Jakarta, Javanusa—Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyampaikan kesiapan infrastruktur dan layanan transportasi untuk menghadapi masa Angkutan Lebaran 2026 dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI di Jakarta, Rabu (11/3).
Dalam rapat tersebut, Kementerian Perhubungan memaparkan proyeksi mobilitas masyarakat selama periode mudik Lebaran 2026 serta langkah-langkah kesiapan transportasi di berbagai moda.
Berdasarkan hasil survei potensi pergerakan Angkutan Lebaran 2026, diperkirakan sekitar 50,60 persen penduduk Indonesia akan melakukan perjalanan. Angka itu setara dengan sekitar 143,91 juta orang.
Jumlah tersebut lebih rendah sekitar 1,75 persen dibandingkan hasil survei Angkutan Lebaran 2025 yang memperkirakan 146 juta orang melakukan perjalanan.
Namun, Menhub menyebutkan bahwa realisasi mobilitas pada Lebaran 2025 justru mencapai sekitar 154 juta orang, melampaui angka perkiraan survei.
“Kondisi ini menunjukkan mobilitas masyarakat saat Lebaran dapat melampaui proyeksi,” ujar Dudy.
Kesiapan Infrastruktur dan Layanan
Untuk menghadapi potensi lonjakan pergerakan, pemerintah menyiapkan berbagai langkah pada sektor transportasi darat, laut, udara, dan penyeberangan.
Langkah tersebut meliputi pemeriksaan kelaikan moda transportasi, penambahan armada, serta kebijakan stimulus seperti diskon tarif tiket pesawat, kapal laut, kereta api, dan layanan penyeberangan.
Pemerintah juga menyiapkan program mudik gratis, kebijakan kerja fleksibel atau work from anywhere (WFA), rekayasa lalu lintas, serta pengaturan operasional kendaraan angkutan barang selama periode mudik.
Pemantauan Digital dan Sistem Pengawasan
Kementerian Perhubungan melakukan pemantauan angkutan Lebaran melalui sistem digital. Pemantauan meliputi pelaporan kondisi simpul transportasi, pergerakan sarana transportasi, hingga pengawasan melalui live streaming drone.
Selain itu, pemantauan juga mencakup laporan kecelakaan lalu lintas dan pengaduan masyarakat.
Menurut Menhub, sistem pengawasan juga terhubung dengan pemantauan cuaca dan peringatan dini dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika serta jaringan sekitar 7.159 kamera CCTV yang dikelola bersama pemerintah daerah, BUMN, dan pihak swasta.
Untuk mengantisipasi kepadatan menuju pelabuhan penyeberangan, pemerintah menyiapkan sistem buffer zone berlapis di kawasan Pelabuhan Merak.
Zona penyangga di jalan tol memanfaatkan sejumlah rest area mulai dari KM 13, KM 43, hingga KM 63.
Selain itu, buffer zone juga disiapkan di area Pelabuhan Merak, kawasan industri Indah Kiat, BBJ Bojonegara, Ciwandan, serta beberapa titik di jalan arteri untuk mencegah antrean kendaraan di pelabuhan.
Lima Jalur Penyeberangan Jawa–Sumatera
Selama Angkutan Lebaran 2026, pemerintah menyiapkan lima jalur penyeberangan dari Pulau Jawa ke Sumatera, yaitu:
-
- Merak – Bakauheni
- Ciwandan – PT Wijaya Karya Beton
- Ciwandan – Bakauheni
- BBJ Bojonegara – BBJ Muara Pilu
- PT Krakatau Bandar Samudera – Panjang (rencana kontinjensi)
Untuk rute Jawa menuju Bali dan Nusa Tenggara Barat, penyeberangan disiapkan melalui jalur Ketapang – Gilimanuk serta Jangkar – Lembar.
Kementerian Perhubungan juga mengantisipasi kemungkinan pembatasan operasional penyeberangan Jawa–Bali karena waktu perayaan Nyepi yang berdekatan dengan Idul Fitri.
Dukungan Komisi V DPR
Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, menyatakan dukungan terhadap langkah pemerintah dalam menyiapkan angkutan Lebaran 2026.
Menurutnya, penyelenggaraan transportasi selama periode mudik perlu memprioritaskan aspek keselamatan, keamanan, kenyamanan, serta pelayanan bagi masyarakat.
Rapat kerja tersebut juga dihadiri Wakil Menteri Perhubungan Suntana dan sejumlah pejabat pimpinan tinggi di lingkungan Kementerian Perhubungan. (*/red)
