Lemkari Sumbar Siapkan Rakor 19 Juli 2026, Nanda Satria Fokus Perkuat Pembinaan Atlet Karate

Penulis - Redaksi

Senin, 13 Juli 2026 - 15:12 WIB

URL berhasil dicopy

Wakil Ketua DPRD Sumbar Nanda Satria yang juga Ketua Pengurus Provinsi Lemkari Sumbar, Nanda Satria saat rapat konsolidasi pengurus harian di ruang kerjanya.

Padang, Javanusa—Pengurus Provinsi Lemkari Sumatera Barat (Sumbar) mulai mematangkan agenda Rapat Koordinasi (Rakor) yang akan digelar pada 19 Juli 2026.

Forum perdana pasca Kongres Luar Biasa (KLB) PB Lemkari itu menjadi langkah awal menyusun arah pembinaan atlet karate sekaligus memperkuat konsolidasi organisasi di Sumbar.

Wakil Ketua DPRD Sumbar yang juga Ketua Pengurus Provinsi Lemkari Sumbar, Nanda Satria, memimpin rapat konsolidasi pengurus harian di ruang kerjanya, Jumat (10/7/2026).

Pertemuan tersebut memfokuskan untuk mempersiapkan pelaksanaan Rakor sekaligus merancang program kerja organisasi sepanjang 2026.

Menurut Nanda, Rakor menjadi agenda penting setelah pelaksanaan KLB PB Lemkari. Forum itu akan menyatukan langkah seluruh pengurus dalam menyusun program pembinaan karate yang terarah dan berkelanjutan.

“Rapat ini berfokus pada pembahasan persiapan pasca KLB PB Lemkari dan menyusun agenda kegiatan Lemkari di Sumbar sepanjang tahun 2026. Alhamdulillah kegiatan Rakor yang mendesak mesti dilaksanakan,” ujar Nanda.

Pembinaan Atlet Jadi Prioritas

Sebagai karateka DAN IV Lemkari, Nanda menilai pembinaan atlet harus didukung organisasi yang memiliki perencanaan jelas. Menurutnya, latihan rutin saja belum cukup untuk melahirkan karateka berprestasi.

Ia menegaskan Lemkari Sumbar perlu menghadirkan program pembinaan yang terukur, kompetisi yang berlangsung secara berkesinambungan, serta sistem pengembangan atlet yang menjangkau seluruh tingkatan organisasi.

Karena itu, Rakor akan membahas sejumlah agenda strategis. Di antaranya pelaksanaan Ujian Kenaikan Tingkat (UKT), penyusunan kalender kejuaraan karate, program pembinaan atlet, hingga penguatan organisasi Lemkari di tingkat kabupaten dan kota.

“Melalui Rakor ini, beberapa agenda kegiatan seperti ujian kenaikan tingkat, penyelenggaraan kejuaraan, dan program pembinaan lainnya dapat disepakati bersama,” kata Nanda.

Perkuat Konsolidasi Organisasi

Rapat persiapan turut dihadiri Firdaus Ilyas, Ketua Majelis Sabuk Hitam Lemkari Sumbar Agus Mardi, Sekretaris Umum Daryulisman, Wakil Ketua I Syofirman, Wakil Ketua IV Repelita, Bendahara Galang Taufik, Bidang Disiplin dan Etika Yatimen, serta Ketua Majelis Sabuk Hitam Lemkari Kota Padang Yunaldi.

Nanda berharap Rakor menjadi momentum memperkuat sinergi seluruh jajaran Lemkari Sumbar. Dengan koordinasi yang semakin solid, organisasi diharapkan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperkuat sistem pembinaan atlet, serta melahirkan karateka yang mampu mengharumkan nama Sumbar di tingkat nasional maupun internasional.

Ia menambahkan, kolaborasi antarpengurus menjadi fondasi penting untuk menjaga kesinambungan prestasi karate sekaligus memperluas pembinaan olahraga bela diri di tengah masyarakat. (*)

