Ketua DPRD Sumbar: Peningkatan Kompetensi Guru Vokasi Jadi Kunci Wujudkan Indonesia Emas 2045

Penulis - Redaksi

Selasa, 21 Juli 2026 - 09:50 WIB

URL berhasil dicopy

Ketua DPRD Sumbar, Muhidi saat kegiatan Peningkatan Kompetensi Guru Vokasi SMK Negeri dan Swasta se-Kota Padang, Senin (20/7/2026). (Foto: Ist)

Padang, Javanusa—Peningkatan kompetensi guru vokasi menjadi faktor penting dalam menyiapkan sumber daya manusia yang mampu bersaing di era global.

Ketua DPRD Sumbar, Muhidi, menilai kualitas pendidikan kejuruan akan menentukan keberhasilan Indonesia mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

Pandangan tersebut disampaikan Muhidi saat membuka kegiatan Peningkatan Kompetensi Guru Vokasi SMK Negeri dan Swasta se-Kota Padang, Senin (20/7/2026).

Menurutnya, Indonesia tengah menghadapi momentum bonus demografi yang didominasi Generasi Z. Kondisi ini menjadi peluang besar yang harus dioptimalkan melalui pendidikan berkualitas agar melahirkan lulusan yang siap menghadapi perubahan dunia kerja.

“Generasi Z saat ini menjadi kelompok usia terbesar. Mereka adalah aset bangsa yang akan menentukan berhasil atau tidaknya Indonesia Emas 2045. Kuncinya ada pada kualitas pendidikan dan peran guru sebagai pencetak sumber daya manusia unggul,” ujar Muhidi.

Pendidikan Berkualitas Menentukan Indonesia Emas 2045

Muhidi menjelaskan, Indonesia Emas 2045 memiliki sejumlah target strategis. Di antaranya peningkatan pendapatan per kapita hingga setara negara maju, penurunan angka kemiskinan dan kesenjangan, meningkatnya pengaruh Indonesia di tingkat global, daya saing sumber daya manusia yang semakin kuat, serta tercapainya target net zero emission melalui penurunan emisi gas rumah kaca.

Ia menegaskan, pencapaian berbagai sasaran tersebut sangat bergantung pada kualitas tenaga pendidik. Guru memiliki peran sentral dalam membangun karakter, meningkatkan kompetensi, sekaligus menggali potensi peserta didik melalui proses pembelajaran yang inovatif.

Guru Harus Menjadi Teladan dan Pembelajar Sepanjang Hayat

Muhidi juga mengingatkan tugas guru tidak sebatas menyampaikan materi pelajaran. Seorang pendidik harus memiliki akhlak yang baik, menjalankan profesi dengan penuh keikhlasan, menjaga amanah ilmu, serta mampu menjadi teladan melalui keselarasan antara ucapan dan tindakan.

Selain itu, ia mendorong para guru untuk terus mengembangkan kemampuan sebagai pembelajar sepanjang hayat. Menurutnya, metode pembelajaran harus terus diperbarui agar mampu mengikuti perkembangan zaman dan menjawab tantangan pendidikan.

Guru juga diharapkan tidak takut menghadapi perubahan. Sebaliknya, setiap tantangan maupun kegagalan perlu dijadikan pengalaman untuk terus berinovasi dalam proses belajar mengajar.

Penguasaan Teknologi dan AI Menjadi Kebutuhan

Muhidi menilai perkembangan teknologi digital menuntut guru memiliki kemampuan baru. Penguasaan teknologi pembelajaran, termasuk pemanfaatan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI), menjadi kebutuhan yang harus direspons secara bijak, produktif, dan tetap berlandaskan etika.

“Guru bukan hanya mengajar di dalam kelas, tetapi juga menjadi agen perubahan yang membentuk pola pikir, karakter, dan adab peserta didik. Ilmu yang diberikan harus mampu diolah menjadi kompetensi yang memberi manfaat bagi masyarakat dan kemajuan bangsa,” tegasnya.

Melalui peningkatan kompetensi guru vokasi, Muhidi berharap mutu pendidikan kejuruan di Kota Padang terus meningkat. Dengan demikian, SMK dapat menghasilkan lulusan yang kompeten, berkarakter, adaptif terhadap perkembangan teknologi, serta memiliki daya saing tinggi di dunia usaha dan dunia kerja dalam menyongsong Indonesia Emas 2045. (*)

