Kemenhaj dan Kemendagri Padankan Data Jemaah Haji, Nomor Antrean Tetap Aman

Penulis -

Minggu, 4 Oktober 2026 - 21:13 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Menhaj, Mochamad Irfan Yusuf dan Wamenhaj Dahnil Anzar Simanjuntak bersama Mendagri Tito Karnavian dalam pertemuan di Kantor Kemendagri, Jakarta, Kamis (1/10/2026). (Foto: Kemenhaj)

Menhaj, Mochamad Irfan Yusuf dan Wamenhaj Dahnil Anzar Simanjuntak bersama Mendagri Tito Karnavian dalam pertemuan di Kantor Kemendagri, Jakarta, Kamis (1/10/2026). (Foto: Kemenhaj)

Jakarta, Javanusa—Pemerintah mulai memperkuat validasi data jemaah haji untuk memastikan daftar tunggu keberangkatan lebih akurat dan transparan.

Langkah tersebut dilakukan melalui integrasi data antara Sistem Informasi Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) dan basis data kependudukan Dukcapil.

Menteri dan Wakil Menteri Haji dan Umrah membahas langkah tersebut bersama Menteri Dalam Negeri dalam pertemuan di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Kamis (1/10/2026).

Pertemuan itu menghasilkan dua fokus kerja sama. Pertama, pemadanan data jemaah haji dalam masa tunggu. Kedua, peningkatan kualitas pemeriksaan kesehatan bagi calon jemaah haji di berbagai daerah.

Data Siskohat dan Dukcapil Akan Terintegrasi

Melalui pemadanan tersebut, pemerintah akan mencocokkan data jemaah dengan informasi kependudukan secara real-time.

Integrasi Siskohat dengan sistem Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri mencakup sejumlah informasi penting.

Data itu antara lain Nomor Induk Kependudukan (NIK), domisili terbaru, status kependudukan, hingga informasi ahli waris.

Pemerintah ingin memastikan seluruh informasi tersebut sesuai dengan kondisi dan identitas jemaah di lapangan.

Menteri Haji dan Umrah (Menhaj), Mochamad Irfan Yusuf, mengatakan pemadanan data menjadi bagian penting untuk melindungi hak jemaah.

“Pemadanan data antara Siskohat dan Dukcapil ini merupakan langkah tegas kami untuk melindungi hak-hak jemaah sekaligus mencegah terjadinya manipulasi, perubahan, atau permainan data yang pernah ditemukan di masa lalu. Kami ingin menghadirkan penyelenggaraan ibadah haji yang berbasis data yang 100% akurat, transparan, dan sepenuhnya dapat dipertanggungjawabkan,” tegas Mochamad Irfan Yusuf dalam keterangannya.

Nomor Antrean Jemaah Tidak Berubah

Kemenhaj memastikan proses sinkronisasi data tidak akan memengaruhi nomor porsi maupun estimasi keberangkatan jemaah.

Karena itu, jemaah tidak perlu khawatir antreannya bergeser akibat proses pemadanan tersebut. Pemerintah juga tidak meminta jemaah mengurus proses sinkronisasi secara langsung.

Baca Juga :  Gaji Naik, Tabungan Tetap? Waspadai Lifestyle Creep yang Diam-Diam Menguras Penghasilan

Sebagian besar proses akan berlangsung otomatis melalui sistem backend. Jika petugas menemukan perbedaan data yang signifikan, kementerian atau instansi terkait di daerah akan menghubungi jemaah secara resmi.

Kemenhaj juga meminta masyarakat berhati-hati terhadap pihak yang menawarkan jasa pembaruan data dengan meminta uang, dokumen asli, maupun kata sandi.

Pemerintah menegaskan seluruh proses pemadanan data jemaah haji tidak dipungut biaya.

Pemeriksaan Kesehatan Jemaah Jadi Perhatian

Selain urusan administrasi kependudukan, pemerintah membahas pelayanan pemeriksaan kesehatan calon jemaah haji di daerah.

