Kemenhaj Kaji Maskapai Alternatif untuk Tekan Biaya Haji 2027

Penulis -

Selasa, 22 September 2026 - 11:01 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Direktur Jenderal Pelayanan Haji Kemenhaj RI Ian Heriawan. (Foto: Kemenhaj)

Direktur Jenderal Pelayanan Haji Kemenhaj RI Ian Heriawan. (Foto: Kemenhaj)

Jakarta, Javanusa—Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) RI tengah mengkaji penggunaan maskapai alternatif untuk penerbangan jemaah haji 1448 H/2027 M.

Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah menekan biaya penerbangan yang menyumbang sekitar 40 persen dari Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH).

Direktur Jenderal Pelayanan Haji Kemenhaj RI Ian Heriawan mengatakan pemerintah masih bernegosiasi dengan sejumlah maskapai. Pemerintah menargetkan biaya penerbangan yang lebih efisien tanpa mengurangi kualitas layanan bagi jemaah.

“Kita sudah negosiasi berulang-ulang. Kita melakukan rapat offline, online juga. Terus kita upayakan dan mudah-mudahan dalam waktu dekat ada finalisasi,” ujar Ian di Jakarta, Senin (21/9/2026).

Biaya Penerbangan Jadi Fokus Pembahasan BPIH

Ian menjelaskan, besarnya porsi penerbangan membuat komponen tersebut menjadi salah satu penentu utama nilai BPIH 2027.

“Sekarang yang menjadi konsen itu masalah penerbangan. Penerbangan ini cukup tinggi, 40 persen dari BPIH. Sehingga kalau penerbangan bisa turun, otomatis BPIH bisa turun,” katanya.

Karena itu, Kemenhaj membuka kemungkinan melibatkan maskapai lain yang menawarkan tarif lebih kompetitif. Namun, pemerintah masih akan menghitung skema tersebut secara menyeluruh sebelum mengambil keputusan.

“Untuk mempertimbangkan maskapai lain yang memiliki harga yang lebih kompetitif, itu akan menjadi salah satu bahasan. Tapi akan kita hitung secara cermat,” kata Ian.

Kemenhaj Pertimbangkan Pelayanan dan Keamanan Jemaah

Menurut Ian, tarif penerbangan bukan satu-satunya faktor dalam menentukan maskapai. Pemerintah juga harus memastikan skema yang dipilih mampu mendukung pelayanan, kenyamanan, dan keamanan jemaah selama perjalanan haji.

“Kalau salah menghitung, salah mengkalkulasi, dampaknya akan kepada pelayanan jemaah. Karena itu kita hitung secara cermat,” ujarnya.

Untuk mendapatkan skema yang tepat, Kemenhaj telah melakukan sejumlah simulasi. Perhitungan tersebut mencakup alokasi penerbangan di sejumlah embarkasi serta pembagian porsi penerbangan antar-maskapai.

Baca Juga :  Jelang Kedatangan Kloter I Jemaah Haji, PPIH Embarkasi Padang Diminta Siaga Penuh

Selain tarif yang ditawarkan maskapai, pemerintah turut memperhitungkan harga avtur dan nilai tukar. Kedua faktor tersebut dapat memengaruhi besaran biaya penerbangan dalam penyelenggaraan haji.

Komponen BPIH Lain Hampir Rampung

Di sisi lain, pembahasan biaya pelayanan dalam negeri dan layanan luar negeri telah memasuki tahap akhir. Kondisi tersebut membuat biaya penerbangan menjadi salah satu komponen yang masih menentukan angka final BPIH.

Kemenhaj tetap berupaya menekan BPIH dari usulan awal yang telah dibahas bersama DPR RI. Namun, pemerintah belum dapat menetapkan angka final karena negosiasi dengan maskapai masih berlangsung.

“Kalau angka yang tepat, sebetulnya kita masih belum bisa putuskan. Karena tergantung nanti di maskapai. Kalau itu bisa turun, BPIH bisa turun,” ujar Ian.

Pembahasan BPIH Ditargetkan Rampung September

Pembahasan BPIH bersama Panja Komisi VIII DPR RI masih berjalan. Pemerintah berharap pembahasan tersebut menghasilkan kesepakatan pada akhir September 2026.

Setelah mencapai kesepakatan, pemerintah akan melanjutkan proses menuju penetapan BPIH untuk penyelenggaraan ibadah haji 1448 H/2027 M.

“Kita upayakan di bulan ini. Mudah-mudahan akhir bulan sudah terbit,” pungkas Ian. (*)

Berita Terkait

Pelunasan Haji Sumbar 2027 Baru 26,4 Persen, Kemenhaj Imbau Jemaah Segera Bayar Bipih
Cegah Penipuan, Kemenhaj Gandeng Kemendes PDT Perkuat Literasi Haji dan Umrah hingga Pelosok Desa
Pelunasan Haji 2027 Resmi Dibuka, Ini Rincian Biaya Jemaah di 13 Embarkasi
Seleksi CAT MagangHub Kemenhaj 2026 Digelar 10 November, Ini Jadwal dan Pembagian Sesi
Gagal Berangkat Umrah, 105 Jemaah Asal Pasaman Barat Terlantar di Jakarta
Kemenhaj Dukung Arab Saudi Berantas Makelar Ilegal, Pengadaan Haji 2027 Diperketat
Kemenhaj Siapkan Aplikasi SIGAP, Pengaduan Mafia Haji dan Umrah Bisa Dipantau Real-Time
Arab Saudi Mulai Persiapan Haji 2027, Gelar Pelatihan Petugas dari 11 Bidang Layanan

Berita Terkait

Kamis, 19 November 2026 - 12:07 WIB

Polri Bongkar Jaringan Narkoba Indonesia-Malaysia, Sita Aset Rp150 Miliar dan Telusuri Transaksi Rp2,9 Triliun

Kamis, 19 November 2026 - 12:01 WIB

Densus 88 Tangkap 15 Tersangka Terorisme di Enam Provinsi, Ini Sebaran Lokasinya

Kamis, 19 November 2026 - 11:37 WIB

Jembatan Sinandang Pagaruyung Terban Akibat Hujan Deras, Pengendara Diminta Waspada

Kamis, 19 November 2026 - 09:57 WIB

Polres Pessel Bongkar Dugaan TPPO Berkedok Prostitusi Online, Seorang Pria Ditangkap

Kamis, 19 November 2026 - 09:06 WIB

Polda Sumbar Ungkap Dugaan TPPO di Hotel Padang, Pria Diduga Mucikari Diamankan

Kamis, 19 November 2026 - 08:02 WIB

4 Batang Emas Senilai Rp10 Miliar Gagal Diselundupkan ke Malaysia

Kamis, 19 November 2026 - 07:45 WIB

Polda Sumbar Ungkap 1.981 Kasus Narkoba, Sita 1,6 Ton Ganja dan 99 Kg Sabu

Rabu, 18 November 2026 - 21:02 WIB

Bupati Dharmasraya Tetapkan Status Tanggap Darurat Banjir Selama 7 Hari

Berita Terbaru