DPRD Sumbar Bahas Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2025, Surplus Rp166,94 Miliar Jadi Sorotan

Penulis - Redaksi

Sabtu, 20 Juni 2026 - 08:07 WIB

URL berhasil dicopy

Rapat Paripurna DPRD Sumbar pada Jumat (19/6/2026).

Padang, Javanusa—DPRD Provinsi Sumbar mulai membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.

Dalam pembahasan awal tersebut, capaian surplus anggaran sebesar Rp166,94 miliar menjadi perhatian utama karena disebut sebagai yang terbaik dalam satu dekade terakhir.

Pembahasan berlangsung dalam Rapat Paripurna DPRD Sumbar pada Jumat (19/6/2026). Selain mengevaluasi kinerja keuangan daerah sepanjang 2025, rapat juga menjadi pintu masuk untuk menelaah sejumlah kebijakan fiskal yang akan berpengaruh terhadap pembangunan daerah ke depan.

Surplus Anggaran Tertinggi dalam Satu Dekade

Ketua DPRD Sumbar, Muhidi, menilai capaian surplus anggaran tersebut mencerminkan pengelolaan keuangan daerah yang berjalan efektif meski pemerintah menghadapi berbagai tekanan fiskal sepanjang tahun lalu.

“Capaian ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas keuangan sekaligus memastikan program pembangunan tetap berjalan,” ujar Muhidi.

Menurut laporan yang disampaikan dalam rapat paripurna, realisasi pendapatan daerah mencapai Rp6,20 triliun atau 99,03 persen dari target sebesar Rp6,26 triliun.

Pendapatan itu bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), transfer pemerintah pusat, serta sumber pendapatan sah lainnya.

Di sisi lain, pemerintah daerah merealisasikan belanja sebesar Rp6,04 triliun atau 94,59 persen dari total anggaran yang tersedia.

Dana tersebut digunakan untuk mendukung pembangunan daerah, meningkatkan pelayanan publik, dan menyalurkan bantuan keuangan kepada pemerintah kabupaten dan kota di Sumbar.

Kinerja Pembiayaan Hampir Sempurna

Selain pendapatan dan belanja, realisasi penerimaan pembiayaan daerah juga menunjukkan kinerja yang sangat tinggi. Angkanya mencapai 99,99 persen dari target yang telah ditetapkan.

Kondisi tersebut ikut mendorong terbentuknya surplus anggaran sekaligus menghasilkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang cukup besar pada akhir Tahun Anggaran 2025.

Muhidi menegaskan capaian itu patut diapresiasi karena diraih saat pemerintah daerah harus menyesuaikan diri dengan kebijakan efisiensi anggaran.

Pada saat yang sama, pemerintah juga menghadapi kebutuhan pendanaan untuk penanganan berbagai bencana hidrometeorologi yang terjadi di sejumlah daerah di Sumbar.

DPRD Mulai Bahas Perubahan Perda Pajak dan Retribusi

Dalam agenda yang sama, Gubernur Sumbar turut menyerahkan dua Ranperda kepada DPRD. Selain Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, pemerintah daerah juga mengajukan Ranperda Perubahan atas Perda Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Perubahan regulasi tersebut bertujuan menyesuaikan kebijakan daerah dengan ketentuan nasional yang berlaku.

Langkah itu juga diharapkan dapat memperkuat sumber pendapatan daerah untuk mendukung pembangunan dan pelayanan publik.

Selanjutnya, DPRD Sumbar akan melanjutkan pembahasan kedua Ranperda tersebut melalui penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi. Setelah itu, proses akan berlanjut ke tahapan pembahasan yang lebih mendalam bersama pemerintah daerah sebelum memasuki tahap pengambilan keputusan. (*/red)

