Jakarta, Javanusa—Pemerintah Indonesia mempercepat diversifikasi pasokan energi sekaligus mendorong pembangunan infrastruktur strategis minyak dan gas bumi (migas), seiring meningkatnya risiko gangguan pasokan energi global.
Langkah tersebut mulai menunjukkan hasil. Rusia menyatakan minat untuk membangun kilang minyak dan fasilitas penyimpanan (storage) di Indonesia.
Inisiatif ini untuk memperkuat ketahanan energi nasional dalam jangka panjang sekaligus menekan ketergantungan impor bahan bakar minyak (BBM).
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menjelaskan komitmen Rusia merupakan tindak lanjut dari pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Rusia Vladimir Putin.
“Ya, kemarin seperti yang saya sampaikan di istana atas arahan Bapak Presiden, saya diminta untuk menindaklanjuti pertemuan dari dua pemimpin, Presiden Prabowo sama Presiden Putin dan dalam pertemuan saya dengan Menteri Energi dan Pemerintahan Rusia itu telah disepakati bahwa kita akan mendapat support dari Rusia,” ujar Bahlil kepada awak media di Kantor Kementerian ESDM, Jumat (17/4).
Konsumsi Tinggi, Produksi Masih Terbatas
Di sisi lain, kebutuhan energi nasional masih tinggi. Konsumsi BBM Indonesia saat ini mencapai sekitar 1,6 juta barel per hari atau setara 39–40 juta kiloliter (KL) per tahun. Namun, produksi minyak domestik baru berada di kisaran 600 ribu barel per hari.
Kondisi ini membuat Indonesia masih harus mengimpor sekitar 1 juta barel per hari untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.
Untuk mengurangi ketergantungan tersebut, pemerintah mendorong peningkatan kapasitas kilang melalui proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan. Selain itu, pemerintah juga akan mengimplementasikan mandatori biodiesel 50 persen (B50) mulai Juli 2026.
“Sekarang bensin itu kita impor, totalnya konsumsi kita kan hampir 39–40 juta kiloliter (KL). Dari situ produksi dalam negeri kita sebelum ada RDMP Balikpapan itu kan 14,3 juta KL. Penambahan RDMP Balikpapan itu kan 5,6–5,7 juta KL, jadi hampir 20 juta kiloliter, berarti impor kita tinggal 50 persen,” ungkap Bahlil.
Skema Kerja Sama Masih Dimatangkan
Sementara itu, terkait rencana investasi Rusia, pemerintah masih mematangkan skema kerja sama. Opsi yang dipertimbangkan mencakup mekanisme antarpemerintah (government to government/G2G) maupun antarpelaku usaha (business to business/B2B).
“Itu salah satu poin yang kemarin kita bicarakan, bahwa memang ada beberapa investasi mereka yang sudah siap untuk masuk, tetapi finalisasinya tunggu ada 1–2 putaran lagi dengan kami, khusus untuk menyangkut dengan kilang dan storage. Nanti baru kami akan sampaikan,” ujar Bahlil pada Kamis (16/4) di Istana Negara.
Bahlil menegaskan bahwa rencana investasi ini berbeda dengan proyek Kilang Tuban yang merupakan kerja sama antara PT Pertamina dan perusahaan Rusia, Rosneft Oil Company. Ia menyebutkan, skala proyek yang tengah dijajaki saat ini tidak sebesar Kilang Tuban.
Perkuat Cadangan dan Stabilitas Energi
Pembangunan kilang dan fasilitas storage dinilai krusial dalam meningkatkan kapasitas cadangan energi nasional. Selain itu, infrastruktur tersebut juga akan memperkuat fleksibilitas pasokan energi serta meredam dampak volatilitas pasar global terhadap pasokan dan harga di dalam negeri.
Dengan langkah ini, pemerintah berharap ketahanan energi Indonesia semakin kokoh di tengah dinamika pasar energi dunia. (*/red)
