Padang, Javanusa—Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI meresmikan aktivasi Pos Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA) di Hunian Sementara (Huntara) Lubuk Buaya, Kota Padang, Jumat (16/10/2026).
Program ini menjadi bagian dari upaya memperkuat perlindungan perempuan dan anak terdampak bencana di Sumbar. Pemerintah juga menggelar bimbingan teknis (bimtek) bagi calon petugas Pos SAPA di Kantor Camat Koto Tangah.
Sebanyak delapan calon petugas dari unsur Aisyiyah mengikuti pembekalan untuk mempersiapkan operasional Pos SAPA. Materi pelatihan mencakup pencegahan kekerasan, penerimaan pengaduan, mekanisme rujukan, serta pendampingan bagi perempuan dan anak.
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Padang, Boby Firman, menilai Pos SAPA sebagai langkah strategis untuk mendekatkan layanan perlindungan kepada masyarakat.
Menurutnya, kebutuhan pendampingan tetap harus menjadi perhatian setelah masa tanggap darurat bencana berakhir. Karena itu, pemerintah membutuhkan dukungan masyarakat agar perempuan dan anak terdampak dapat memperoleh bantuan sesuai kebutuhan.
“Penanganan isu perempuan dan anak tidak bisa dilakukan oleh pemerintah sendirian. Oleh karena itu, kami mengajak seluruh elemen masyarakat, mulai dari RT/RW, tokoh agama, hingga kader di tingkat kelurahan, untuk aktif mewujudkan Pos SAPA sebagai mata dan telinga kita bersama dalam memperkuat perlindungan perempuan dan anak,” kata Boby.
Ia juga mengingatkan para calon petugas agar mengutamakan empati dan kecepatan dalam merespons kebutuhan warga. Pelayanan yang baik sangat penting bagi korban yang membutuhkan perlindungan selama tinggal di huntara.
“Khusus kepada petugas relawan yang nantinya mengelola Pos SAPA ini, kami titipkan amanah yang mulia. Berikanlah pelayanan terbaik bagi korban yang berada di huntara dengan empati yang tinggi dan responsif,” ujarnya.
Kementerian PPPA Dorong Layanan Berkelanjutan
Perencana Ahli Madya Kementerian PPPA, Dianawati Lasmindar, mengatakan aktivasi Pos SAPA menunjukkan komitmen pemerintah pusat dalam menjaga keberlanjutan perlindungan kelompok rentan.
Perempuan dan anak yang masih menempati hunian sementara memerlukan layanan yang mudah diakses selama masa pemulihan. Kehadiran pos ini diharapkan membantu mereka mendapatkan pendampingan dan perlindungan secara optimal.
“Harapan kami, dengan adanya Pos Sahabat Perempuan dan Anak ini, perempuan dan anak yang berada di Huntara Kota Padang mendapatkan layanan dan perlindungan yang maksimal selama mereka tinggal di hunian sementara,” kata Dianawati.
Ia menjelaskan bimtek berperan penting dalam mempersiapkan calon petugas sebelum memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat. Melalui pembekalan tersebut, para relawan diharapkan memahami prosedur layanan dan mampu menyesuaikan pendampingan dengan kebutuhan warga.
“Harapan kami, bimtek ini akan diikuti oleh calon petugas SAPA sehingga pada saat pelaksanaan pemberian layanan, teman-teman petugas sudah dapat memberikan layanan yang terbaik bagi perempuan dan anak di kawasan Huntara Kota Padang,” ujarnya.
Pos SAPA Dukung Pemulihan Pascabencana di Padang
Aktivasi Pos SAPA di Huntara Lubuk Buaya diharapkan memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat. Sinergi tersebut diperlukan untuk memastikan perempuan dan anak terdampak bencana memperoleh akses perlindungan yang memadai.
Selain memperkuat layanan bagi kelompok rentan, program ini mendukung percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumatera Barat. Pemerintah berharap perempuan dan anak tetap dapat memenuhi hak-haknya selama menjalani masa pemulihan di hunian sementara.
Dengan dukungan relawan terlatih dan keterlibatan masyarakat, Pos SAPA diharapkan menjadi pusat akses perlindungan yang responsif dan mudah dijangkau. Layanan tersebut juga diharapkan mampu menjawab kebutuhan perempuan dan anak terdampak bencana di Kota Padang. (*)