Berita Terkait

Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak di Solsel, Mario Syahjohan Minta UU TPKS Ditegakkan Solsel, Javanusa—Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di wilayah hukum Polres Solok Selatan (Solsel) mendapat perhatian serius dari Anggota DPRD Sumatera Barat (Sumbar), Mario Syahjohan. Mario meminta seluruh pihak memperkuat pencegahan dan memastikan setiap laporan kekerasan mendapat penanganan sesuai ketentuan hukum. Menurutnya, dampak kekerasan tidak berhenti pada luka fisik, tetapi juga dapat memengaruhi kondisi psikologis dan masa depan korban. Sebagai putra daerah Solok Selatan, Mario menilai masyarakat perlu membangun lingkungan yang aman bagi perempuan dan anak. Ia juga mengingatkan agar kasus kekerasan tidak dianggap sebagai persoalan keluarga yang dapat diselesaikan begitu saja melalui perdamaian. “Kekerasan seksual merupakan tindak pidana serius. Karena itu, setiap kasus harus ditangani sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Jangan sampai persoalan seperti ini dianggap sebagai persoalan biasa yang cukup diselesaikan dengan perdamaian semata,” tegas Mario, Jumat (2/10/2026). Mario Tekankan Penegakan UU TPKS Mario mengatakan aparat dan pihak terkait perlu menggunakan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau UU TPKS sebagai dasar penanganan. Undang-undang tersebut mencakup berbagai bentuk kekerasan seksual. Di antaranya pelecehan seksual nonfisik dan fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual hingga kekerasan seksual berbasis elektronik. Namun, Mario menegaskan penanganan perkara tidak cukup hanya mengejar pertanggungjawaban pelaku. Negara dan seluruh pihak terkait juga harus memastikan korban memperoleh perlindungan dan pendampingan. “Yang harus kita pikirkan bukan hanya bagaimana menghukum pelaku, tetapi juga bagaimana memastikan korban mendapatkan perlindungan, pendampingan, pemulihan, serta kesempatan untuk kembali menjalani kehidupan secara layak tanpa stigma,” ujarnya. Perdamaian Jangan Mengorbankan Hak Korban Mario turut mengingatkan masyarakat agar tidak menjadikan perdamaian sebagai jalan pintas dalam perkara kekerasan seksual. Terlebih jika korban merupakan anak, proses penyelesaian harus tetap mempertimbangkan keselamatan dan hak korban. Ia menilai tekanan untuk menjaga nama baik keluarga tidak boleh mengorbankan kepentingan anak. Korban juga tidak seharusnya menanggung beban untuk menyelesaikan persoalan yang dilakukan oleh orang dewasa. “Jangan sampai demi menjaga nama baik keluarga atau alasan lainnya, hak dan keselamatan korban justru dikorbankan. Anak adalah pihak yang harus kita lindungi, bukan pihak yang harus dibebani untuk menyelesaikan persoalan orang dewasa,” katanya. Selain itu, Mario meminta masyarakat berhati-hati terhadap pemberian uang atau imbalan yang berkaitan dengan upaya memengaruhi proses penegakan hukum. Menurutnya, penyelesaian setiap perkara harus berjalan dalam koridor peraturan perundang-undangan. Langkah tersebut penting untuk memastikan hak korban tetap terlindungi dan proses hukum berjalan sebagaimana mestinya. Ancaman terhadap Anak Perlu Menjadi Evaluasi Mario juga menyoroti persoalan lain berupa ancaman pembunuhan dan tindakan penyerangan yang dilakukan orang dewasa hingga memasuki pekarangan rumah. Peristiwa tersebut menyasar anak dan pada akhirnya diselesaikan melalui jalan damai. Ia menilai kejadian seperti itu perlu menjadi bahan evaluasi bersama. Menurut Mario, lingkungan tempat anak tumbuh harus menghadirkan rasa aman, bukan ketakutan. “Ketika yang menjadi korban adalah anak, maka keselamatan dan masa depannya harus menjadi prioritas. Kita tidak ingin anak-anak tumbuh dalam ketakutan karena merasa lingkungan di sekitarnya tidak memberikan rasa aman,” ujarnya. Perlindungan Perempuan dan Anak Tanggung Jawab Bersama Mario yang telah dua periode menjadi Anggota DPRD Sumatera Barat menegaskan perlindungan perempuan dan anak tidak dapat dibebankan hanya kepada keluarga atau sekolah. Pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga pendidikan, tokoh masyarakat, dunia usaha, keluarga dan masyarakat memiliki peran dalam menciptakan lingkungan yang aman. “Keamanan dan perlindungan anak adalah tanggung jawab kita bersama. Negara hadir untuk memberikan perlindungan, sementara masyarakat harus membangun lingkungan yang tidak memberikan ruang bagi kekerasan,” katanya. Karena itu, Mario mendorong Pemerintah Kabupaten Solok Selatan dan seluruh pemangku kepentingan memperkuat program pencegahan kekerasan. Edukasi masyarakat, pendampingan korban serta sistem pelaporan yang mudah diakses juga perlu diperkuat. Ia berharap sistem tersebut berjalan secara berkelanjutan. Dengan demikian, korban dan keluarga tidak merasa takut ketika hendak melaporkan kekerasan yang mereka alami. Dorong Solok Selatan Jadi Kabupaten Ramah Perempuan dan Anak Mario berharap keberhasilan pembangunan Solok Selatan tidak hanya dilihat dari pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur. Kemampuan daerah menciptakan ruang hidup yang aman bagi perempuan dan anak juga harus menjadi indikator penting. “Mari kita jadikan Solok Selatan bukan hanya daerah yang maju pembangunannya, tetapi juga kabupaten yang ramah, aman dan memberikan rasa nyaman bagi perempuan dan anak. Tidak boleh ada toleransi terhadap kekerasan, dan tidak boleh ada anak yang merasa sendirian ketika menghadapi kekerasan,” pungkasnya. Menurut Mario, cita-cita menjadikan Solok Selatan sebagai Kabupaten Ramah Perempuan dan Anak membutuhkan komitmen lintas sektor. Penguatan keluarga, edukasi masyarakat, keberanian melapor, pendampingan korban dan penegakan hukum yang konsisten harus berjalan beriringan. “Melindungi perempuan dan anak bukan sekadar kewajiban hukum, tetapi juga investasi moral untuk memastikan generasi Solok Selatan tumbuh dalam lingkungan yang aman, bermartabat dan penuh kasih,” tutup Mario Syahjohan. (*)