Jakarta, Javanusa—Kementerian Agama (Kemenag) mendorong pemanfaatan kembali jaringan maritim Nusantara sebagai ruang pertukaran ilmu, kebudayaan, dan perdamaian antarbangsa.
Direktur Penerangan Agama Islam Kementerian Agama, Muchlis M. Hanafi, menyampaikan gagasan tersebut saat mewakili Wakil Menteri Agama, Romo H. R. Muhammad Syafi’i.
Ia berbicara dalam Seminar Internasional bertema “Maritime Silk Road and Nusantara Islamic Civilisation: Connecting Minangkabau, Makassar, Malaysia, Singapore, China, Sri Lanka, South Africa and the Legacy of Syekh Yusuf Al-Makassari”.
Seminar itu digelar Perkumpulan Rangkayo Minang (RMI) Indonesia pada Rabu (26/8/2026), di Gedung Balai Kota Blok G DKI Jakarta.
“Jika dahulu jalur laut membawa rempah-rempah dan barang perdagangan, kemudian membawa ilmu dan agama, maka pada abad ke-21 kita memiliki tugas baru, yaitu menjadikan jalur peradaban itu sebagai jalur perdamaian. Dari Maritime Silk Road menuju Maritime Peace Road,” ujar Muchlis.
Laut Menjadi Penghubung Peradaban
Muchlis menilai laut bagi Indonesia tidak sekadar menjadi batas geografis. Sejak berabad-abad lalu, laut justru mempertemukan manusia sekaligus memperlancar pertukaran barang, bahasa, pengetahuan, agama, dan budaya.
Jaringan tersebut membentang dari Nusantara menuju Asia Selatan, Timur Tengah, Tiongkok, hingga Afrika. Karena itu, jalur maritim tidak hanya berfungsi sebagai trade routes, tetapi juga menjadi routes of knowledge, routes of spirituality, dan routes of civilization.
Ia mencontohkan perjalanan Ibnu Batutah, ulama sekaligus pengembara asal Tangier, Maroko. Pada abad ke-14, Ibnu Batutah mencapai Samudra Pasai dan mencatat kehidupan sosial serta keagamaan masyarakat Nusantara.
Catatan perjalanan tersebut menjadi salah satu bukti penting mengenai hubungan Nusantara dengan dunia Islam pada masa itu.
Jejaring Ulama Melintasi Lautan
Menurut Muchlis, perkembangan Islam di Nusantara tidak terlepas dari perjumpaan sosial dan budaya. Para pedagang membawa komoditas, sedangkan ulama turut membawa ilmu, nilai, akhlak, dan jaringan kemanusiaan.
Hubungan itu membuat sejarah Islam Nusantara tidak tepat jika hanya dilihat berdasarkan batas negara modern. Minangkabau, Makassar, Aceh, Banten, Jawa, dan kawasan Melayu terhubung dengan pusat keilmuan Islam di Makkah, Madinah, India, Sri Lanka, hingga Afrika.
Syekh Yusuf al-Makassari menjadi salah satu tokoh yang menggambarkan kuatnya jaringan tersebut. Ulama asal Sulawesi Selatan itu menempuh perjalanan intelektual dan spiritual di berbagai pusat keilmuan Islam.
Syekh Yusuf kemudian berkiprah di Banten dan menjalani pengasingan hingga Sri Lanka serta Afrika Selatan.
“Kekuasaan kolonial dapat memindahkan tubuh seorang ulama, tetapi tidak dapat mengasingkan gagasannya. Pengasingan Syekh Yusuf tidak memutus jaringan, bahkan justru memperluas pengaruhnya. Beliau Makassar, beliau Nusantara, dan pada saat yang sama bagian dari peradaban Islam global,” tutur Muchlis.
Konektivitas keilmuan itu terus berkembang pada periode berikutnya. Dari Minangkabau, misalnya, muncul Syekh Ahmad Khatib al-Minangkabawi.
Ia menjadi imam dan pengajar di Masjidilharam sekaligus salah satu otoritas penting mazhab Syafi’i di Makkah pada akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20.
Syekh Ahmad Khatib juga menjadi guru bagi banyak ulama Nusantara yang menuntut ilmu di Makkah. Salah satu muridnya ialah KH Hasyim Asy’ari, tokoh yang kemudian berpengaruh dalam perkembangan Islam Indonesia.
“Ini menunjukkan bahwa laut dan perjalanan lintas wilayah bukan hanya memindahkan manusia. Di dalamnya terjadi transmisi ilmu, pembentukan sanad keilmuan, pertukaran gagasan, dan pada akhirnya pembentukan sejarah bangsa,” jelas Muchlis.
Jaringan Ulama dalam Kajian Azyumardi Azra
Muchlis menyebut kajian Prof. Azyumardi Azra turut memperkuat pemahaman mengenai jaringan ulama Nusantara. Hal itu antara lain tertuang dalam karya Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII & XVIII.
