Bhaku, Javanusa—Kebijakan seragam sekolah di Azerbaijan memicu kontroversi setelah sejumlah siswi dan guru perempuan berhijab dilaporkan tidak boleh memasuki sekolah negeri.
Penolakan tersebut memicu tangisan di lingkungan sekolah, aksi solidaritas siswa, hingga demonstrasi di luar negeri.
Polemik ini muncul setelah pemerintah Azerbaijan memperbarui ketentuan seragam sekolah. Meski aturan tersebut tidak secara eksplisit melarang hijab, penerapannya di lapangan berdampak pada perempuan Muslim yang mengenakan penutup kepala.
Video yang beredar di media sosial memperlihatkan sejumlah siswi berhijab menghadapi penolakan saat hendak memasuki sekolah. Rekaman lain menunjukkan siswi dan guru perempuan menangis atau meninggalkan lingkungan sekolah.
Situasi itu memunculkan tuntutan agar perempuan berhijab tetap memperoleh hak untuk belajar dan mengajar tanpa harus menanggalkan keyakinan mereka.
Pemerintah Perketat Aturan Seragam Sekolah
Dilansir Al Jazeera, Rabu (14/10/2026), Kabinet Menteri Azerbaijan mengesahkan perubahan aturan seragam sekolah pada 21 September lalu. Pemerintah menyatakan kebijakan tersebut bertujuan memperkuat prinsip sekularisme dalam pendidikan umum.
Ketentuan baru itu membatasi penggunaan aksesori dan pakaian yang dianggap tidak sesuai dengan seragam sekolah atau bertentangan dengan prinsip sekularisme.
Kebijakan tersebut mengikuti dekret Presiden Ilham Aliyev pada Juli lalu mengenai penerapan seragam standar di lembaga pendidikan negeri.
Namun, aturan yang tidak menyebut hijab secara tegas itu justru menimbulkan persoalan dalam pelaksanaannya. Sejumlah siswi dan guru perempuan berjilbab dilaporkan tidak mendapat izin masuk ke sekolah.
Akibatnya, perdebatan mengenai keseragaman pakaian berkembang menjadi persoalan kebebasan beragama. Isu ini mendapat perhatian luas karena Azerbaijan merupakan negara dengan mayoritas penduduk Muslim.
Siswa di Baku Gelar Aksi Solidaritas
Penolakan terhadap penerapan aturan tersebut muncul di sejumlah ruang publik, termasuk lingkungan sekolah. Platform media Azerbaijan, Meydan TV, mendokumentasikan aksi protes siswa di Sekolah Nomor 69 di Baku.
Para siswa memilih tidak mengikuti pelajaran sebagai bentuk solidaritas terhadap teman perempuan mereka yang berhijab. Mereka mendesak pihak sekolah mengizinkan para siswi tersebut masuk dan mengikuti kegiatan belajar seperti biasa.
Jurnalis Azerbaijan, Tural Sadigli, turut menyebarkan video dan unggahan yang menyoroti meningkatnya penolakan terhadap pembatasan tersebut.
Perbincangan di media sosial kemudian melibatkan jurnalis, aktivis, dan tokoh publik. Mereka menyampaikan pandangan berbeda mengenai batas kewenangan sekolah dalam mengatur pakaian serta hak individu untuk menjalankan keyakinan agama.
Seniman Minta Presiden Turun Tangan
Seniman Azerbaijan, Roza Ibadova Kojamaz, ikut menyuarakan keprihatinan atas persoalan tersebut. Ia mengingat kembali pengalaman sejumlah keluarga yang pernah menghadapi kesulitan menyekolahkan anak perempuan, terutama di desa-desa sekitar ibu kota Baku.
Kojamaz mengenang perubahan yang terjadi setelah pemimpin Azerbaijan terdahulu, Heydar Aliyev, bertemu dengan sejumlah tokoh masyarakat Baku.
Menurutnya, pertemuan itu mendorong keluarga-keluarga untuk menyekolahkan anak perempuan mereka, baik yang mengenakan hijab maupun yang tidak.
Berangkat dari pengalaman tersebut, Kojamaz berharap Presiden Ilham Aliyev mengambil keputusan untuk mengakhiri kontroversi yang sedang berlangsung.
Ia ingin siswi berhijab tetap memperoleh akses pendidikan tanpa harus melepas penutup kepala. Kojamaz juga menyatakan kepercayaannya kepada negara untuk menyelesaikan persoalan itu.
Perbedaan Pandangan soal Sekularisme dan Hijab
Perdebatan mengenai aturan seragam sekolah memperlihatkan perbedaan pandangan di kalangan masyarakat Azerbaijan.
Peneliti sekaligus analis politik, Ulviya Zulfiqar, membela penerapan prinsip sekularisme dalam pendidikan. Ia berpandangan bahwa kebebasan beragama tidak menghapus kewajiban siswa untuk mematuhi peraturan internal sekolah.
Menurut Zulfiqar, penerapan aturan seragam secara merata bertujuan menjaga lingkungan pendidikan tetap sekuler. Pandangan tersebut menempatkan kepatuhan terhadap ketentuan berpakaian sebagai bagian dari tata tertib sekolah.
Sebaliknya, jurnalis sekaligus aktivis media Azerbaijan, Nigar Ughiday Abdullazadeh, mengkritik keras pembatasan terhadap perempuan berhijab.
Ia memperingatkan bahwa kebijakan tersebut berpotensi memperburuk hubungan antara masyarakat dan pemerintah.
Ughiday Abdullazadeh juga menuding sejumlah pihak di lembaga negara memengaruhi kebijakan pendidikan dan memperkuat sentimen permusuhan terhadap Islam.
Ia mendesak Presiden Ilham Aliyev turun tangan untuk menghentikan apa yang disebutnya sebagai serangan terhadap nilai-nilai agama dan moral di Azerbaijan.
Perbedaan pendapat ini memperlihatkan persoalan hijab tidak hanya berkaitan dengan aturan berpakaian. Kebijakan tersebut juga memunculkan pertanyaan mengenai penerapan sekularisme dan perlindungan kebebasan beragama di lingkungan pendidikan.
Protes Hijab Azerbaijan Meluas ke Turki
Kontroversi aturan seragam sekolah Azerbaijan turut menarik perhatian masyarakat internasional. Di Istanbul, Turki, sejumlah orang menggelar demonstrasi di depan Konsulat Azerbaijan.
Para demonstran menuntut pencabutan pembatasan terhadap perempuan berhijab. Aksi tersebut menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan di Azerbaijan telah memicu reaksi hingga ke luar negeri.
Perkembangan ini menempatkan pemerintah Azerbaijan di tengah perdebatan mengenai keseimbangan antara prinsip sekularisme, tata tertib sekolah, dan kebebasan menjalankan agama.
Bagi para penentang pembatasan, akses pendidikan seharusnya tidak bergantung pada kesediaan siswi untuk melepaskan hijab. Sementara itu, pendukung aturan menekankan pentingnya kepatuhan terhadap ketentuan seragam yang berlaku di sekolah.
Hingga polemik tersebut berkembang, perbedaan pandangan itu masih menjadi bagian utama perdebatan publik mengenai hijab di sekolah Azerbaijan. (*)
