RS Tak Boleh Tolak Pasien BPJS, Mensos Gus Ipul Tegaskan Pasien Nonaktif Bisa Direaktivasi

Penulis -

Jumat, 6 Februari 2026 - 11:13 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul). (Foto: Kemenson)

Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul). (Foto: Kemenson)

Jakarta, Javanusa—Rumah sakit (RS) tidak boleh menolak pasien BPJS PBI meski status kepesertaan nonaktif.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) memastikan reaktivasi bisa dilakukan cepat melalui pemerintah daerah. Pemerintah juga menyiapkan mekanisme khusus bagi pasien dengan kondisi darurat seperti cuci darah.

Penegasan itu disampaikan Gus Ipul usai berkoordinasi dengan Menteri Kesehatan dan Direktur Utama BPJS Kesehatan di Jakarta, Kamis (5/2/2026). Ia menyebut prinsip layanan kesehatan harus tetap berjalan tanpa diskriminasi status sementara.

Gus Ipul menegaskan rumah sakit dan fasilitas kesehatan tidak boleh menolak pasien peserta BPJS segmen Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK). Termasuk peserta yang statusnya sedang dinonaktifkan sementara.

“Saya sudah berkoordinasi bersama Menkes dan Dirut BPJS dan sudah ada solusi. Prinsipnya, rumah sakit tidak boleh menolak pasien cuci darah, karena ini tidak bisa ditunda,” kata Gus Ipul.

Menurut dia, pasien dengan kondisi darurat harus langsung mendapatkan penanganan medis. Proses administrasi bisa diselesaikan paralel melalui mekanisme reaktivasi.

Kemensos menyiapkan jalur reaktivasi cepat bagi peserta PBI-JK yang dinonaktifkan namun masih memenuhi syarat. Proses ini dilakukan melalui Dinas Sosial kabupaten/kota.

Peserta yang masuk kategori Desil 1 sampai Desil 4 dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) berpeluang diaktifkan kembali. Pemerintah daerah menjadi pintu verifikasi dan pengusulan reaktivasi.

“Kalau dia memang dari keluarga Desil 1 sampai Desil 4 atau ditetapkan pemda sebagai keluarga layak bantuan, akan kita bantu prosesnya,” ujar Gus Ipul.

Perlakuan Khusus untuk Pasien Cuci Darah

Kemensos memberi masa aktif tambahan selama satu bulan bagi pasien cuci darah dari segmen PBI. Kebijakan ini bertujuan mencegah terputusnya terapi rutin yang tidak bisa ditunda.

Dalam periode tersebut, keluarga pasien dapat mengurus reaktivasi. Bagi yang dinilai mampu, status kepesertaan dapat dialihkan ke segmen mandiri.

Baca Juga :  466 KK di Tigo Koto Diate Terima Bantuan Beras dan Minyak Goreng, Total 272,5 Ton Disalurkan di Payakumbuh

Gus Ipul menjelaskan penonaktifan terjadi karena pemutakhiran data penerima bantuan. Pemerintah mengalihkan kuota PBI kepada warga yang dinilai lebih membutuhkan.

Pemutakhiran berbasis DTSEN untuk meningkatkan ketepatan sasaran program jaminan kesehatan. Karena itu, status peserta bisa berubah mengikuti hasil verifikasi terbaru.

Meski begitu, pemerintah membuka ruang koreksi data. Peserta yang terdampak namun masih memenuhi kriteria dapat mengajukan reaktivasi.

Koordinasi Kemensos, Kemenkes, dan BPJS

Kemensos terus berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan, BPJS Kesehatan, dan pemerintah daerah. Tujuannya memastikan layanan tetap berjalan dan reaktivasi tidak berlarut-larut.

Di sisi lain, Gus Ipul mengingatkan etika pelayanan medis harus diutamakan. Penolakan pasien, menurut dia, tidak sejalan dengan prinsip layanan publik.

“Saya kira kita tidak akan membiarkan pasien kehilangan harapan. Jangankan pasien BPJS, siapa pun pasien wajib dilayani,” tegasnya.

Sebagai bagian dari perbaikan data, proses penonaktifan dan pengalihan kepesertaan sudah berjalan sejak tahun lalu. Pemerintah menargetkan bantuan lebih tepat sasaran.

Dalam proses tersebut, sekitar 25 ribu peserta yang memenuhi syarat telah direaktivasi kembali menjadi peserta PBI-JK. Angka ini terus diperbarui seiring verifikasi daerah. (*/red)

Berita Terkait

Kementan Siapkan 2,5 Juta Dosis Semen Beku pada 2027, Sasar 36 Provinsi
HUT ke-81 Brimob Polri, Kapolri Suyudi Ario Seto Tekankan Pengabdian Humanis kepada Masyarakat
MagangHub Kemenhaj 2026 Resmi Dimulai, 838 Peserta Terpilih dari 15.332 Pelamar
MUI Ungkap 3 Alasan Vape Diharamkan, Mulai dari Bahaya Kesehatan hingga Penyalahgunaan Narkotika
BMKG Luncurkan 5 Buku Geofisika, Perkuat Mitigasi Gempa dan Pembangunan Tahan Bencana
BGN Mulai Grading Dapur SPPG, Pulau Jawa Jadi Wilayah Pertama Penataan MBG
Kemenag Siapkan Rp2,38 Triliun untuk Digitalisasi dan Revitalisasi Ribuan Madrasah
Komisi III DPR Minta Kapolri Jerat Tersangka Penyadapan Ilegal dengan Pasal Makar

Berita Terkait

Selasa, 17 November 2026 - 12:14 WIB

Maisy Kay Debut Duet Bareng Levent Geiger Lewat Single addicted 2 u

Senin, 16 November 2026 - 12:12 WIB

Kelompok Penerbang Roket Rilis Single SUAP, Kritik Praktik Jual Beli Kekuasaan dan Hukum

Minggu, 15 November 2026 - 08:15 WIB

TIGATITIK Rilis Lagu Kursi Kayu, Kisahkan Kerinduan Mendalam kepada Sosok Ayah

Minggu, 15 November 2026 - 07:04 WIB

Rafi Muhammad Rilis Album Reflection, Hadirkan Kolaborasi Musisi Lintas Genre

Sabtu, 14 November 2026 - 18:29 WIB

Lewat Single Bingung, Deredia Ajak Pendengar Berani Tinggalkan Hubungan Tak Pasti

Sabtu, 14 November 2026 - 17:11 WIB

Nicole Robertson Rilis Single Terbaru Sun Is Rising, Angkat Kisah Romantis yang Bikin Lupa Waktu

Sabtu, 14 November 2026 - 14:23 WIB

Saleema and Friends Rilis Don’t Be Afraid, Lagu tentang Kehilangan dan Pentingnya Berani Bercerita

Sabtu, 14 November 2026 - 13:18 WIB

Sinopsis Film Pulang Kampung: Kisah Pemuda Jakarta Mengenal Budaya Batak dan Jatuh Cinta

Berita Terbaru

Wali Kota Padang Fadly Amran menerima audiensi Presidium Majelis Wilayah KAHMI Sumbar di Rumah Dinas Wali Kota, Selasa (17/11/2026). (Foto: Pemko Padang)

Kota Padang

Fadly Amran Dukung Padang Jadi Tuan Rumah Munas XII KAHMI 2027

Selasa, 17 Nov 2026 - 22:07 WIB