Penelitian tersebut menunjukkan hubungan ulama Nusantara dengan pusat-pusat keilmuan di Timur Tengah, terutama Haramain. Jaringan guru dan murid menjadi jalur penting bagi penyebaran gagasan serta pembaruan keagamaan.
Kajian itu sekaligus memperlihatkan bahwa sejarah Islam Nusantara telah menjadi bagian dari dinamika intelektual dunia Islam sejak berabad-abad lalu.
Laut sebagai Ruang Ta’aruf Antarperadaban
Muchlis juga mengaitkan konektivitas maritim dengan QS. al-Hujurat ayat 13. Ayat tersebut menyebut keberagaman bangsa dan suku sebagai jalan untuk li-ta‘ārafū, atau saling mengenal.
Menurutnya, ta‘āruf tidak berhenti pada pengenalan terhadap keberadaan kelompok lain. Konsep tersebut juga mencakup pemahaman, penghormatan, dan kerja sama yang saling menguntungkan.
“Dengan perspektif ini, Maritime Silk Road tidak hanya kita baca sebagai konektivitas geografis. Ia merupakan ruang ta‘āruf antarperadaban. Perdagangan melahirkan pertukaran budaya, pertukaran budaya melahirkan pertukaran pengetahuan, dan pertukaran pengetahuan ikut membangun peradaban,” ujarnya.
Dalam konteks Minangkabau, ia menyoroti falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah. Menurut Muchlis, falsafah tersebut menunjukkan bagaimana agama dan budaya dapat berkembang secara saling menguatkan.
“Indonesia tidak perlu memilih antara menjadi religius atau menjadi berbudaya. Salah satu kekuatan Indonesia justru terletak pada kemampuannya menghadirkan keberagamaan yang berakar pada kebudayaan masyarakat,” katanya.
Tiga Agenda Transformasi Jalur Maritim
Muchlis menawarkan tiga agenda agar warisan jaringan maritim tetap relevan bagi generasi masa kini.
Pertama, mengubah konektivitas maritim menjadi konektivitas intelektual. Perguruan tinggi, pesantren, pusat riset, dan teknologi digital perlu membangun kembali hubungan antarkawasan melalui riset bersama, pertukaran akademik, serta digitalisasi manuskrip.
Kedua, mengubah memori sejarah menjadi pendidikan bagi generasi muda. Anak muda tidak cukup hanya mengetahui kejayaan sejarah, tetapi juga perlu terlibat dalam menemukan, memahami, dan mengembangkan warisan tersebut.
Ketiga, mengembangkan jaringan ulama menjadi jaringan perdamaian. Jejaring keilmuan dan spiritualitas masa lalu dapat menjadi modal untuk menghadapi konflik, intoleransi, ekstremisme, krisis kemanusiaan, dan keterbelahan sosial.
“Warisan budaya tidak boleh berhenti menjadi benda museum atau nostalgia masa lalu. Manuskrip perlu didigitalisasi, sejarah ulama diteliti, tradisi lisan direkam, pengetahuan lokal didokumentasikan, dan generasi muda harus menjadi pelaku utama pewarisannya,” tegasnya.
Indonesia Didorong Menjadi Jembatan Peradaban
Muchlis menilai pengalaman Indonesia dalam mengelola keragaman agama, etnis, bahasa, adat, dan budaya menjadi modal penting untuk diplomasi agama dan kebudayaan di tingkat global.
Indonesia, menurut dia, tidak seharusnya hanya menjadi penerima gagasan perdamaian. Negara ini juga perlu menghasilkan gagasan serta praktik yang dapat berkontribusi terhadap perdamaian dunia.
Karena itu, hubungan historis Minangkabau, Makassar, Malaysia, Singapura, Tiongkok, Sri Lanka, hingga Afrika Selatan perlu kembali dikembangkan. Penguatan hubungan tersebut tidak sekadar untuk mengenang sejarah, tetapi menjadi dasar membangun kerja sama peradaban.
“Kepada generasi muda, jangan hanya bangga terhadap warisan leluhur. Jadilah generasi yang layak mewarisinya. Kesetiaan terbaik kepada tradisi adalah keberanian menerjemahkan nilai-nilainya untuk menjawab persoalan zaman,” pesannya.
Muchlis berharap seminar internasional tersebut menghasilkan langkah konkret untuk memperkuat kolaborasi lintas negara. Kerja sama itu mencakup bidang keilmuan, kebudayaan, keagamaan, dan perdamaian.
“Kita perlu merawat heritage sebagai bagian dari masa silam, tetapi kita juga harus membangun masa depan melalui legacy, untuk perdamaian dan kemanusiaan,” pungkasnya. (*)
