DPRD Sumbar Terima Audiensi Mahasiswa Unes, Dahrul Idris Paparkan Peran APBD bagi Pembangunan Daerah

Penulis - Redaksi

Rabu, 17 Juni 2026 - 15:44 WIB

URL berhasil dicopy

DPRD Sumbar menerima audiensi mahasiswa Unes di DPRD Sumbar, Rabu (17/6/2026). (Foto: Ist)

Padang, Javanusa—Mahasiswa Universitas Eka Sakti (Unes) mendapatkan kesempatan memperdalam pemahaman tentang fungsi DPRD dan pengelolaan pembangunan daerah saat mengikuti audiensi di DPRD Provinsi Sumbar, Rabu (17/6/2026).

Audiensi yang berlangsung di Ruang Khusus I DPRD Sumbar itu diterima langsung oleh Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan Sekretariat DPRD Sumbar, Dahrul Idris, S.STP, M.Si. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari edukasi politik dan pemerintahan bagi mahasiswa.

Menurut Dahrul Idris, DPRD perlu membuka ruang dialog dengan kalangan akademisi agar generasi muda memahami tugas, fungsi, serta kewenangan lembaga legislatif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

“Kita sengaja menerima adik-adik mahasiswa untuk memberikan penjelasan mengenai tugas dan wewenang DPRD,” kata Dahrul.

APBD Jadi Instrumen Penggerak Ekonomi

Dalam pemaparannya, Dahrul menjelaskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) memiliki peran penting dalam mendorong pembangunan daerah.

Ia menilai APBD tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengelolaan keuangan, tetapi juga mampu menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi.

Menurutnya, penggunaan APBD yang tepat dapat meningkatkan daya beli masyarakat, memperluas kesempatan kerja, dan memberikan stimulus bagi aktivitas ekonomi daerah.

Karena itu, pengelolaan anggaran harus diarahkan pada program-program yang memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

Mahasiswa Didorong Menjadi Pencipta Lapangan Kerja

Selain membahas pembangunan daerah, Dahrul juga menyampaikan perhatian pimpinan DPRD Sumbar terhadap pengembangan kapasitas generasi muda.

Ia mengatakan mahasiswa perlu mulai membangun jiwa kewirausahaan agar mampu menjadi pencipta lapangan kerja setelah menyelesaikan pendidikan.

“Pimpinan kita saat ini memberikan dorongan kepada mahasiswa untuk menjadi pengusaha dan membuka lapangan kerja,” ujarnya.

Menurut Dahrul, tantangan ekonomi yang terus berkembang membutuhkan generasi muda yang kreatif, inovatif, dan mampu beradaptasi dengan perubahan.

Tingkatkan Literasi dan Karakter

Pada kesempatan yang sama, Dahrul mengingatkan mahasiswa agar terus memperkaya wawasan melalui budaya membaca dan belajar sepanjang hayat.

Ia menegaskan bahwa pendidikan, keterampilan, dan karakter yang kuat menjadi modal penting dalam menghadapi persaingan di masa depan.

“Saya minta adik-adik banyak membaca buku. Kalian harus memiliki nilai, keterampilan, dan karakter yang baik sebagai bekal menghadapi tantangan masa depan,” tuturnya.

Audiensi berlangsung hangat dan interaktif. Mahasiswa aktif mengajukan pertanyaan terkait kondisi ekonomi daerah, kebijakan pembangunan, hingga peran DPRD dalam merespons berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.

Melalui kegiatan tersebut, DPRD Sumbar berharap mahasiswa semakin memahami fungsi lembaga legislatif sekaligus terdorong untuk berkontribusi dalam pembangunan daerah melalui pemikiran, inovasi, dan partisipasi aktif di tengah masyarakat. (*/red)

