Jakarta, Javanusa—Anugerah Kebudayaan PWI Pusat 2026 mencatat capaian penting setelah tiga wali kota dan tujuh bupati dari berbagai daerah di Indonesia dinyatakan lolos mempertahankan proposal kebudayaan di hadapan dewan juri, Jumat (9/1/2026).
Keberhasilan ini memastikan para kepala daerah tersebut berhak menerima Trofi Abyakta pada puncak peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2026 di Banten, 9 Februari 2026.
Sebagian kepala daerah mengikuti presentasi secara daring karena alasan kedinasan dan kondisi darurat di daerah masing-masing. Meski demikian, dewan juri tetap memberikan penilaian yang setara.
“Ada yang sedang berduka, menangani bencana alam di Sumatera, hingga menjalankan kewajiban adat,” kata Direktur Anugerah Seni dan Kebudayaan PWI Pusat, Yusuf Susilo Hartono.
Menurut Yusuf, seluruh peserta dinilai berdasarkan orisinalitas program, dampak sosial-budaya, serta keberlanjutan kebijakan.
Trofi Abyakta Diserahkan pada HPN 2026
Yusuf menegaskan, para kepala daerah yang lolos berhak menerima Trofi Abyakta sebagai bentuk apresiasi atas komitmen pelestarian budaya lokal.
“Mereka akan menerima Trofi Abyakta pada puncak HPN 2026 di Banten, 9 Februari 2026,” ujarnya.
Trofi ini menjadi simbol penghargaan PWI terhadap peran strategis pemerintah daerah dalam menjaga identitas kebudayaan Indonesia.
Kategori Baru: Wartawan dan Komunitas Budaya
Anugerah Kebudayaan PWI Pusat 2026 menandai perluasan kategori penilaian. Untuk pertama kalinya, wartawan bersama komunitas budaya turut menerima penghargaan.
Kategori ini melengkapi kategori sebelumnya yang hanya ditujukan bagi kepala daerah (bupati/wali kota) sejak HPN 2016 di Lombok, NTB.
Tiga wartawan senior dinilai berhasil mengembangkan ekosistem budaya melalui komunitas yang mereka bina, yakni:
-
- Rahmi Hidayati (mantan wartawan Bisnis Indonesia) bersama Perempuan Berkebaya Indonesia (PBI)
- Seno Joko Suyono (mantan wartawan Tempo) dengan Borobudur Writers and Cultural Festival (BWCF)
- Nenri Nurcahyo (mantan wartawan Surabaya Post) bersama Komunitas Panji
Inovasi Budaya Kepala Daerah
Setiap kepala daerah mengusung kekuatan lokal yang dinilai berdampak luas bagi masyarakat dan identitas daerah.
Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, mengangkat Malang sebagai kota kreatif yang kini sejajar dengan 59 kota dunia versi UNESCO.
Bupati Temanggung, Agus Setyawan, mempromosikan kesenian Kuda Lumping Temanggung hingga menembus panggung internasional.
Wali Kota Mataram, H. Mohan Roliskana, memperkenalkan Gerbang Sangkareang sebagai landmark budaya baru. Wali Kota Samarinda, H. Andi Harun, mengangkat sarung tenun lokal menuju pusaka budaya nasional.
Bupati Manggarai, Hery Nabit, menampilkan revitalisasi Mbaru Gendang melalui gotong royong pemerintah dan masyarakat adat.
Bupati Blora, Arief Rohman, mengaktualisasikan ajaran Samin sebagai spirit pembangunan berkelanjutan. Bupati Lampung Utara, Hamartoni Ahadis, mengangkat Tari Cangget Bakha sebagai tradisi pertemuan sosial generasi muda.
Bupati Labuhanbatu, Hj. Maya Hasmita, memperkenalkan Gema Sahabat untuk penguatan karakter sejak dini. Bupati Padang Pariaman, John Kenedy Azis, merevitalisasi tradisi religius Maulik Gadang dalam format kekinian.
Sementara itu, Bupati Manokwari, Hermus Indou, menjadikan Festival Teluk Boreh sebagai medium penguatan harmoni sosial dan toleransi di Papua.
AK PWI Pusat menilai bukan sekadar seremoni, tetapi dampak nyata kebijakan kebudayaan terhadap masyarakat. Pendekatan ini memperkuat posisi penghargaan sebagai referensi nasional dalam pembangunan berbasis budaya. (*/red)
