Udara Padang Berkabut, Nanda Satria Imbau Warga Waspada dan Gunakan Masker

Penulis - Redaksi

Jumat, 14 Agustus 2026 - 14:27 WIB

URL berhasil dicopy

Wakil Ketua DPRD Sumbar, Nanda Satria. (Foto: Ist)

Padang, Javanusa—Kondisi udara berkabut yang menyelimuti sejumlah wilayah Kota Padang dalam beberapa hari terakhir mendapat perhatian Wakil Ketua DPRD Sumbar, Nanda Satria.

Ia meminta warga tetap tenang, meningkatkan kewaspadaan, dan mengacu pada informasi resmi BMKG sebelum menyimpulkan penyebab kondisi tersebut.

Nanda menilai masyarakat perlu memahami penyebab udara berkabut secara tepat. Menurutnya, kondisi tersebut tidak serta-merta menunjukkan adanya kabut asap akibat kebakaran.

Ia meminta warga menjadikan informasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) sebagai rujukan utama. Langkah itu penting agar masyarakat tidak menerima atau menyebarkan kesimpulan yang belum terverifikasi.

“Kita perlu memahami penyebabnya secara tepat. Jangan sampai masyarakat langsung menyimpulkan bahwa udara berkabut ini merupakan kabut asap akibat kebakaran. Informasi dari BMKG harus menjadi rujukan agar masyarakat memperoleh informasi yang benar,” kata Nanda.

Menurut Nanda, perubahan kondisi atmosfer bisa dipengaruhi sejumlah faktor. Curah hujan yang minim, udara kering, pergerakan angin yang lemah, serta partikel debu, asap, dan polutan dapat berkontribusi terhadap munculnya udara berkabut.

Jarak Pandang Berkurang, Pengendara Perlu Waspada

Selain memengaruhi kenyamanan, kondisi tersebut juga dapat berdampak pada keselamatan pengguna jalan. Penurunan jarak pandang pada waktu tertentu membuat pengendara perlu meningkatkan kehati-hatian.

Nanda mengingatkan pengendara agar menyesuaikan kecepatan dengan kondisi jalan. Ia juga meminta masyarakat tidak memaksakan perjalanan ketika jarak pandang sudah mengganggu keamanan berkendara.

“Bagi masyarakat yang berkendara, terutama ketika jarak pandang berkurang, agar lebih berhati-hati. Kurangi kecepatan dan jangan memaksakan diri jika kondisi pandangan tidak aman,” ujarnya.

Gunakan Masker Saat Beraktivitas di Luar

Perhatian juga perlu diberikan pada kondisi kesehatan masyarakat. Nanda menyarankan warga memakai masker saat beraktivitas di luar rumah, terutama ketika udara terlihat semakin pekat atau mulai menimbulkan rasa tidak nyaman saat bernapas.

Ia menekankan pentingnya menjaga kesehatan tanpa menimbulkan kepanikan di tengah masyarakat.

“Jangan lupa jaga kesehatan dan gunakan masker jika beraktivitas di luar rumah. Yang paling penting masyarakat tidak panik, tetapi tetap waspada,” katanya.

Pemantauan Titik Panas dan Kebakaran Perlu Diperkuat

Nanda juga mendorong pemerintah daerah bersama instansi terkait memperkuat pemantauan kondisi cuaca dan kualitas udara. Pengawasan terhadap titik panas dan potensi kebakaran lahan, menurutnya, juga perlu dilakukan secara berkelanjutan.

Kondisi cuaca yang cenderung kering perlu diantisipasi sejak dini. Upaya tersebut penting agar masalah lingkungan tidak berkembang menjadi kondisi yang lebih serius.

“Kita berharap kondisi ini tidak berkembang menjadi persoalan yang lebih serius. Pemantauan terhadap titik panas dan potensi kebakaran lahan harus terus dilakukan. Masyarakat juga harus ikut menjaga lingkungan dan tidak melakukan aktivitas yang bisa memicu kebakaran,” tegasnya.

BMKG Masih Prakirakan Udara Berkabut di Padang

Berdasarkan pembaruan prakiraan BMKG pada 13 Agustus 2026, sejumlah wilayah Kota Padang masih berpotensi mengalami udara berkabut. Beberapa kawasan lain juga diprakirakan menghadapi kondisi kabut atau asap pada periode tertentu.

Karena itu, Nanda meminta masyarakat terus mengikuti perkembangan situasi melalui kanal resmi BMKG dan pemerintah daerah.

Ia kembali mengingatkan warga agar meningkatkan kewaspadaan apabila kondisi udara semakin memburuk atau jarak pandang semakin terbatas.

“Kalau kondisi udara semakin memburuk atau jarak pandang semakin terbatas, tentu kita harus lebih berhati-hati dalam beraktivitas. Ikuti informasi resmi dan jangan mengabaikan kondisi kesehatan,” tutupnya. (*)

