Jakarta, Javanusa—Pemerintah menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) secara serentak di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota pada Kamis (22/10/2026).
Program ini bertujuan menjaga stabilitas harga pangan sekaligus membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau.
Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Saleh Mustafa mendorong pemerintah memperkuat intervensi pangan agar dapat merespons gejolak harga secara lebih cepat. Ia juga menekankan pentingnya bantuan pangan untuk membantu masyarakat menghadapi tekanan daya beli.
Saat menghadiri GPM Nasional di Jakarta, Saleh mengapresiasi pelaksanaan program tersebut. Namun, ia mengingatkan bahwa pemerintah perlu memperhatikan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.
“Saya sangat mengapresiasi gerakan ini karena sangat membantu masyarakat. Namun, kita juga harus melihat kondisi riil bahwa daya beli masyarakat saat ini relatif rendah. Karena itu, bantuan pangan yang telah direncanakan Bapak Presiden perlu kita optimalkan agar masyarakat dapat memenuhi kebutuhan pokoknya secara merata,” ujar Saleh saat menghadiri GPM Nasional di Jakarta, Kamis (22/10).
Wamentan Dorong Penguatan Bantuan Pangan
Menurut Saleh, pelaksanaan GPM perlu berjalan berkelanjutan dan melalui evaluasi berkala. Pemerintah perlu mengukur dampak program tersebut terhadap kemampuan masyarakat membeli kebutuhan pangan.
Ia berharap berbagai intervensi pemerintah dapat meningkatkan daya beli masyarakat. Dengan demikian, masyarakat dapat memenuhi kebutuhan pangan pokok secara lebih baik.
“Harapan kita, ke depan daya beli masyarakat semakin meningkat sehingga kebutuhan pangan pokok dapat terpenuhi dengan lebih baik,” katanya.
Selain menggelar pasar pangan murah, pemerintah memperkuat sarana untuk menguji keamanan komoditas pangan dan menangani gejolak harga. Langkah ini menjadi bagian dari upaya memastikan masyarakat memperoleh bahan pangan yang aman sekaligus terjangkau.
Pemerintah Siapkan Kendaraan Pendukung Pengawasan Pangan
Dalam kegiatan tersebut, pemerintah menyerahkan bantuan kendaraan untuk mendukung pengujian keamanan pangan. Fasilitas ini membantu petugas memastikan komoditas, termasuk cabai, aman dikonsumsi dan tidak mengandung bahan berbahaya.
Pemerintah juga menghadirkan kendaraan pendukung program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dari Badan Pangan Nasional (Bapanas). Sarana tersebut diharapkan memperkuat pemantauan kondisi pangan dan mempercepat intervensi di daerah yang mengalami ketidakstabilan harga.
“Tujuannya agar ketika terjadi gejolak atau harga pangan tidak stabil di suatu wilayah, kita bisa melakukan intervensi secara cepat. Dengan dukungan fasilitas yang tersedia, pemerintah dapat memantau kondisi pangan dan mengambil langkah yang diperlukan,” kata Saleh.
GPM Nasional Sasar Kawasan Padat Penduduk
GPM Nasional menjadi bagian dari peringatan Hari Pangan Sedunia 2026. Pelaksanaannya melibatkan Dinas Ketahanan Pangan di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota.
Di Jakarta, pemerintah memusatkan kegiatan pada tiga lokasi. Titik tersebut meliputi bantaran sungai Flyover Kalibata Cawang-Cililitan, Kantor RW 007 Kelurahan Bidara Cina, Jakarta Timur, serta Kantor Kelurahan Bukit Duri, Jakarta Selatan.
Pemerintah memilih kawasan padat penduduk untuk mendekatkan layanan pangan murah kepada masyarakat. Melalui pendekatan ini, warga diharapkan dapat merasakan manfaat program secara langsung.
Dalam kegiatan di Jakarta, pemerintah menyediakan 400 paket beras gratis. Panitia juga menyiapkan 2.400 voucher belanja senilai Rp15.000 per voucher untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pangan.
Daftar Komoditas dan Stok Pangan dalam GPM Jakarta
Pemerintah menawarkan berbagai komoditas dengan harga di bawah harga pasar. Berikut rincian ketersediaan pangan di tiga lokasi pelaksanaan GPM Jakarta:
-
- Beras SPHP: 12,25 ton
- Beras premium: 6 ton
- Gula pasir: 3,24 ton
- Minyak goreng: 5.500 liter
- Ayam: 1.200 ekor
- Daging sapi: 150 kilogram
- Telur ayam ras: 870 kilogram
- Cabai rawit merah: 80 kilogram
- Cabai merah keriting: 185 kilogram
- Bawang merah: 170 kilogram
- Bawang putih: 150 kilogram
Ketersediaan berbagai komoditas tersebut diharapkan membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau. Program ini juga menjadi salah satu upaya pemerintah menjaga akses pangan di tengah tantangan daya beli.
GPM Capai 11.349 Kegiatan hingga Oktober 2026
Pelaksanaan GPM melibatkan Kementerian Pertanian, Bapanas, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, dan pelaku usaha swasta. Kolaborasi ini mendukung ketersediaan pangan, memperluas akses masyarakat, serta mempercepat respons terhadap perubahan pasokan dan harga.
Kementerian Pertanian mencatat 11.349 kegiatan GPM di seluruh Indonesia sepanjang Januari hingga Oktober 2026. Jumlah tersebut terdiri atas 127 kegiatan tingkat pusat, 2.071 kegiatan tingkat provinsi, 8.710 kegiatan tingkat kabupaten/kota, dan 441 kegiatan bersama mitra.
Kementan bersama instansi terkait akan terus memperkuat koordinasi dan dukungan terhadap pelaksanaan program. Pemerintah berharap upaya tersebut mampu menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan, memperluas akses terhadap pangan aman dan terjangkau, serta mendukung peningkatan daya beli masyarakat. (*)
