Padang, Javanusa—Pemerintah memperpanjang program bantuan pangan beras hingga Desember 2026.
Di Sumatera Barat (Sumbar), sebanyak 648.991 keluarga penerima manfaat (KPM) akan memperoleh total 19.469 ton beras untuk memenuhi kebutuhan pangan selama tiga bulan terakhir tahun ini.
Setiap keluarga menerima 30 kilogram beras sekaligus untuk alokasi Oktober, November, dan Desember 2026. Pemerintah menyalurkan bantuan tersebut melalui Perum Bulog guna menjaga ketahanan pangan dan daya beli masyarakat.
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, bersama Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, menyerahkan bantuan secara simbolis di Kelurahan Lubuk Buaya, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Selasa (3/11/2026).
Pemerintah Pastikan Bantuan Beras Tepat Sasaran
Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, menegaskan bahwa bantuan pangan menjadi salah satu upaya pemerintah memenuhi kebutuhan pokok masyarakat, terutama keluarga yang membutuhkan.
Ia meminta seluruh pihak memastikan bantuan tersebut menjangkau masyarakat yang berhak menerima.
“ Hari ini bukan sekadar penyerahan bantuan. Ini adalah bentuk nyata kehadiran pemerintah untuk memastikan kebutuhan pangan masyarakat tetap terjaga dan bantuan benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan,” ujar Mahyeldi.
Sementara itu, Zulkifli Hasan menjelaskan pemerintah memperpanjang program bantuan beras setelah berkoordinasi dengan sejumlah kementerian dan lembaga.
Koordinasi tersebut melibatkan Badan Pangan Nasional, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Keuangan. Pemerintah sebelumnya mengakhiri program bantuan pada September 2026.
“Alhamdulillah, bantuan pangan yang sebelumnya berakhir September kita lanjutkan untuk Oktober, November, dan Desember. Masing-masing 10 kilogram per bulan, sehingga dibagikan sekaligus sebanyak 30 kilogram untuk setiap keluarga penerima manfaat,” kata Zulkifli Hasan.
Bulog Siapkan Stok Beras untuk Penyaluran
Zulkifli Hasan memastikan pemerintah telah menyiapkan stok beras melalui Perum Bulog. Ketersediaan tersebut memungkinkan penyaluran bantuan segera berjalan.
Pemerintah berharap program ini dapat membantu masyarakat menghadapi dinamika harga pangan. Ia juga meminta masyarakat kategori desil 1 hingga desil 4 yang belum menerima bantuan berkoordinasi dengan kantor Bulog setempat.
Selain bantuan beras gratis, pemerintah menyiapkan satu juta ton beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).
Di Sumbar, Bulog menjual beras SPHP seharga Rp12.500 per kilogram. Harga tersebut lebih rendah dibandingkan harga pasar yang mencapai Rp15.000 per kilogram.
Pemerintah menanggung selisih harga melalui subsidi untuk menjaga keterjangkauan beras bagi masyarakat.
Pemerintah Intervensi Harga Jagung dan Beras Industri
Pemerintah juga menyiapkan langkah intervensi terhadap komoditas pangan lainnya. Bulog mendapat arahan untuk melelang 150 ribu ton jagung dengan harga Rp5.500 per kilogram.
Kebijakan tersebut bertujuan membantu peternak ayam petelur dan pedaging, khususnya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), menekan biaya pakan.
Selain jagung, pemerintah menyiapkan 380 ribu ton beras yang telah tersimpan lebih dari satu tahun untuk memenuhi kebutuhan industri pangan.
Beras tersebut menyasar pengrajin kue dan produsen bihun dengan harga lelang Rp11.000 per kilogram.
Padang Terima Alokasi 2.241 Ton Beras
Pemimpin Wilayah Perum Bulog Sumbar, Maruli Abraham Syah, melaporkan bahwa Kota Padang memperoleh alokasi bantuan untuk sekitar 74.700 keluarga.
Jumlah tersebut setara dengan 2.241 ton beras dari total bantuan yang dialokasikan untuk Sumbar.
Khusus Kelurahan Lubuk Buaya, Bulog menyalurkan bantuan kepada 1.132 keluarga dengan total sekitar 34 ton beras.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 218 keluarga yang masuk kategori desil 1 memperoleh alokasi sekitar 6,5 ton beras.
Dalam kegiatan itu, pemerintah juga menyalurkan beras SPHP serta memberikan bantuan kepada pengemudi ojek online dan anak yatim.
Mahyeldi Tinjau Kesiapan Koperasi Merah Putih
Usai penyaluran bantuan pangan, Mahyeldi mendampingi Zulkifli Hasan meninjau kesiapan Koperasi Merah Putih di Kelurahan Batipuh Panjang, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang.
Peninjauan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat ekonomi masyarakat dan mendukung pengembangan program pangan di daerah.
Pemerintah berharap keberadaan koperasi dapat memperluas akses masyarakat terhadap kebutuhan pokok sekaligus mendorong aktivitas ekonomi lokal. (*)
