Bukittinggi, Javanusa—Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) mendorong 740 ribu pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memperkuat legalitas usaha, mengurus sertifikasi halal, serta memperluas akses permodalan.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya menjaga keberlangsungan usaha sekaligus memperkuat ekonomi masyarakat di tengah tekanan ekonomi dan dampak bencana alam.
Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, menyampaikan hal tersebut saat mendampingi Wakil Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Wamen UMKM) RI, Helvi Yuni Moraza, dalam Festival Kemudahan dan Perlindungan Usaha Mikro di Balairung Rumah Dinas Wali Kota Bukittinggi, Jumat (9/10/2026).
Kegiatan tersebut menghadirkan berbagai layanan bagi pelaku usaha, termasuk fasilitasi perizinan, perlindungan usaha, sertifikasi, dan akses pembiayaan. Sebanyak 800 pengusaha UMKM mengikuti kegiatan yang melibatkan pemerintah, perbankan, lembaga pembiayaan, serta sejumlah kementerian dan lembaga.
UMKM Jadi Penopang Ekonomi Sumbar
Mahyeldi menilai UMKM memiliki peran penting dalam menopang kehidupan masyarakat Sumatera Barat. Dengan jumlah sekitar 740 ribu unit usaha, sektor ini turut menggerakkan ekonomi keluarga dan membuka peluang penghidupan bagi masyarakat.
“Kalau satu UMKM melibatkan satu keluarga dengan lima orang, saya kira hampir empat juta orang bergerak di UMKM. Artinya, sekitar dua pertiga penduduk Sumatera Barat berkaitan dengan sektor ini,” kata Mahyeldi.
Karena itu, pemerintah perlu memperluas dukungan bagi pelaku usaha, terutama setelah Sumatera Barat menghadapi berbagai bencana alam dan tekanan ekonomi. Kemudahan berusaha dan perlindungan usaha menjadi bagian penting agar UMKM mampu bertahan sekaligus mengembangkan bisnisnya.
Mahyeldi Soroti Legalitas Usaha dan Sertifikasi Halal
Salah satu langkah yang terus didorong Pemprov Sumbar ialah penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB). Dokumen ini menjadi identitas resmi pelaku usaha sekaligus membantu mereka mengakses berbagai fasilitas pemerintah.
Mahyeldi mencatat penerbitan NIB di Sumatera Barat pada 2025 telah melampaui 3.000. Sementara itu, jumlah penerbitan hingga triwulan III 2026 mendekati 2.000.
“NIB ini KTP-nya usaha. Karena itu, kami mendorong pelaku UMKM segera mengurus legalitasnya agar memiliki akses lebih luas terhadap berbagai fasilitas dan dukungan pemerintah,” ujarnya.
Selain legalitas, Mahyeldi menekankan pentingnya sertifikasi halal dan pembiayaan yang terjangkau. Kedua aspek tersebut dapat membantu pelaku usaha meningkatkan kesiapan bisnis dan memperluas peluang pemasaran.
Pemerintah juga mendorong pelaku UMKM memanfaatkan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Penyaluran KUR di Sumatera Barat pada 2025 hampir mencapai Rp8 triliun, sedangkan pada 2026 jumlahnya telah mendekati Rp6,5 triliun.
Mahyeldi berharap penyaluran pembiayaan tersebut terus meningkat hingga akhir tahun. Menurutnya, penguatan legalitas, sertifikasi halal, dan dukungan modal perlu berjalan beriringan.
“Legalitas usaha, sertifikasi halal, dan dukungan pembiayaan harus berjalan beriringan. Dengan sinergi yang baik, kita berharap UMKM semakin kuat dan mampu menggerakkan perekonomian Sumatera Barat,” katanya.
Pariwisata dan Pengelolaan Sampah Ikut Menjadi Perhatian
Mahyeldi juga mengaitkan penguatan UMKM dengan pertumbuhan ekonomi daerah yang ditopang konsumsi masyarakat. Karena itu, pemerintah perlu mengembangkan sektor pariwisata agar turut menggerakkan aktivitas ekonomi dan membuka peluang usaha.
