Javanusa.com—Badan Gizi Nasional (BGN) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengintegrasikan data kependudukan untuk memperbaiki ketepatan sasaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Langkah ini juga bertujuan mencegah penerima manfaat tercatat lebih dari satu kali.
Kerja sama tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Khusus Kemendagri, BGN, dan pemerintah daerah di Jakarta, Kamis (13/8).
Pertemuan itu sekaligus menghasilkan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) terkait pemanfaatan data kependudukan.
Data Penerima MBG Akan Lebih Spesifik
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, data Dukcapil dapat membantu BGN mengenali penerima manfaat secara individual. Pendataan tersebut mencakup kelompok sasaran seperti anak-anak dan ibu hamil.
Menurut Tito, integrasi data membuat pendataan MBG tidak berhenti pada jumlah penerima. Pemerintah juga dapat mengetahui identitas setiap orang yang memperoleh manfaat program.
“Jadi tidak hanya data kuantitatif, angka jumlah penerima manfaat, tapi siapa penerima manfaatnya, bisa terdata,” ujar Tito.
Tito menegaskan bahwa pemerintah ingin menerapkan prinsip “satu orang, satu penerima manfaat”. Prinsip tersebut penting untuk menghindari pencatatan ganda dalam pelaksanaan MBG.
BGN Temukan Data Penerima Ganda
Kepala BGN Sudaryono, yang akrab disapa Mas Dar, menyebut pemutakhiran data menjadi bagian dari evaluasi pelaksanaan MBG. BGN ingin memastikan data penerima sesuai dengan kondisi pelayanan di lapangan.
Dalam proses tersebut, BGN menemukan sejumlah data ganda. Tim juga menemukan data penerima yang tercatat secara administratif, tetapi belum memperoleh layanan.
“Dukcapil, betul, tadi ditandatangani MoU dengan Kementerian Dalam Negeri, pemutakhiran data termasuk juga kita lihat kemarin kita sudah rapat koordinasi terbatas di Menko Pangan dan kita menemukan ada praktik lama, ada data-data yang double,” kata Mas Dar.
Ia menjelaskan, pemutakhiran data membantu pemerintah melihat perbedaan antara catatan administratif dan kondisi sebenarnya. Dengan cara itu, BGN dapat menelusuri penerima yang belum memperoleh layanan.
“Jadi ada nama-nama yang penting kelihatannya banyak, tapi ternyata memang belum dilayani. Itu termasuk dari data pemutakhiran tadi,” ujarnya.
Integrasi Data Bisa Terhubung dengan Sektor Kesehatan
Pemerintah juga membuka peluang untuk mengembangkan integrasi data dengan sektor kesehatan. Data tersebut dapat membantu pemantauan kondisi penerima MBG secara berkelanjutan.
Tito menyebut pemantauan dapat mencakup perkembangan kesehatan anak. Pemerintah, misalnya, dapat memantau perubahan tinggi dan berat badan penerima manfaat.
Penguatan basis data menjadi bagian dari upaya memperbaiki tata kelola Program Makan Bergizi Gratis. Data yang lebih akurat dapat membantu pemerintah meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas program.
Kolaborasi antara BGN, Kemendagri, dan pemerintah daerah juga diharapkan mampu menjaga ketepatan sasaran MBG. Dengan data yang lebih terintegrasi, manfaat program dapat menjangkau masyarakat sesuai kelompok penerima yang telah ditetapkan.
“BGN siap berkolaborasi, siap berkoordinasi dengan semua pihak, terkhusus adalah kepala daerah,” tegas Mas Dar. (*)