Berita Terkait

Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak di Solsel, Mario Syahjohan Minta UU TPKS Ditegakkan Solsel, Javanusa—Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di wilayah hukum Polres Solok Selatan (Solsel) mendapat perhatian serius dari Anggota DPRD Sumatera Barat (Sumbar), Mario Syahjohan. Mario meminta seluruh pihak memperkuat pencegahan dan memastikan setiap laporan kekerasan mendapat penanganan sesuai ketentuan hukum. Menurutnya, dampak kekerasan tidak berhenti pada luka fisik, tetapi juga dapat memengaruhi kondisi psikologis dan masa depan korban. Sebagai putra daerah Solok Selatan, Mario menilai masyarakat perlu membangun lingkungan yang aman bagi perempuan dan anak. Ia juga mengingatkan agar kasus kekerasan tidak dianggap sebagai persoalan keluarga yang dapat diselesaikan begitu saja melalui perdamaian. “Kekerasan seksual merupakan tindak pidana serius. Karena itu, setiap kasus harus ditangani sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Jangan sampai persoalan seperti ini dianggap sebagai persoalan biasa yang cukup diselesaikan dengan perdamaian semata,” tegas Mario, Jumat (2/10/2026). Mario Tekankan Penegakan UU TPKS Mario mengatakan aparat dan pihak terkait perlu menggunakan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau UU TPKS sebagai dasar penanganan. Undang-undang tersebut mencakup berbagai bentuk kekerasan seksual. Di antaranya pelecehan seksual nonfisik dan fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual hingga kekerasan seksual berbasis elektronik. Namun, Mario menegaskan penanganan perkara tidak cukup hanya mengejar pertanggungjawaban pelaku. Negara dan seluruh pihak terkait juga harus memastikan korban memperoleh perlindungan dan pendampingan. “Yang harus kita pikirkan bukan hanya bagaimana menghukum pelaku, tetapi juga bagaimana memastikan korban mendapatkan perlindungan, pendampingan, pemulihan, serta kesempatan untuk kembali menjalani kehidupan secara layak tanpa stigma,” ujarnya. Perdamaian Jangan Mengorbankan Hak Korban Mario turut mengingatkan masyarakat agar tidak menjadikan perdamaian sebagai jalan pintas dalam perkara kekerasan seksual. Terlebih jika korban merupakan anak, proses penyelesaian harus tetap mempertimbangkan keselamatan dan hak korban. Ia menilai tekanan untuk menjaga nama baik keluarga tidak boleh mengorbankan kepentingan anak. Korban juga tidak seharusnya menanggung beban untuk menyelesaikan persoalan yang dilakukan oleh orang dewasa. “Jangan sampai demi menjaga nama baik keluarga atau alasan lainnya, hak dan keselamatan korban justru dikorbankan. Anak adalah pihak yang harus kita lindungi, bukan pihak yang harus dibebani untuk menyelesaikan persoalan orang dewasa,” katanya. Selain itu, Mario meminta masyarakat berhati-hati terhadap pemberian uang atau imbalan yang berkaitan dengan upaya memengaruhi proses penegakan hukum. Menurutnya, penyelesaian setiap perkara harus berjalan dalam koridor peraturan perundang-undangan. Langkah tersebut penting untuk memastikan hak korban tetap terlindungi dan proses hukum berjalan sebagaimana mestinya. Ancaman terhadap Anak Perlu Menjadi Evaluasi Mario juga menyoroti persoalan lain berupa ancaman pembunuhan dan tindakan penyerangan yang dilakukan orang dewasa hingga memasuki pekarangan rumah. Peristiwa tersebut menyasar anak dan pada akhirnya diselesaikan melalui jalan damai. Ia menilai kejadian seperti itu perlu menjadi bahan evaluasi bersama. Menurut Mario, lingkungan tempat anak tumbuh harus menghadirkan rasa aman, bukan ketakutan. “Ketika yang menjadi korban adalah anak, maka keselamatan dan masa depannya harus menjadi prioritas. Kita tidak ingin anak-anak tumbuh dalam ketakutan karena merasa lingkungan di sekitarnya tidak memberikan rasa aman,” ujarnya. Perlindungan Perempuan dan Anak Tanggung Jawab Bersama Mario yang telah dua periode menjadi Anggota DPRD Sumatera Barat menegaskan perlindungan perempuan dan anak tidak dapat dibebankan hanya kepada keluarga atau sekolah. Pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga pendidikan, tokoh masyarakat, dunia usaha, keluarga dan masyarakat memiliki peran dalam menciptakan lingkungan yang aman. “Keamanan dan perlindungan anak adalah tanggung jawab kita bersama. Negara hadir untuk memberikan perlindungan, sementara masyarakat harus membangun lingkungan yang tidak memberikan ruang bagi kekerasan,” katanya. Karena itu, Mario mendorong Pemerintah Kabupaten Solok Selatan dan seluruh pemangku kepentingan memperkuat program pencegahan kekerasan. Edukasi masyarakat, pendampingan korban serta sistem pelaporan yang mudah diakses juga perlu diperkuat. Ia berharap sistem tersebut berjalan secara berkelanjutan. Dengan demikian, korban dan keluarga tidak merasa takut ketika hendak melaporkan kekerasan yang mereka alami. Dorong Solok Selatan Jadi Kabupaten Ramah Perempuan dan Anak Mario berharap keberhasilan pembangunan Solok Selatan tidak hanya dilihat dari pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur. Kemampuan daerah menciptakan ruang hidup yang aman bagi perempuan dan anak juga harus menjadi indikator penting. “Mari kita jadikan Solok Selatan bukan hanya daerah yang maju pembangunannya, tetapi juga kabupaten yang ramah, aman dan memberikan rasa nyaman bagi perempuan dan anak. Tidak boleh ada toleransi terhadap kekerasan, dan tidak boleh ada anak yang merasa sendirian ketika menghadapi kekerasan,” pungkasnya. Menurut Mario, cita-cita menjadikan Solok Selatan sebagai Kabupaten Ramah Perempuan dan Anak membutuhkan komitmen lintas sektor. Penguatan keluarga, edukasi masyarakat, keberanian melapor, pendampingan korban dan penegakan hukum yang konsisten harus berjalan beriringan. “Melindungi perempuan dan anak bukan sekadar kewajiban hukum, tetapi juga investasi moral untuk memastikan generasi Solok Selatan tumbuh dalam lingkungan yang aman, bermartabat dan penuh kasih,” tutup Mario Syahjohan. (*)