Berita Terkait

Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak di Solsel, Mario Syahjohan Minta UU TPKS Ditegakkan Solsel, Javanusa—Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di wilayah hukum Polres Solok Selatan (Solsel) mendapat perhatian serius dari Anggota DPRD Sumatera Barat (Sumbar), Mario Syahjohan. Mario meminta seluruh pihak memperkuat pencegahan dan memastikan setiap laporan kekerasan mendapat penanganan sesuai ketentuan hukum. Menurutnya, dampak kekerasan tidak berhenti pada luka fisik, tetapi juga dapat memengaruhi kondisi psikologis dan masa depan korban. Sebagai putra daerah Solok Selatan, Mario menilai masyarakat perlu membangun lingkungan yang aman bagi perempuan dan anak. Ia juga mengingatkan agar kasus kekerasan tidak dianggap sebagai persoalan keluarga yang dapat diselesaikan begitu saja melalui perdamaian. “Kekerasan seksual merupakan tindak pidana serius. Karena itu, setiap kasus harus ditangani sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Jangan sampai persoalan seperti ini dianggap sebagai persoalan biasa yang cukup diselesaikan dengan perdamaian semata,” tegas Mario, Jumat (2/10/2026). Mario Tekankan Penegakan UU TPKS Mario mengatakan aparat dan pihak terkait perlu menggunakan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau UU TPKS sebagai dasar penanganan. Undang-undang tersebut mencakup berbagai bentuk kekerasan seksual. Di antaranya pelecehan seksual nonfisik dan fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual hingga kekerasan seksual berbasis elektronik. Namun, Mario menegaskan penanganan perkara tidak cukup hanya mengejar pertanggungjawaban pelaku. Negara dan seluruh pihak terkait juga harus memastikan korban memperoleh perlindungan dan pendampingan. “Yang harus kita pikirkan bukan hanya bagaimana menghukum pelaku, tetapi juga bagaimana memastikan korban mendapatkan perlindungan, pendampingan, pemulihan, serta kesempatan untuk kembali menjalani kehidupan secara layak tanpa stigma,” ujarnya. Perdamaian Jangan Mengorbankan Hak Korban Mario turut mengingatkan masyarakat agar tidak menjadikan perdamaian sebagai jalan pintas dalam perkara kekerasan seksual. Terlebih jika korban merupakan anak, proses penyelesaian harus tetap mempertimbangkan keselamatan dan hak korban. Ia menilai tekanan untuk menjaga nama baik keluarga tidak boleh mengorbankan kepentingan anak. Korban juga tidak seharusnya menanggung beban untuk menyelesaikan persoalan yang dilakukan oleh orang dewasa. “Jangan sampai demi menjaga nama baik keluarga atau alasan lainnya, hak dan keselamatan korban justru dikorbankan. Anak adalah pihak yang harus kita lindungi, bukan pihak yang harus dibebani untuk menyelesaikan persoalan orang dewasa,” katanya. Selain itu, Mario meminta masyarakat berhati-hati terhadap pemberian uang atau imbalan yang berkaitan dengan upaya memengaruhi proses penegakan hukum. Menurutnya, penyelesaian setiap perkara harus berjalan dalam koridor peraturan perundang-undangan. Langkah tersebut penting untuk memastikan hak korban tetap terlindungi dan proses hukum berjalan sebagaimana mestinya. Ancaman terhadap Anak Perlu Menjadi Evaluasi Mario juga menyoroti persoalan lain berupa ancaman pembunuhan dan tindakan penyerangan yang dilakukan orang dewasa hingga memasuki pekarangan rumah. Peristiwa tersebut menyasar anak dan pada akhirnya diselesaikan melalui jalan damai. Ia menilai kejadian seperti itu perlu menjadi bahan evaluasi bersama. Menurut Mario, lingkungan tempat anak tumbuh harus menghadirkan rasa aman, bukan ketakutan. “Ketika yang menjadi korban adalah anak, maka keselamatan dan masa depannya harus menjadi prioritas. Kita tidak ingin anak-anak tumbuh dalam ketakutan karena merasa lingkungan di sekitarnya tidak memberikan rasa aman,” ujarnya. Perlindungan Perempuan dan Anak Tanggung Jawab Bersama Mario yang telah dua periode menjadi Anggota DPRD Sumatera Barat menegaskan perlindungan perempuan dan anak tidak dapat dibebankan hanya kepada keluarga atau sekolah. Pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga pendidikan, tokoh masyarakat, dunia usaha, keluarga dan masyarakat memiliki peran dalam menciptakan lingkungan yang aman. “Keamanan dan perlindungan anak adalah tanggung jawab kita bersama. Negara hadir untuk memberikan perlindungan, sementara masyarakat harus membangun lingkungan yang tidak memberikan ruang bagi kekerasan,” katanya. Karena itu, Mario mendorong Pemerintah Kabupaten Solok Selatan dan seluruh pemangku kepentingan memperkuat program pencegahan kekerasan. Edukasi masyarakat, pendampingan korban serta sistem pelaporan yang mudah diakses juga perlu diperkuat. Ia berharap sistem tersebut berjalan secara berkelanjutan. Dengan demikian, korban dan keluarga tidak merasa takut ketika hendak melaporkan kekerasan yang mereka alami. Dorong Solok Selatan Jadi Kabupaten Ramah Perempuan dan Anak Mario berharap keberhasilan pembangunan Solok Selatan tidak hanya dilihat dari pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur. Kemampuan daerah menciptakan ruang hidup yang aman bagi perempuan dan anak juga harus menjadi indikator penting. “Mari kita jadikan Solok Selatan bukan hanya daerah yang maju pembangunannya, tetapi juga kabupaten yang ramah, aman dan memberikan rasa nyaman bagi perempuan dan anak. Tidak boleh ada toleransi terhadap kekerasan, dan tidak boleh ada anak yang merasa sendirian ketika menghadapi kekerasan,” pungkasnya. Menurut Mario, cita-cita menjadikan Solok Selatan sebagai Kabupaten Ramah Perempuan dan Anak membutuhkan komitmen lintas sektor. Penguatan keluarga, edukasi masyarakat, keberanian melapor, pendampingan korban dan penegakan hukum yang konsisten harus berjalan beriringan. “Melindungi perempuan dan anak bukan sekadar kewajiban hukum, tetapi juga investasi moral untuk memastikan generasi Solok Selatan tumbuh dalam lingkungan yang aman, bermartabat dan penuh kasih,” tutup Mario Syahjohan. (*)