Cegah GAKI dari Rumah, Indra Catri Ajak Warga Baso Gunakan Garam Beriodium

Penulis - Redaksi

Senin, 10 Agustus 2026 - 19:01 WIB

URL berhasil dicopy

Anggota DPRD Sumbar, Indra Catri saat sosialisasi Perda Sumbar Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penanggulangan GAKI. (Foto: Ist)

Agam, Javanusa—Kebiasaan memilih garam beriodium di dapur menjadi salah satu langkah sederhana untuk mencegah Gangguan Akibat Kekurangan Iodium (GAKI). Edukasi mengenai hal tersebut dinilai perlu terus diperkuat di tingkat keluarga.

Anggota DPRD Sumbar, Indra Catri, menyampaikan pesan itu saat mensosialisasikan Peraturan Daerah (Perda) Sumbar Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Gangguan Akibat Kekurangan Iodium (GAKI). Kegiatan berlangsung di Ladang Hutan, Kecamatan Baso, Kabupaten Agam, Minggu (9/8/2026).

Dalam sosialisasi tersebut, Indra Catri mengingatkan warga agar tidak mengabaikan kebutuhan iodium. Meski tubuh hanya memerlukannya dalam jumlah kecil, zat tersebut memiliki fungsi penting bagi kesehatan.

“Iodium memang dibutuhkan dalam jumlah kecil, tetapi perannya sangat besar bagi tubuh. Karena itu, jangan sampai kebutuhan iodium diabaikan hanya karena dianggap sebagai hal sederhana,” ujar Indra Catri.

Menurutnya, kekurangan iodium dapat menimbulkan berbagai persoalan kesehatan. Dampaknya tidak hanya berkaitan dengan fungsi tiroid, tetapi juga pertumbuhan dan kualitas sumber daya manusia.

Risiko tersebut menjadi semakin penting ketika kekurangan iodium berlangsung dalam jangka panjang. Karena itu, pencegahan perlu dilakukan melalui kebiasaan yang dapat diterapkan keluarga setiap hari.

Warga Diminta Cermat Memilih Garam

Indra Catri mengatakan Perda Sumbar Nomor 19 Tahun 2018 menjadi salah satu landasan pemerintah daerah dalam menangani persoalan GAKI.

Salah satu upaya yang perlu mendapat perhatian ialah ketersediaan garam konsumsi dengan kandungan iodium sesuai ketentuan.

Ia meminta masyarakat tidak menjadikan harga dan kemasan sebagai satu-satunya pertimbangan saat membeli garam.

“Jadi, masyarakat jangan hanya melihat garam dari harga atau kemasannya. Perhatikan juga apakah garam tersebut merupakan garam beriodium dan memenuhi standar,” katanya.

Pilihan bahan pangan di tingkat rumah tangga, lanjutnya, ikut menentukan kualitas kesehatan keluarga. Karena itu, pengetahuan mengenai garam beriodium perlu terus diberikan secara berkelanjutan.

Keluarga menjadi lingkungan pertama yang membentuk kebiasaan makan dan pola hidup sehat. Pemahaman yang baik di tingkat keluarga diharapkan dapat membantu mencegah GAKI sejak dini.

Sosialisasi GAKI Diikuti Dialog dengan Warga

Selain menerima penjelasan mengenai GAKI, warga Baso juga berdiskusi tentang kebutuhan gizi keluarga. Pembahasan mencakup pola konsumsi sehari-hari serta langkah sederhana untuk mencegah kekurangan iodium.

Sejumlah pertanyaan muncul dalam sesi dialog. Kondisi itu membuat kegiatan berlangsung interaktif dan tidak sekadar menjadi penyampaian informasi dari pemerintah kepada masyarakat.

Indra Catri menilai keberhasilan kebijakan kesehatan membutuhkan keterlibatan masyarakat. Regulasi, menurutnya, harus berjalan bersama kesadaran warga dalam menerapkan kebiasaan sehat.

“Perda ini jangan hanya berhenti sebagai aturan. Yang paling penting adalah bagaimana masyarakat memahami dan menerapkannya. Mari mulai dari rumah, biasakan menggunakan garam beriodium sesuai standar untuk mendukung kesehatan keluarga dan menyiapkan generasi yang lebih berkualitas,” tuturnya.

Dorong Kesadaran Gizi Keluarga

Indra Catri berharap sosialisasi Perda tentang GAKI tersebut meningkatkan kepedulian masyarakat Baso terhadap pemenuhan kebutuhan gizi.

Ia juga mendorong warga menerapkan pola hidup sehat secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari.

Menurutnya, masyarakat yang sehat merupakan modal penting untuk membangun Sumbar dengan sumber daya manusia yang kuat, produktif, dan berdaya saing. (*)

