Kemenhaj Hapus Lunas Tunda Ganti, Antrean Haji Khusus Kini Berdasarkan Nomor Porsi

Penulis -

Kamis, 10 September 2026 - 17:01 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Wakil Menteri Haji dan Umrah RI Dahnil Anzar Simanjuntak. (Foto: Kemenhaj)

Wakil Menteri Haji dan Umrah RI Dahnil Anzar Simanjuntak. (Foto: Kemenhaj)

Jakarta, Javanusa—Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) RI menghapus mekanisme lunas tunda ganti dalam penyelenggaraan haji khusus.

Kebijakan ini bertujuan menutup celah manipulasi antrean dan memastikan keberangkatan jemaah mengikuti nomor urut porsi.

Wakil Menteri Haji dan Umrah RI Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan, keputusan tersebut lahir dari evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola haji khusus.

Evaluasi Kemenhaj menemukan celah dalam mekanisme penggantian jemaah yang batal atau menunda keberangkatan.

Celah tersebut memungkinkan oknum Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) mengganti jemaah dengan peserta lain yang tidak sesuai urutan nomor porsi.

“Ketika kami melakukan pembenahan tata kelola haji khusus, kami menemukan adanya permainan terkait lunas tunda ganti. Ada oknum PIHK (Penyelenggara Ibadah Haji Khusus) yang memanfaatkan pembatalan atau penundaan keberangkatan jemaah untuk kemudian menggantinya dengan jemaah lain yang tidak sesuai nomor urut atau nomor porsinya,” ujar Dahnil di Jakarta, Kamis (10/9/2026).

Menurut Dahnil, kondisi tersebut membuka peluang terjadinya ketidakadilan dalam antrean haji khusus. Jemaah yang telah menunggu sesuai nomor porsi berisiko kehilangan kesempatan ketika peserta lain masuk melalui mekanisme penggantian.

Tutup celah jual beli kesempatan berangkat

Dahnil menilai mekanisme tersebut juga dapat membuka ruang praktik jual beli kesempatan berangkat haji.

Jemaah yang belum mencapai giliran dapat memperoleh kesempatan lebih cepat. Syaratnya, mereka masuk melalui mekanisme penggantian yang tidak mengikuti urutan porsi.

“Di sinilah muncul ruang untuk praktik jual beli kesempatan berangkat haji. Jemaah yang seharusnya mendapatkan hak berdasarkan nomor porsinya bisa dilewati, sementara jemaah lain yang belum waktunya berangkat dapat dimasukkan sebagai pengganti,” jelasnya.

Kemenhaj menegaskan praktik semacam itu tidak boleh kembali terjadi. Pemerintah ingin memastikan kemampuan membayar atau kesepakatan tertentu tidak menentukan siapa yang lebih dahulu berangkat.

Baca Juga :  Kemenhaj dan Polri Bentuk Satgas Pencegahan Haji Ilegal, Perkuat Pengawasan dan Penindakan

“Karena itu, kami memastikan tidak boleh lagi ada lunas tunda ganti. Tidak boleh ada ruang untuk memanipulasi antrean jemaah. Yang berhak berangkat adalah jemaah sesuai nomor urut porsinya,” tegas Dahnil.

Kuota kosong mengikuti urutan jemaah

Dengan kebijakan baru tersebut, PIHK tidak bisa sembarangan mengisi kuota yang kosong akibat pembatalan atau penundaan jemaah.

Jika jemaah haji khusus sudah melunasi biaya kemudian membatalkan atau menunda keberangkatan, penggantinya mengikuti urutan dalam sistem sesuai ketentuan yang berlaku.

Mekanisme itu memberikan peluang kepada jemaah pada urutan berikutnya untuk memperoleh kesempatan berangkat. Proses tersebut juga tidak hanya berputar pada jemaah dari PIHK tertentu.

