Jakarta, Javanusa—Komite III DPD RI memberikan apresiasi terhadap kinerja Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) dalam penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah/2026 Masehi.
Penilaian tersebut disampaikan dalam Rapat Kerja Komite III DPD RI bersama Kemenhaj di Jakarta, Senin (29/6/2026).
Dalam pertemuan itu, para anggota DPD RI menilai operasional haji berlangsung lancar dengan berbagai peningkatan kualitas layanan.
Salah satu sorotan utama ialah pelayanan yang lebih inklusif bagi jemaah lanjut usia serta mereka yang memiliki risiko kesehatan tinggi.
Anggota Komite III DPD RI dari Lampung, Ahmad Bastian Esy, menyebut beban pelayanan yang dihadapi Kemenhaj sangat besar. Karena mayoritas jemaah memiliki kondisi kesehatan yang memerlukan perhatian khusus.
“Dari laporan profil jemaah haji, ternyata memang luar biasa tugas Kemenhaj ini, karena jemaah dengan risiko tinggi saja 77,4%. Belum lagi yang lanjut usia, dari laporan kesehatannya juga hampir semua jemaah haji masuk dalam rawat jalan. Ini luar biasa. Dan kalau kita bandingkan dengan penyelenggaraan haji tahun kemarin tampaknya satu kata yang paling tepat untuk Kemenhaj tahun ini adalah top,” ujar Ahmad Bastian Esy.
Inovasi Murur dan Tanazul Dinilai Efektif
Komite III DPD RI juga menilai sejumlah inovasi yang diterapkan Kemenhaj berhasil meningkatkan kelancaran operasional haji. Pemerintah mampu mengelola kuota nasional sebanyak 221.000 jemaah dengan lebih baik dibanding musim sebelumnya.
Selain itu, penerapan skema murur dan tanazul dinilai efektif mengurangi kepadatan pergerakan jemaah pada fase puncak di Armuzna.
Kebijakan pemeriksaan istithaah kesehatan sebelum pelunasan biaya haji juga mendapat apresiasi. Karena mampu menekan potensi risiko kesehatan selama pelaksanaan ibadah di Tanah Suci.
DPD RI Minta Evaluasi Mekanisme Badal dan Dam
Meski memberikan penilaian positif, Komite III DPD RI tetap menyampaikan sejumlah catatan untuk penyempurnaan penyelenggaraan haji.
Anggota Komite III DPD RI dari Jawa Tengah, Denty Eka Widi Pratiwi, meminta Kemenhaj menyusun evaluasi dan proyeksi yang lebih jelas terkait pembayaran badal haji. Serta dam agar tidak memunculkan perbedaan informasi di tengah masyarakat.
“Ke depannya Kemenhaj dapat melakukan evaluasi dan proyeksi terkait badal dan dam yang dapat dijadikan patokan agar tidak terjadi perbincangan yang simpang siur di tengah masyarakat. Namun secara umum pelaksanaan ibadah haji oleh Kemenhaj pada tahun ini berlangsung baik dan lompatan-lompatan pelayanannya juga terjadi peningkatan yang signifikan. Jemaah juga sangat senang dengan pelayanannya,” kata Denty.
Kemenhaj Siap Tingkatkan Tata Kelola Haji
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf, memastikan seluruh evaluasi akan menjadi bagian dari upaya penyempurnaan tata kelola penyelenggaraan haji.
“Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas perhatian serta dukungan Komite III DPD RI dalam penguatan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah bagi masyarakat Indonesia. Masukan dari Komite III DPD RI akan menjadi bagian penting dalam penyempurnaan tata kelola penyelenggaraan ibadah haji. Sehingga kualitas pelayanan kepada jemaah Indonesia dapat terus ditingkatkan pada tahun-tahun mendatang,” tegasnya.
Rapat kerja ditutup dengan kesepakatan antara Kemenhaj RI dan DPD RI untuk terus memperkuat koordinasi dan pelaporan berkelanjutan.
Kedua pihak menilai sinergi tersebut penting agar pelayanan haji bagi masyarakat Indonesia terus mengalami peningkatan pada musim haji mendatang. (*/red)