Berita Terkait

Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak di Solsel, Mario Syahjohan Minta UU TPKS Ditegakkan Solsel, Javanusa—Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di wilayah hukum Polres Solok Selatan (Solsel) mendapat perhatian serius dari Anggota DPRD Sumatera Barat (Sumbar), Mario Syahjohan. Mario meminta seluruh pihak memperkuat pencegahan dan memastikan setiap laporan kekerasan mendapat penanganan sesuai ketentuan hukum. Menurutnya, dampak kekerasan tidak berhenti pada luka fisik, tetapi juga dapat memengaruhi kondisi psikologis dan masa depan korban. Sebagai putra daerah Solok Selatan, Mario menilai masyarakat perlu membangun lingkungan yang aman bagi perempuan dan anak. Ia juga mengingatkan agar kasus kekerasan tidak dianggap sebagai persoalan keluarga yang dapat diselesaikan begitu saja melalui perdamaian. “Kekerasan seksual merupakan tindak pidana serius. Karena itu, setiap kasus harus ditangani sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Jangan sampai persoalan seperti ini dianggap sebagai persoalan biasa yang cukup diselesaikan dengan perdamaian semata,” tegas Mario, Jumat (2/10/2026). Mario Tekankan Penegakan UU TPKS Mario mengatakan aparat dan pihak terkait perlu menggunakan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau UU TPKS sebagai dasar penanganan. Undang-undang tersebut mencakup berbagai bentuk kekerasan seksual. Di antaranya pelecehan seksual nonfisik dan fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual hingga kekerasan seksual berbasis elektronik. Namun, Mario menegaskan penanganan perkara tidak cukup hanya mengejar pertanggungjawaban pelaku. Negara dan seluruh pihak terkait juga harus memastikan korban memperoleh perlindungan dan pendampingan. “Yang harus kita pikirkan bukan hanya bagaimana menghukum pelaku, tetapi juga bagaimana memastikan korban mendapatkan perlindungan, pendampingan, pemulihan, serta kesempatan untuk kembali menjalani kehidupan secara layak tanpa stigma,” ujarnya. Perdamaian Jangan Mengorbankan Hak Korban Mario turut mengingatkan masyarakat agar tidak menjadikan perdamaian sebagai jalan pintas dalam perkara kekerasan seksual. Terlebih jika korban merupakan anak, proses penyelesaian harus tetap mempertimbangkan keselamatan dan hak korban. Ia menilai tekanan untuk menjaga nama baik keluarga tidak boleh mengorbankan kepentingan anak. Korban juga tidak seharusnya menanggung beban untuk menyelesaikan persoalan yang dilakukan oleh orang dewasa. “Jangan sampai demi menjaga nama baik keluarga atau alasan lainnya, hak dan keselamatan korban justru dikorbankan. Anak adalah pihak yang harus kita lindungi, bukan pihak yang harus dibebani untuk menyelesaikan persoalan orang dewasa,” katanya. Selain itu, Mario meminta masyarakat berhati-hati terhadap pemberian uang atau imbalan yang berkaitan dengan upaya memengaruhi proses penegakan hukum. Menurutnya, penyelesaian setiap perkara harus berjalan dalam koridor peraturan perundang-undangan. Langkah tersebut penting untuk memastikan hak korban tetap terlindungi dan proses hukum berjalan sebagaimana mestinya. Ancaman terhadap Anak Perlu Menjadi Evaluasi Mario juga menyoroti persoalan lain berupa ancaman pembunuhan dan tindakan penyerangan yang dilakukan orang dewasa hingga memasuki pekarangan rumah. Peristiwa tersebut menyasar anak dan pada akhirnya diselesaikan melalui jalan damai. Ia menilai kejadian seperti itu perlu menjadi bahan evaluasi bersama. Menurut Mario, lingkungan tempat anak tumbuh harus menghadirkan rasa aman, bukan ketakutan. “Ketika yang menjadi korban adalah anak, maka keselamatan dan masa depannya harus menjadi prioritas. Kita tidak ingin anak-anak tumbuh dalam ketakutan karena merasa lingkungan di sekitarnya tidak memberikan rasa aman,” ujarnya. Perlindungan Perempuan dan Anak Tanggung Jawab Bersama Mario yang telah dua periode menjadi Anggota DPRD Sumatera Barat menegaskan perlindungan perempuan dan anak tidak dapat dibebankan hanya kepada keluarga atau sekolah. Pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga pendidikan, tokoh masyarakat, dunia usaha, keluarga dan masyarakat memiliki peran dalam menciptakan lingkungan yang aman. “Keamanan dan perlindungan anak adalah tanggung jawab kita bersama. Negara hadir untuk memberikan perlindungan, sementara masyarakat harus membangun lingkungan yang tidak memberikan ruang bagi kekerasan,” katanya. Karena itu, Mario mendorong Pemerintah Kabupaten Solok Selatan dan seluruh pemangku kepentingan memperkuat program pencegahan kekerasan. Edukasi masyarakat, pendampingan korban serta sistem pelaporan yang mudah diakses juga perlu diperkuat. Ia berharap sistem tersebut berjalan secara berkelanjutan. Dengan demikian, korban dan keluarga tidak merasa takut ketika hendak melaporkan kekerasan yang mereka alami. Dorong Solok Selatan Jadi Kabupaten Ramah Perempuan dan Anak Mario berharap keberhasilan pembangunan Solok Selatan tidak hanya dilihat dari pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur. Kemampuan daerah menciptakan ruang hidup yang aman bagi perempuan dan anak juga harus menjadi indikator penting. “Mari kita jadikan Solok Selatan bukan hanya daerah yang maju pembangunannya, tetapi juga kabupaten yang ramah, aman dan memberikan rasa nyaman bagi perempuan dan anak. Tidak boleh ada toleransi terhadap kekerasan, dan tidak boleh ada anak yang merasa sendirian ketika menghadapi kekerasan,” pungkasnya. Menurut Mario, cita-cita menjadikan Solok Selatan sebagai Kabupaten Ramah Perempuan dan Anak membutuhkan komitmen lintas sektor. Penguatan keluarga, edukasi masyarakat, keberanian melapor, pendampingan korban dan penegakan hukum yang konsisten harus berjalan beriringan. “Melindungi perempuan dan anak bukan sekadar kewajiban hukum, tetapi juga investasi moral untuk memastikan generasi Solok Selatan tumbuh dalam lingkungan yang aman, bermartabat dan penuh kasih,” tutup Mario Syahjohan. (*)