Berita Terkait

Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak di Solsel, Mario Syahjohan Minta UU TPKS Ditegakkan Solsel, Javanusa—Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di wilayah hukum Polres Solok Selatan (Solsel) mendapat perhatian serius dari Anggota DPRD Sumatera Barat (Sumbar), Mario Syahjohan. Mario meminta seluruh pihak memperkuat pencegahan dan memastikan setiap laporan kekerasan mendapat penanganan sesuai ketentuan hukum. Menurutnya, dampak kekerasan tidak berhenti pada luka fisik, tetapi juga dapat memengaruhi kondisi psikologis dan masa depan korban. Sebagai putra daerah Solok Selatan, Mario menilai masyarakat perlu membangun lingkungan yang aman bagi perempuan dan anak. Ia juga mengingatkan agar kasus kekerasan tidak dianggap sebagai persoalan keluarga yang dapat diselesaikan begitu saja melalui perdamaian. “Kekerasan seksual merupakan tindak pidana serius. Karena itu, setiap kasus harus ditangani sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Jangan sampai persoalan seperti ini dianggap sebagai persoalan biasa yang cukup diselesaikan dengan perdamaian semata,” tegas Mario, Jumat (2/10/2026). Mario Tekankan Penegakan UU TPKS Mario mengatakan aparat dan pihak terkait perlu menggunakan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau UU TPKS sebagai dasar penanganan. Undang-undang tersebut mencakup berbagai bentuk kekerasan seksual. Di antaranya pelecehan seksual nonfisik dan fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual hingga kekerasan seksual berbasis elektronik. Namun, Mario menegaskan penanganan perkara tidak cukup hanya mengejar pertanggungjawaban pelaku. Negara dan seluruh pihak terkait juga harus memastikan korban memperoleh perlindungan dan pendampingan. “Yang harus kita pikirkan bukan hanya bagaimana menghukum pelaku, tetapi juga bagaimana memastikan korban mendapatkan perlindungan, pendampingan, pemulihan, serta kesempatan untuk kembali menjalani kehidupan secara layak tanpa stigma,” ujarnya. Perdamaian Jangan Mengorbankan Hak Korban Mario turut mengingatkan masyarakat agar tidak menjadikan perdamaian sebagai jalan pintas dalam perkara kekerasan seksual. Terlebih jika korban merupakan anak, proses penyelesaian harus tetap mempertimbangkan keselamatan dan hak korban. Ia menilai tekanan untuk menjaga nama baik keluarga tidak boleh mengorbankan kepentingan anak. Korban juga tidak seharusnya menanggung beban untuk menyelesaikan persoalan yang dilakukan oleh orang dewasa. “Jangan sampai demi menjaga nama baik keluarga atau alasan lainnya, hak dan keselamatan korban justru dikorbankan. Anak adalah pihak yang harus kita lindungi, bukan pihak yang harus dibebani untuk menyelesaikan persoalan orang dewasa,” katanya. Selain itu, Mario meminta masyarakat berhati-hati terhadap pemberian uang atau imbalan yang berkaitan dengan upaya memengaruhi proses penegakan hukum. Menurutnya, penyelesaian setiap perkara harus berjalan dalam koridor peraturan perundang-undangan. Langkah tersebut penting untuk memastikan hak korban tetap terlindungi dan proses hukum berjalan sebagaimana mestinya. Ancaman terhadap Anak Perlu Menjadi Evaluasi Mario juga menyoroti persoalan lain berupa ancaman pembunuhan dan tindakan penyerangan yang dilakukan orang dewasa hingga memasuki pekarangan rumah. Peristiwa tersebut menyasar anak dan pada akhirnya diselesaikan melalui jalan damai. Ia menilai kejadian seperti itu perlu menjadi bahan evaluasi bersama. Menurut Mario, lingkungan tempat anak tumbuh harus menghadirkan rasa aman, bukan ketakutan. “Ketika yang menjadi korban adalah anak, maka keselamatan dan masa depannya harus menjadi prioritas. Kita tidak ingin anak-anak tumbuh dalam ketakutan karena merasa lingkungan di sekitarnya tidak memberikan rasa aman,” ujarnya. Perlindungan Perempuan dan Anak Tanggung Jawab Bersama Mario yang telah dua periode menjadi Anggota DPRD Sumatera Barat menegaskan perlindungan perempuan dan anak tidak dapat dibebankan hanya kepada keluarga atau sekolah. Pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga pendidikan, tokoh masyarakat, dunia usaha, keluarga dan masyarakat memiliki peran dalam menciptakan lingkungan yang aman. “Keamanan dan perlindungan anak adalah tanggung jawab kita bersama. Negara hadir untuk memberikan perlindungan, sementara masyarakat harus membangun lingkungan yang tidak memberikan ruang bagi kekerasan,” katanya. Karena itu, Mario mendorong Pemerintah Kabupaten Solok Selatan dan seluruh pemangku kepentingan memperkuat program pencegahan kekerasan. Edukasi masyarakat, pendampingan korban serta sistem pelaporan yang mudah diakses juga perlu diperkuat. Ia berharap sistem tersebut berjalan secara berkelanjutan. Dengan demikian, korban dan keluarga tidak merasa takut ketika hendak melaporkan kekerasan yang mereka alami. Dorong Solok Selatan Jadi Kabupaten Ramah Perempuan dan Anak Mario berharap keberhasilan pembangunan Solok Selatan tidak hanya dilihat dari pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur. Kemampuan daerah menciptakan ruang hidup yang aman bagi perempuan dan anak juga harus menjadi indikator penting. “Mari kita jadikan Solok Selatan bukan hanya daerah yang maju pembangunannya, tetapi juga kabupaten yang ramah, aman dan memberikan rasa nyaman bagi perempuan dan anak. Tidak boleh ada toleransi terhadap kekerasan, dan tidak boleh ada anak yang merasa sendirian ketika menghadapi kekerasan,” pungkasnya. Menurut Mario, cita-cita menjadikan Solok Selatan sebagai Kabupaten Ramah Perempuan dan Anak membutuhkan komitmen lintas sektor. Penguatan keluarga, edukasi masyarakat, keberanian melapor, pendampingan korban dan penegakan hukum yang konsisten harus berjalan beriringan. “Melindungi perempuan dan anak bukan sekadar kewajiban hukum, tetapi juga investasi moral untuk memastikan generasi Solok Selatan tumbuh dalam lingkungan yang aman, bermartabat dan penuh kasih,” tutup Mario Syahjohan. (*)