Ia mendorong pembenahan kawasan wisata serta peningkatan kenyamanan pengunjung. Di sisi lain, persoalan sampah masih membutuhkan perhatian dan penanganan bersama antara pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota.
Upaya tersebut diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih mendukung kegiatan usaha, terutama bagi UMKM yang bergerak di sektor perdagangan, kuliner, dan pariwisata.
Festival UMKM Hadirkan Layanan Terpadu
Melalui festival tersebut, Pemprov Sumbar berkolaborasi dengan Kementerian UMKM serta sejumlah kementerian dan lembaga untuk mendekatkan layanan kepada pelaku usaha.
Layanan yang tersedia mencakup pengurusan NIB, perlindungan hak kekayaan intelektual, pendaftaran merek dagang, pembiayaan berbunga terjangkau, dan fasilitasi sertifikasi halal.
Pemprov Sumbar juga mendorong pemanfaatan KUR dan kredit program daerah melalui LKMA Simamak. Program tersebut mendapat dukungan subsidi bunga dari APBD Sumatera Barat.
Berbagai fasilitas itu diharapkan membantu pelaku usaha memenuhi kebutuhan administrasi, memperoleh perlindungan hukum, serta mengembangkan bisnis secara berkelanjutan.
Wamen UMKM Dorong Pelaku Usaha Terdaftar di SAPA UMKM
Wamen UMKM RI, Helvi Yuni Moraza, menilai masyarakat Minangkabau memiliki potensi kewirausahaan yang kuat. Tradisi berdagang yang berkembang di tengah masyarakat Sumatera Barat menjadi modal untuk memperluas pertumbuhan UMKM.
Menurut Helvi, pemerintah perlu menyediakan fasilitas yang memudahkan pelaku usaha mengembangkan bisnis, bukan sekadar mengajarkan keterampilan berdagang.
“DNA-nya sudah dagang, Pak. Jadi urusan berdagang jangan diajarin. Yang perlu kita lakukan adalah fasilitasi,” kata Helvi.
Ia menjelaskan, pendataan masih menjadi salah satu tantangan dalam pengembangan UMKM. Pemerintah membutuhkan data pelaku usaha yang memadai agar penyaluran program dan layanan dapat menjangkau penerima secara lebih tepat.
Untuk mendukung upaya tersebut, Kementerian UMKM menghadirkan SAPA UMKM sebagai sarana pendataan pelaku usaha sekaligus akses terhadap berbagai program pemerintah. Fasilitas yang dapat diakses mencakup permodalan, perluasan pasar, sertifikasi, dan perizinan.
“Saya berharap UMKM Sumatera Barat jangan ketinggalan. Kami berharap semua UMKM terdaftar sehingga mendapat fasilitas-fasilitas yang sudah diberikan pemerintah, di antaranya akses permodalan, akses pasar, sertifikasi, dan perizinan,” ujarnya.
Libatkan 800 Pengusaha UMKM
Pelaksana Tugas Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian UMKM, Reghi Perdana, mengatakan festival tersebut mempertemukan pelaku usaha dengan pemerintah, lembaga pembiayaan, dan pihak yang menangani perizinan.
Menurut Reghi, kolaborasi lintas sektor diperlukan agar pelaku UMKM lebih mudah memperoleh layanan dan dukungan untuk mengembangkan bisnis.
Festival yang diikuti 800 pengusaha UMKM itu menghadirkan sejumlah agenda, antara lain booth pelayanan dan konsultasi, talkshow edukatif, serta penyerahan simbolis fasilitasi kemudahan dan perlindungan usaha.
Panitia juga menggelar pameran produk unggulan Sumatera Barat dan menyediakan pemeriksaan kesehatan gratis bagi peserta.
Reghi mengapresiasi dukungan Pemprov Sumbar, Pemko Bukittinggi, perbankan, lembaga pembiayaan, serta kementerian dan lembaga yang berpartisipasi.
Ia berharap kolaborasi tersebut memperluas akses layanan sekaligus memperkuat kemampuan UMKM dalam mengembangkan usahanya. (*)
