Padang, Javanusa—Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) memperkuat sistem pengembangan karier aparatur sipil negara (ASN) dengan mengutamakan kompetensi, inovasi, dan kepatutan dalam pengisian jabatan.
Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya membangun birokrasi profesional yang berorientasi pada kinerja.
Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat, Arry Yuswandi, menyampaikan hal tersebut saat melantik 33 pejabat administrator dan pengawas di Auditorium Gubernuran, Kamis (29/10/2026).
Ia juga mengingatkan pentingnya etika birokrasi dan pembagian tanggung jawab yang jelas dalam menjalankan tugas pemerintahan.
Dari total pejabat yang dilantik, sebanyak 17 orang mengisi jabatan administrator atau eselon III, sedangkan 16 lainnya menempati jabatan pengawas atau eselon IV.
Pemprov Sumbar Perkuat Sistem Penilaian Jabatan
Arry menjelaskan bahwa jabatan struktural dan fungsional memiliki karakteristik serta tanggung jawab berbeda. Jabatan struktural berfokus pada manajemen, koordinasi, dan pengambilan keputusan. Sementara itu, jabatan fungsional mengutamakan keahlian dan keterampilan sesuai bidang masing-masing.
Menurutnya, kedua jenis jabatan tersebut saling melengkapi dan memiliki peran penting dalam pencapaian tujuan organisasi. Karena itu, pengembangan karier ASN perlu mempertimbangkan kapasitas serta kesesuaian kompetensi dengan jabatan yang akan diemban.
Untuk memperkuat prinsip tersebut, Pemprov Sumbar menerapkan kebijakan internal yang mewajibkan pejabat fungsional yang akan naik ke jenjang Ahli Muda dan Ahli Madya menghasilkan inovasi sesuai bidang tugasnya.
Tim Penilai Kepegawaian yang diketuai Sekda akan menilai kelayakan inovasi tersebut sebagai bagian dari proses pengembangan karier.
“Ini merupakan kebijakan internal di lingkungan Pemprov Sumbar. Tujuannya untuk memastikan bahwa ASN yang naik jabatan benar-benar layak dan memiliki kapasitas untuk menempati posisi yang akan diisi,” tegas Arry.
Pengisian Jabatan Mengacu pada Kompetensi dan Kepatutan
Selain memperkuat penilaian bagi pejabat fungsional, Pemprov Sumbar akan mengoptimalkan sistem manajemen talenta dalam pengisian jabatan struktural.
Melalui mekanisme tersebut, pemerintah daerah ingin memastikan proses penempatan pejabat berlangsung lebih objektif. Kompetensi dan kepatutan menjadi pertimbangan utama, bukan kedekatan personal ataupun preferensi terhadap calon tertentu.
“Tujuannya agar dalam pengisian jabatan bukan didasari rasa suka atau tidak suka terhadap para calon, tetapi betul-betul berdasarkan aspek kompetensi dan kepatutan,” ujarnya.
Pendekatan ini diharapkan dapat mendukung penempatan ASN sesuai kemampuan dan kebutuhan organisasi. Dengan demikian, setiap pejabat dapat menjalankan tanggung jawab secara profesional dan memberikan kontribusi terhadap kinerja perangkat daerah.
Arry Ingatkan Pentingnya Etika Birokrasi
Dalam arahannya, Arry meminta para pejabat yang baru dilantik segera memahami tugas, tanggung jawab, serta batas kewenangan masing-masing.
Ia menilai hubungan kerja yang harmonis membutuhkan pembagian peran yang tegas antara atasan dan bawahan. Bawahan perlu memberikan saran serta pertimbangan, sedangkan atasan bertanggung jawab merumuskan kebijakan untuk mencapai tujuan organisasi.
Arry menegaskan bahwa setiap proses pengambilan keputusan harus mengikuti mekanisme yang berlaku. Pemahaman terhadap tata kerja tersebut menjadi bagian penting dalam menjaga etika birokrasi di lingkungan pemerintahan.
“Semua ada mekanismenya. Itulah yang dikatakan etika birokrasi dan itu perlu kita jaga bersama,” tuturnya.
33 Pejabat Ditempatkan di 12 Perangkat Daerah
Sebanyak 33 pejabat yang dilantik akan bertugas di 12 perangkat daerah dan unit pelayanan kesehatan milik Pemprov Sumbar.
Instansi tersebut meliputi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, Dinas Kebudayaan, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, serta Dinas Koperasi dan UKM.
Penempatan juga mencakup Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang; Dinas Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak; serta Dinas Pangan.
Selain itu, para pejabat bertugas di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura, Badan Pendapatan Daerah, serta RSUD M. Natsir.
Hadir dalam pelantikan tersebut sejumlah pejabat pimpinan tinggi pratama Pemprov Sumbar. Mereka antara lain Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Firdaus, Kepala Badan Pendapatan Daerah Al Amin, serta Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Sukarli.
Hadir pula Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Jumadi, Kepala Dinas Pangan Iqbal Rama Dipayana, dan Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Sumbar Kuartini Deti Putri. (*)