Berita Terkait

Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak di Solsel, Mario Syahjohan Minta UU TPKS Ditegakkan Solsel, Javanusa—Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di wilayah hukum Polres Solok Selatan (Solsel) mendapat perhatian serius dari Anggota DPRD Sumatera Barat (Sumbar), Mario Syahjohan. Mario meminta seluruh pihak memperkuat pencegahan dan memastikan setiap laporan kekerasan mendapat penanganan sesuai ketentuan hukum. Menurutnya, dampak kekerasan tidak berhenti pada luka fisik, tetapi juga dapat memengaruhi kondisi psikologis dan masa depan korban. Sebagai putra daerah Solok Selatan, Mario menilai masyarakat perlu membangun lingkungan yang aman bagi perempuan dan anak. Ia juga mengingatkan agar kasus kekerasan tidak dianggap sebagai persoalan keluarga yang dapat diselesaikan begitu saja melalui perdamaian. “Kekerasan seksual merupakan tindak pidana serius. Karena itu, setiap kasus harus ditangani sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Jangan sampai persoalan seperti ini dianggap sebagai persoalan biasa yang cukup diselesaikan dengan perdamaian semata,” tegas Mario, Jumat (2/10/2026). Mario Tekankan Penegakan UU TPKS Mario mengatakan aparat dan pihak terkait perlu menggunakan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau UU TPKS sebagai dasar penanganan. Undang-undang tersebut mencakup berbagai bentuk kekerasan seksual. Di antaranya pelecehan seksual nonfisik dan fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual hingga kekerasan seksual berbasis elektronik. Namun, Mario menegaskan penanganan perkara tidak cukup hanya mengejar pertanggungjawaban pelaku. Negara dan seluruh pihak terkait juga harus memastikan korban memperoleh perlindungan dan pendampingan. “Yang harus kita pikirkan bukan hanya bagaimana menghukum pelaku, tetapi juga bagaimana memastikan korban mendapatkan perlindungan, pendampingan, pemulihan, serta kesempatan untuk kembali menjalani kehidupan secara layak tanpa stigma,” ujarnya. Perdamaian Jangan Mengorbankan Hak Korban Mario turut mengingatkan masyarakat agar tidak menjadikan perdamaian sebagai jalan pintas dalam perkara kekerasan seksual. Terlebih jika korban merupakan anak, proses penyelesaian harus tetap mempertimbangkan keselamatan dan hak korban. Ia menilai tekanan untuk menjaga nama baik keluarga tidak boleh mengorbankan kepentingan anak. Korban juga tidak seharusnya menanggung beban untuk menyelesaikan persoalan yang dilakukan oleh orang dewasa. “Jangan sampai demi menjaga nama baik keluarga atau alasan lainnya, hak dan keselamatan korban justru dikorbankan. Anak adalah pihak yang harus kita lindungi, bukan pihak yang harus dibebani untuk menyelesaikan persoalan orang dewasa,” katanya. Selain itu, Mario meminta masyarakat berhati-hati terhadap pemberian uang atau imbalan yang berkaitan dengan upaya memengaruhi proses penegakan hukum. Menurutnya, penyelesaian setiap perkara harus berjalan dalam koridor peraturan perundang-undangan. Langkah tersebut penting untuk memastikan hak korban tetap terlindungi dan proses hukum berjalan sebagaimana mestinya. Ancaman terhadap Anak Perlu Menjadi Evaluasi Mario juga menyoroti persoalan lain berupa ancaman pembunuhan dan tindakan penyerangan yang dilakukan orang dewasa hingga memasuki pekarangan rumah. Peristiwa tersebut menyasar anak dan pada akhirnya diselesaikan melalui jalan damai. Ia menilai kejadian seperti itu perlu menjadi bahan evaluasi bersama. Menurut Mario, lingkungan tempat anak tumbuh harus menghadirkan rasa aman, bukan ketakutan. “Ketika yang menjadi korban adalah anak, maka keselamatan dan masa depannya harus menjadi prioritas. Kita tidak ingin anak-anak tumbuh dalam ketakutan karena merasa lingkungan di sekitarnya tidak memberikan rasa aman,” ujarnya. Perlindungan Perempuan dan Anak Tanggung Jawab Bersama Mario yang telah dua periode menjadi Anggota DPRD Sumatera Barat menegaskan perlindungan perempuan dan anak tidak dapat dibebankan hanya kepada keluarga atau sekolah. Pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga pendidikan, tokoh masyarakat, dunia usaha, keluarga dan masyarakat memiliki peran dalam menciptakan lingkungan yang aman. “Keamanan dan perlindungan anak adalah tanggung jawab kita bersama. Negara hadir untuk memberikan perlindungan, sementara masyarakat harus membangun lingkungan yang tidak memberikan ruang bagi kekerasan,” katanya. Karena itu, Mario mendorong Pemerintah Kabupaten Solok Selatan dan seluruh pemangku kepentingan memperkuat program pencegahan kekerasan. Edukasi masyarakat, pendampingan korban serta sistem pelaporan yang mudah diakses juga perlu diperkuat. Ia berharap sistem tersebut berjalan secara berkelanjutan. Dengan demikian, korban dan keluarga tidak merasa takut ketika hendak melaporkan kekerasan yang mereka alami. Dorong Solok Selatan Jadi Kabupaten Ramah Perempuan dan Anak Mario berharap keberhasilan pembangunan Solok Selatan tidak hanya dilihat dari pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur. Kemampuan daerah menciptakan ruang hidup yang aman bagi perempuan dan anak juga harus menjadi indikator penting. “Mari kita jadikan Solok Selatan bukan hanya daerah yang maju pembangunannya, tetapi juga kabupaten yang ramah, aman dan memberikan rasa nyaman bagi perempuan dan anak. Tidak boleh ada toleransi terhadap kekerasan, dan tidak boleh ada anak yang merasa sendirian ketika menghadapi kekerasan,” pungkasnya. Menurut Mario, cita-cita menjadikan Solok Selatan sebagai Kabupaten Ramah Perempuan dan Anak membutuhkan komitmen lintas sektor. Penguatan keluarga, edukasi masyarakat, keberanian melapor, pendampingan korban dan penegakan hukum yang konsisten harus berjalan beriringan. “Melindungi perempuan dan anak bukan sekadar kewajiban hukum, tetapi juga investasi moral untuk memastikan generasi Solok Selatan tumbuh dalam lingkungan yang aman, bermartabat dan penuh kasih,” tutup Mario Syahjohan. (*)