Kemenhaj ingin memastikan pemeriksaan berjalan sesuai standar medis. Pemerintah juga menyiapkan langkah untuk menyeragamkan tarif pemeriksaan agar tetap wajar dan tidak memberatkan calon jemaah.

“Terkait pemeriksaan kesehatan di daerah, kami menaruh perhatian serius agar pelaksanaannya berjalan sebaik-baiknya dan memenuhi standar medis yang ada. Selain kualitas, kami bersama Kemendagri juga akan memastikan adanya standarisasi tarif pemeriksaan. Tarif ini harus berada pada tingkat yang wajar dan seragam agar tidak membebani calon jemaah haji,” kata Menhaj.

Kemendagri Siap Perkuat Koordinasi

Menteri Dalam Negeri menyambut positif dua agenda tersebut dan menyatakan kesiapan jajarannya untuk mendukung pelaksanaannya.

Sebagai tindak lanjut, pemerintah akan meningkatkan koordinasi teknis antara kementerian dan pemerintah daerah.

Koordinasi tersebut mencakup pelaksanaan pemadanan Siskohat-Dukcapil serta penyusunan mekanisme pemeriksaan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau.

Melalui sinergi ini, pemerintah berharap pelayanan haji menjadi lebih sederhana dan memberikan kepastian kepada jemaah.

Pada akhirnya, integrasi data dan penguatan layanan kesehatan diharapkan mendukung penyelenggaraan ibadah haji yang lebih efisien, aman, nyaman, dan akuntabel. (*)

Berita Terkait

Cegah Penipuan, Kemenhaj Gandeng Kemendes PDT Perkuat Literasi Haji dan Umrah hingga Pelosok Desa
Pelunasan Haji 2027 Resmi Dibuka, Ini Rincian Biaya Jemaah di 13 Embarkasi
Seleksi CAT MagangHub Kemenhaj 2026 Digelar 10 November, Ini Jadwal dan Pembagian Sesi
Gagal Berangkat Umrah, 105 Jemaah Asal Pasaman Barat Terlantar di Jakarta
Kemenhaj Dukung Arab Saudi Berantas Makelar Ilegal, Pengadaan Haji 2027 Diperketat
Kemenhaj Siapkan Aplikasi SIGAP, Pengaduan Mafia Haji dan Umrah Bisa Dipantau Real-Time
Arab Saudi Mulai Persiapan Haji 2027, Gelar Pelatihan Petugas dari 11 Bidang Layanan
Kemenhaj Blokir Seven Sky View, Diduga Jual Akses Sistem Umrah dan Rugikan Jemaah

Berita Terkait

Sabtu, 14 November 2026 - 17:36 WIB

JSAN Gelar Minang Education Forum 2026, Dorong Guru Jadi Arsitek Pembelajaran Masa Depan

Kamis, 12 November 2026 - 08:47 WIB

Presiden Prabowo Resmikan Sekolah Rakyat Nagan Raya, Ada Asrama hingga Laboratorium Modern

Kamis, 12 November 2026 - 08:19 WIB

Kunjungi TK Melati Ikhlas, Bunda PAUD Padang Tekankan Pendidikan Karakter dan Kesehatan Anak

Kamis, 12 November 2026 - 07:52 WIB

Dukung Kemajuan Pendidikan Swasta, Fadly Amran Raih BMPS Award 2026

Senin, 9 November 2026 - 18:52 WIB

Siapkan Generasi Multitalenta, Fadly Amran Serahkan Bantuan Alat Musik Band untuk Empat SMP di Padang

Jumat, 6 November 2026 - 14:52 WIB

Dulu Kerap Terendam Banjir, SMKN 1 Sasak Kini Miliki Tiga Gedung Baru

Kamis, 5 November 2026 - 19:42 WIB

Ubah Sampah Jadi Peluang Ekonomi, SMPN 1 Ulakan Tapakis Dorong Siswa Berinovasi dan Peduli Lingkungan

Sabtu, 31 Oktober 2026 - 23:30 WIB

Gubernur Mahyeldi: Pendidikan Sumbar Harus Kembangkan Potensi dan Kemandirian Siswa

Berita Terbaru