh perlindungan dan pendampingan. “Yang harus kita pikirkan bukan hanya bagaimana menghukum pelaku, tetapi juga bagaimana memastikan korban mendapatkan perlindungan, pendampingan, pemulihan, serta kesempatan untuk kembali menjalani kehidupan secara layak tanpa stigma,” ujarnya. Perdamaian Jangan Mengorbankan Hak Korban Mario turut mengingatkan masyarakat agar tidak menjadikan perdamaian sebagai jalan pintas dalam perkara kekerasan seksual. Terlebih jika korban merupakan anak, proses penyelesaian harus tetap mempertimbangkan keselamatan dan hak korban. Ia menilai tekanan untuk menjaga nama baik keluarga tidak boleh mengorbankan kepentingan anak. Korban juga tidak seharusnya menanggung beban untuk menyelesaikan persoalan yang dilakukan oleh orang dewasa. “Jangan sampai demi menjaga nama baik keluarga atau alasan lainnya, hak dan keselamatan korban justru dikorbankan. Anak adalah pihak yang harus kita lindungi, bukan pihak yang harus dibebani untuk menyelesaikan persoalan orang dewasa,” katanya. Selain itu, Mario meminta masyarakat berhati-hati terhadap pemberian uang atau imbalan yang berkaitan dengan upaya memengaruhi proses penegakan hukum. Menurutnya, penyelesaian setiap perkara harus berjalan dalam koridor peraturan perundang-undangan. Langkah tersebut penting untuk memastikan hak korban tetap terlindungi dan proses hukum berjalan sebagaimana mestinya. Ancaman terhadap Anak Perlu Menjadi Evaluasi Mario juga menyoroti persoalan lain berupa ancaman pembunuhan dan tindakan penyerangan yang dilakukan orang dewasa hingga memasuki pekarangan rumah. Peristiwa tersebut menyasar anak dan pada akhirnya diselesaikan melalui jalan damai. Ia menilai kejadian seperti itu perlu menjadi bahan evaluasi bersama. Menurut Mario, lingkungan tempat anak tumbuh harus menghadirkan rasa aman, bukan ketakutan. “Ketika yang menjadi korban adalah anak, maka keselamatan dan masa depannya harus menjadi prioritas. Kita tidak ingin anak-anak tumbuh dalam ketakutan karena merasa lingkungan di sekitarnya tidak memberikan rasa aman,” ujarnya. Perlindungan Perempuan dan Anak Tanggung Jawab Bersama Mario yang telah dua periode menjadi Anggota DPRD Sumatera Barat menegaskan perlindungan perempuan dan anak tidak dapat dibebankan hanya kepada keluarga atau sekolah. Pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga pendidikan, tokoh masyarakat, dunia usaha, keluarga dan masyarakat memiliki peran dalam menciptakan lingkungan yang aman. “Keamanan dan perlindungan anak adalah tanggung jawab kita bersama. Negara hadir untuk memberikan perlindungan, sementara masyarakat harus membangun lingkungan yang tidak memberikan ruang bagi kekerasan,” katanya. Karena itu, Mario mendorong Pemerintah Kabupaten Solok Selatan dan seluruh pemangku kepentingan memperkuat program pencegahan kekerasan. Edukasi masyarakat, pendampingan korban serta sistem pelaporan yang mudah diakses juga perlu diperkuat. Ia berharap sistem tersebut berjalan secara berkelanjutan. Dengan demikian, korban dan keluarga tidak merasa takut ketika hendak melaporkan kekerasan yang mereka alami. Dorong Solok Selatan Jadi Kabupaten Ramah Perempuan dan Anak Mario berharap keberhasilan pembangunan Solok Selatan tidak hanya dilihat dari pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur. Kemampuan daerah menciptakan ruang hidup yang aman bagi perempuan dan anak juga harus menjadi indikator penting. “Mari kita jadikan Solok Selatan bukan hanya daerah yang maju pembangunannya, tetapi juga kabupaten yang ramah, aman dan memberikan rasa nyaman bagi perempuan dan anak. Tidak boleh ada toleransi terhadap kekerasan, dan tidak boleh ada anak yang merasa sendirian ketika menghadapi kekerasan,” pungkasnya. Menurut Mario, cita-cita menjadikan Solok Selatan sebagai Kabupaten Ramah Perempuan dan Anak membutuhkan komitmen lintas sektor. Penguatan keluarga, edukasi masyarakat, keberanian melapor, pendampingan korban dan penegakan hukum yang konsisten harus berjalan beriringan. “Melindungi perempuan dan anak bukan sekadar kewajiban hukum, tetapi juga investasi moral untuk memastikan generasi Solok Selatan tumbuh dalam lingkungan yang aman, bermartabat dan penuh kasih,” tutup Mario Syahjohan. (*)