Jakarta, Javanusa—Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas menggelar rapat koordinasi lanjutan untuk mempercepat program pembangunan 3 juta rumah, Rabu (10/9).
Fokus utama pembahasan yakni optimalisasi sumber pembiayaan non-APBN serta pinjaman luar negeri.
Selain memaksimalkan dukungan dari APBN, Kementerian PKP menilai perlunya instrumen pembiayaan alternatif.
Skema yang dipertimbangkan meliputi pinjaman luar negeri, investasi asing, hingga instrumen inovatif yang diharapkan dapat mempercepat realisasi target 3 juta rumah.
Sejumlah sumber pendanaan non-APBN tengah dipersiapkan. Antara lain redesign Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), kredit program perumahan. Pelonggaran Giro Wajib Minimum (GWM) oleh Bank Indonesia, program gotong royong/CSR, serta dukungan regulasi.
Sekretaris Jenderal Kementerian PKP, Didyk Choiroel, menekankan pentingnya sinergi lintas kementerian untuk memastikan program ini berjalan sesuai rencana.
“Kementerian PKP akan terus berkoordinasi dengan Bappenas melalui integrasi program dan dukungan pendanaan yang diselaraskan dengan RPJMN serta prinsip-prinsip pembangunan perumahan,” ujarnya.
Melalui rapat ini, Kementerian PKP berharap terbentuk sinergi yang lebih solid dalam penyusunan rencana kerja, pemetaan kebutuhan anggaran. Serta koordinasi teknis guna mendukung percepatan pembangunan perumahan di seluruh Indonesia. (*/red)
