Kemenhaj Fasilitasi Mediasi Pengaduan Penundaan Keberangkatan dan Pengembalian Dana Jemaah

Penulis -

Jumat, 21 Agustus 2026 - 16:02 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kemenhaj memfasilitasi mediasi pengaduan penundaan keberangkatan dan pengembalian dana jemaah dengan PT Jgrup Amanah Wisata. (Foto: Kemenhaj)

Kemenhaj memfasilitasi mediasi pengaduan penundaan keberangkatan dan pengembalian dana jemaah dengan PT Jgrup Amanah Wisata. (Foto: Kemenhaj)

Jakarta, Javanusa—Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) RI memfasilitasi mediasi terkait pengaduan penundaan keberangkatan jemaah dan persoalan pengembalian dana yang belum tuntas.

Mediasi mempertemukan mitra pemasaran sebagai pihak pelapor dengan PT Jgrup Amanah Wisata di Kantor Kemenhaj, Jakarta, Kamis (20/8/2026).

Pertemuan tersebut bertujuan mencari titik temu sekaligus memperjelas penyelesaian atas persoalan yang muncul dalam kerja sama penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah.

Kemenhaj hadir melalui Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umrah Rizka Anungnata, Kasubdit Bina Umrah Edayanti, serta sejumlah anggota tim terkait.

Pihak pelapor juga datang bersama kuasa hukum dari Syailendra Law Firm. Namun, PT Jgrup Amanah Wisata tidak dapat menghadiri mediasi karena alasan kesehatan dan telah menyampaikan surat keterangan sakit.

Pelapor menjelaskan, kerja sama dengan PT Jgrup Amanah Wisata telah berjalan sejak Mei 2025. Dalam perjalanannya, sejumlah keberangkatan jemaah mengalami penjadwalan ulang.

Selain persoalan jadwal, pelapor menyebut pembahasan mengenai pengembalian dana juga belum menghasilkan penyelesaian hingga saat ini.

“Sejak Mei 2025 kami telah menjalin kerja sama dengan PT Jgrup Amanah Wisata. Namun, sejumlah keberangkatan jemaah mengalami penjadwalan ulang dan proses pengembalian dana yang telah dibicarakan sampai saat ini belum diselesaikan,” kata pihak pelapor.

Kuasa Hukum Dorong Penyelesaian Damai

Kuasa hukum pelapor dari Syailendra Law Firm berharap persoalan tersebut dapat berakhir melalui kesepakatan damai.

Menurutnya, penyelesaian perlu memberikan kepastian bagi seluruh pihak. Terutama bagi jemaah yang terdampak persoalan keberangkatan dan pengembalian dana.

“Kami berharap persoalan ini dapat diselesaikan secara damai dan memberikan kepastian bagi seluruh pihak, terutama terkait keberangkatan serta pengembalian dana jemaah,” ujar kuasa hukum pelapor dari Syailendra Law Firm.

Baca Juga :  Jemaah Haji Puji Layanan Konsumsi di Makkah: Enak, Bergizi, dan Sesuai Lidah Indonesia

Selanjutnya, Kemenhaj akan menuangkan hasil pertemuan dalam berita acara. Dokumen tersebut menjadi bagian dari dokumentasi sekaligus dasar untuk menentukan tindak lanjut sesuai mekanisme yang berlaku.

Kemenhaj Siapkan Tindak Lanjut

Perwakilan Direktorat Pengawasan Haji Khusus dan Umrah, Andi Muhammad Taufik, mengatakan Kemenhaj akan melakukan mitigasi terhadap dampak persoalan tersebut.

Kementerian juga akan memperkuat koordinasi antarunit untuk menentukan langkah penanganan berikutnya.

“Kementerian Haji dan Umrah akan terus melakukan mitigasi, pengawasan, pembinaan, dan penanganan pengaduan sesuai kewenangan serta ketentuan yang berlaku. Perlindungan jemaah menjadi perhatian utama dalam menentukan tindak lanjut atas setiap permasalahan penyelenggaraan ibadah umrah,” ujar Andi.

Kemenhaj menegaskan bahwa pengawasan dan penanganan pengaduan menjadi bagian dari upaya pemerintah melindungi jemaah.

Langkah tersebut juga bertujuan memastikan penyelenggaraan ibadah umrah berlangsung aman, tertib, dan bertanggung jawab.

Mediasi diharapkan dapat membuka ruang penyelesaian yang konstruktif. Seluruh proses tetap mengedepankan perlindungan jemaah serta kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku. (*)

Berita Terkait

Cegah Penipuan, Kemenhaj Gandeng Kemendes PDT Perkuat Literasi Haji dan Umrah hingga Pelosok Desa
Pelunasan Haji 2027 Resmi Dibuka, Ini Rincian Biaya Jemaah di 13 Embarkasi
Seleksi CAT MagangHub Kemenhaj 2026 Digelar 10 November, Ini Jadwal dan Pembagian Sesi
Gagal Berangkat Umrah, 105 Jemaah Asal Pasaman Barat Terlantar di Jakarta
Kemenhaj Dukung Arab Saudi Berantas Makelar Ilegal, Pengadaan Haji 2027 Diperketat
Kemenhaj Siapkan Aplikasi SIGAP, Pengaduan Mafia Haji dan Umrah Bisa Dipantau Real-Time
Arab Saudi Mulai Persiapan Haji 2027, Gelar Pelatihan Petugas dari 11 Bidang Layanan
Kemenhaj Blokir Seven Sky View, Diduga Jual Akses Sistem Umrah dan Rugikan Jemaah

Berita Terkait

Selasa, 17 November 2026 - 12:14 WIB

Maisy Kay Debut Duet Bareng Levent Geiger Lewat Single addicted 2 u

Senin, 16 November 2026 - 12:12 WIB

Kelompok Penerbang Roket Rilis Single SUAP, Kritik Praktik Jual Beli Kekuasaan dan Hukum

Minggu, 15 November 2026 - 08:15 WIB

TIGATITIK Rilis Lagu Kursi Kayu, Kisahkan Kerinduan Mendalam kepada Sosok Ayah

Minggu, 15 November 2026 - 07:04 WIB

Rafi Muhammad Rilis Album Reflection, Hadirkan Kolaborasi Musisi Lintas Genre

Sabtu, 14 November 2026 - 18:29 WIB

Lewat Single Bingung, Deredia Ajak Pendengar Berani Tinggalkan Hubungan Tak Pasti

Sabtu, 14 November 2026 - 17:11 WIB

Nicole Robertson Rilis Single Terbaru Sun Is Rising, Angkat Kisah Romantis yang Bikin Lupa Waktu

Sabtu, 14 November 2026 - 14:23 WIB

Saleema and Friends Rilis Don’t Be Afraid, Lagu tentang Kehilangan dan Pentingnya Berani Bercerita

Sabtu, 14 November 2026 - 13:18 WIB

Sinopsis Film Pulang Kampung: Kisah Pemuda Jakarta Mengenal Budaya Batak dan Jatuh Cinta

Berita Terbaru

Wali Kota Padang Fadly Amran menerima audiensi Presidium Majelis Wilayah KAHMI Sumbar di Rumah Dinas Wali Kota, Selasa (17/11/2026). (Foto: Pemko Padang)

Kota Padang

Fadly Amran Dukung Padang Jadi Tuan Rumah Munas XII KAHMI 2027

Selasa, 17 Nov 2026 - 22:07 WIB