Jakarta, Javanusa—Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Tahun 2026 yang diselenggarakan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Perhubungan, di Redtop Hotel & Convention Center, Jakarta Pusat pada Selasa hingga Rabu (8/4/2026).
Rakor yang diikuti oleh perwakilan pemerintah daerah dan unsur teknis dinas perhubungan dari seluruh Indonesia ini mengusung tema “Harmonisasi Kebijakan Pemenuhan SDM Transportasi untuk Penguatan Kinerja Pemerintah Daerah.”
Maigus Nasir menyampaikan keikutsertaan Pemerintah Kota Padang dalam kegiatan ini merupakan bentuk komitmen dalam meningkatkan kualitas SDM di bidang transportasi darat, laut, udara, maupun perkeretaapian di Kota Padang.
“Melalui kegiatan ini, kita berharap adanya sinkronisasi kebijakan antara pusat dan daerah sehingga dapat mendukung peningkatan pelayanan publik serta pembangunan daerah yang lebih optimal,” ujar Maigus Nasir kepada awak media seusai pembukaan Rakor, Rabu (8/4/2026).
Ia juga menambahkan Pemerintah Kota Padang siap mendukung berbagai program pengembangan SDM yang diinisiasi oleh Kementerian Perhubungan, termasuk dalam program pembibitan taruna dan kerja sama pendidikan vokasi di bidang transportasi.
“Rakor ini sangat penting bagi kita dalam memperkuat koordinasi lintas sektor, sekaligus mendorong peningkatan kualitas SDM transportasi guna menunjang pembangunan Kota Padang yang berkelanjutan,” tambah Maigus Nasir didampingi Kepala Dinas Perhubungan, Ances Kurniawan.
Sementara itu, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan (BPSDMP) Kementerian Perhubungan, Suharto, saat membuka kegiatan menekankan Rakor ini bertujuan untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengembangan sumber daya manusia di sektor transportasi.
Selama Rakor, para peserta menerima berbagai materi penting, mulai dari sosialisasi kebijakan terbaru terkait pengembangan SDM transportasi, penguatan kerja sama pendidikan dan pelatihan, hingga coaching clinic penyusunan dokumen kerja sama antara pemerintah daerah dan Kementerian Perhubungan.
“Untuk narasumber kita menghadirkan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) serta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB). Melalui forum ini, diharapkan terbangun keselarasan kebijakan yang lebih kuat antara pusat dan daerah, sehingga menciptakan sistem transportasi yang andal, berdaya saing, dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia,” imbuhnya. (*/red)