Langkah ini sekaligus memperkuat kepastian hak jemaah berdasarkan nomor porsi. Pemerintah berharap mekanisme tersebut membuat proses pengisian kuota lebih transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Reformasi tata kelola haji khusus

Dahnil mengatakan pembenahan tata kelola haji khusus menjadi bagian dari upaya pemerintah menutup ruang praktik rente dan jual beli antrean.

Menurutnya, negara harus menjamin seluruh jemaah memperoleh perlakuan yang adil dalam proses keberangkatan.

“Kami ingin memastikan haji tidak menjadi ruang untuk praktik rente dan jual beli antrean. Negara harus hadir memberikan keadilan kepada seluruh jemaah. Reformasi tata kelola ini kita lakukan untuk mengembalikan kepercayaan dan memastikan hak jemaah terlindungi,” pungkasnya.

Kemenhaj juga akan memperkuat pengawasan terhadap penyelenggaraan haji khusus. Pengawasan mencakup proses pendaftaran, pelunasan, pengisian kuota, hingga keberangkatan jemaah.

Peniadaan lunas tunda ganti menjadi salah satu langkah Kemenhaj untuk membangun tata kelola haji khusus yang transparan dan berkeadilan.

Kebijakan tersebut sekaligus menegaskan bahwa nomor porsi menjadi dasar utama dalam menentukan kesempatan keberangkatan jemaah haji khusus. (*)

Baca Juga :  Usia 103 Tahun Tak Surutkan Langkah Mbah Mardi ke Tanah Suci

Berita Terkait

Pelunasan Haji Sumbar 2027 Baru 26,4 Persen, Kemenhaj Imbau Jemaah Segera Bayar Bipih
Cegah Penipuan, Kemenhaj Gandeng Kemendes PDT Perkuat Literasi Haji dan Umrah hingga Pelosok Desa
Pelunasan Haji 2027 Resmi Dibuka, Ini Rincian Biaya Jemaah di 13 Embarkasi
Seleksi CAT MagangHub Kemenhaj 2026 Digelar 10 November, Ini Jadwal dan Pembagian Sesi
Gagal Berangkat Umrah, 105 Jemaah Asal Pasaman Barat Terlantar di Jakarta
Kemenhaj Dukung Arab Saudi Berantas Makelar Ilegal, Pengadaan Haji 2027 Diperketat
Kemenhaj Siapkan Aplikasi SIGAP, Pengaduan Mafia Haji dan Umrah Bisa Dipantau Real-Time
Arab Saudi Mulai Persiapan Haji 2027, Gelar Pelatihan Petugas dari 11 Bidang Layanan

Berita Terkait

Kamis, 19 November 2026 - 16:23 WIB

Kapolda Sumbar Ajak Dubalang hingga Pesilat Deklarasikan Perang terhadap Narkoba

Kamis, 19 November 2026 - 14:38 WIB

Solok Selatan Salurkan Donasi Rp200 Juta untuk Korban Bencana di Padang

Kamis, 19 November 2026 - 14:28 WIB

Kota Padang Masuk Enam Besar Penilaian Kota Sehat Sumbar, Bidik Juara Pertama

Kamis, 19 November 2026 - 14:20 WIB

Wawako Maigus Nasir Buka Seminar Megathrust, Ajak Masyarakat Perkuat Mitigasi Bencana

Kamis, 19 November 2026 - 12:17 WIB

Jelang MTQ Sumbar 2027, PWI Pessel Ingatkan Pentingnya Evaluasi Pelaksanaan MTQ Kabupaten

Kamis, 19 November 2026 - 08:25 WIB

Operasi Zebra Singgalang 2026, Ditlantas Polda Sumbar Bagikan Helm Gratis di Padang

Rabu, 18 November 2026 - 20:37 WIB

Fadly Amran Usulkan Pengembangan Muaro Padang hingga Optimalisasi Kampung Nelayan ke Wamen KKP

Rabu, 18 November 2026 - 19:23 WIB

Perkuat Daya Tarik Wisata, Fadly Amran dan Wadan Kodaeral II Padang Bahas Penataan Tugu Merpati

Berita Terbaru