Apalagi ketahanan pangan merupakan salah satu kebutuhan dasar serta memiliki arti dan peran penting bagi kehidupan bangsa Indonesia, khususnya di Kota Padang.
Sehingga pemerintah daerah diwajibkan agar memiliki kebijakan dalam penyelenggaraan pangan. Karena pemerintah daerah mempunyai tanggungjawab untuk menghormati, memenuhi, dan melindungi serta melaksanakan hak asasi manusia atas pangan.
Rapat koordinasi ketahanan pangan juga mengundang Kasubbid Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah/Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Madya Kantor Wilayah Hukum dan HAM Provinsi Sumbar, Yeni Nel Ikhwan beserta tim sebagai narasumber.
Turut hadir dalam kesempatan tersebut, Asisten II Setdako Padang Didi Aryadi, Kepala Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang Alfiadi, Camat Pauh Yoserizal, serta tamu undangan lainnya. (*/jn01)
