Kurangi Kepadatan di Mina, Arab Saudi Sarankan Indonesia Maksimalkan Skema Tanazul Jemaah Haji

Penulis -

Jumat, 5 Juni 2026 - 11:35 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Wamenhaj RI, Dahnil Anzar Simanjuntak menerima kunjungan Wamenhaj Arab Saudi, Abdulfattah Bin Sulaiman Mashat, di Kantor Daerah Kerja Makkah, Kamis (4/6/2026). (Foto: Kemenhaj)

Wamenhaj RI, Dahnil Anzar Simanjuntak menerima kunjungan Wamenhaj Arab Saudi, Abdulfattah Bin Sulaiman Mashat, di Kantor Daerah Kerja Makkah, Kamis (4/6/2026). (Foto: Kemenhaj)

Makkah, Javanusa—Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) RI, Dahnil Anzar Simanjuntak, menerima kunjungan Wakil Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi, Abdulfattah Bin Sulaiman Mashat, di Kantor Daerah Kerja Makkah, Kamis (4/6/2026).

Pertemuan tersebut membahas sejumlah isu strategis penyelenggaraan haji. Kedua pihak mengevaluasi layanan Armuzna, membicarakan skema tanazul di Mina, menyusun persiapan haji tahun depan, memperkuat istithaah kesehatan, serta menyoroti tata kelola keuangan haji.

Wamenhaj menyampaikan kunjungan Wakil Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi ke Kantor Misi Haji Indonesia menunjukkan kuatnya hubungan kerja sama kedua negara dalam meningkatkan kualitas layanan bagi jemaah haji.

Evaluasi Armuzna dan Penguatan Skema Tanazul

Salah satu fokus pembahasan dalam pertemuan itu ialah evaluasi berbagai tantangan yang dihadapi jemaah Indonesia selama fase Armuzna, terutama di Arafah, Muzdalifah, dan Mina.

Dalam pembahasan terkait Mina, Pemerintah Arab Saudi menyarankan Indonesia mempertimbangkan penguatan skema tanazul guna mengurangi kepadatan jemaah.

“Tadi kami bicara tentang obstacle yang kami hadapi di Armuzna, di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Wakil Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi menyampaikan kalau bisa ditanazulkan, misalnya di Mina, karena biasanya yang paling crowded itu Mina,” kata Wamenhaj.

Menurut Dahnil, Pemerintah Arab Saudi membuka peluang untuk mempertimbangkan penambahan jumlah jemaah yang mengikuti skema tanazul.

“Kalau bisa ditanazulkan 50 persen, mereka akan mempertimbangkan. Artinya ke depan kemungkinan kita secara teknis mempertimbangkan mentanazulkan lebih banyak jemaah haji kita. Itu akan mengurangi kepadatan di Mina,” ujarnya.

Ia menjelaskan keterbatasan ruang di Mina masih menjadi tantangan utama dalam penyelenggaraan ibadah haji. Karena itu, pemerintah perlu mengkaji skema tanazul secara lebih serius demi menjaga kenyamanan, keselamatan, dan kelancaran mobilitas jemaah.

Baca Juga :  393 Jemaah Haji Indonesia Kloter Pertama Tiba di Madinah
Persiapan Haji Tahun Depan

Selain mengevaluasi aspek teknis penyelenggaraan haji, kedua pihak juga membahas persiapan haji tahun depan.

Wamenhaj mengungkapkan Pemerintah Arab Saudi mengapresiasi berbagai langkah perubahan yang dilakukan Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Apresiasi tersebut termasuk dukungan terhadap keberadaan Kementerian Haji dan Umrah RI.

“Pada prinsipnya mereka mengapresiasi langkah-langkah perubahan mendasar yang dilakukan oleh Presiden Prabowo dan tentu mendukung eksistensi Kementerian Haji dan Umrah. Mereka juga meminta agar persiapan untuk tahun depan bisa dilakukan bersama-sama,” tutur Wamenhaj.

Ia menegaskan persiapan penyelenggaraan haji berikutnya akan dimulai lebih awal melalui kerja sama antara Kementerian Haji dan Umrah RI dengan Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi.

Istithaah Kesehatan Jadi Perhatian Utama

Pertemuan tersebut juga menyoroti aspek kesehatan jemaah haji. Menurut Wamenhaj, Pemerintah Indonesia akan memperketat penerapan istithaah kesehatan sejak proses persiapan di dalam negeri.

Langkah itu menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk menekan angka kematian atau mortality rate jemaah pada penyelenggaraan haji mendatang.

“Isu istithaah itu menjadi isu utama bagi kita, terutama tentang mortality rate. PR kita tentu akan terus menekan jumlah kematian tahun depan. Maka istithaah kami pastikan tahun depan akan lebih ketat terhadap jemaah, mulai dari dalam negeri,” pungkas Wamenhaj. (*/red)

Berita Terkait

BPIH 2027 Disepakati Rp98,46 Juta, Jemaah Haji Cukup Lunasi Rp23,04 Juta
Lindungi Dana Jemaah Umrah, Kemenhaj dan OJK Kaji Rekening Penampungan
Kemenhaj dan Kemendagri Padankan Data Jemaah Haji, Nomor Antrean Tetap Aman
Travel Umrah Diperingatkan Tak Promosikan Haji Khusus Tanpa Izin PIHK
368 ASN Lulus Seleksi Mutasi Karier Batch II, Mulai Bergabung 1 November 2026
189 Pengaduan Travel Haji dan Umrah Masuk hingga September 2026, Kemenhaj Perketat Pengawasan
Kemenhaj Sumbar Ingatkan Travel Umrah Gunakan Identitas Sesuai Izin, ID Card Wajib Diberikan H-1
Perkuat Perlindungan Jemaah, Kemenhaj Sumbar Bentuk Satgas Awasi Travel Umrah di Bandara

Berita Terkait

Rabu, 16 September 2026 - 13:57 WIB

Berbagi Pengalaman di Unand, Fadly Amran Ajak Mahasiswa Jadi Pemimpin Berintegritas dan Peduli Sesama

Senin, 14 September 2026 - 20:33 WIB

Dies Natalis ke-70 Unand, Mahyeldi Minta Riset Tak Berhenti di Publikasi

Selasa, 18 Agustus 2026 - 14:24 WIB

Buka PKKMB PNP 2026, Fadly Amran Dorong Mahasiswa Aktif Berorganisasi dan Kejar Prestasi

Senin, 2 Maret 2026 - 08:06 WIB

Cegah Sejak Dini, FK Unbrah Edukasi Mahasiswa Baru tentang Bahaya Infeksi Menular Seksual

Jumat, 15 November 2024 - 07:02 WIB

Dosen PA Unbrah dan RSUD dr. Rasidin Padang Gelar Deteksi Dini Kanker Serviks Gratis

Senin, 4 November 2024 - 15:15 WIB

FK Unbrah Edukasi Masyarakat Padang Pariaman tentang Diabetes Melitus

Berita Terbaru