BIM All Out Dukung BOM Run 2026, Siapkan Ruang Branding hingga Ikut Terlibat Langsung

Penulis -

Selasa, 28 April 2026 - 19:12 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Suasana diskusi santai panitia BOM Run 2026 dengan GM BIM Dony Subardono. (Foto: Ist)

Suasana diskusi santai panitia BOM Run 2026 dengan GM BIM Dony Subardono. (Foto: Ist)

Padang Pariaman, Javanusa—Diskusi santai namun penuh gagasan strategis berlangsung di ruang General Manager Bandara Internasional Minangkabau (BIM).

Pertemuan ini mempertemukan jajaran manajemen BIM dengan tim pelaksana Blue Ocean Minang (BOM) Run 2026, membahas sinergi konkret antara event olahraga dan penguatan pariwisata Sumatera Barat.

General Manager BIM, Dony Subardono, menegaskan bandara bukan sekadar simpul transportasi, tetapi juga wajah pertama daerah yang membentuk kesan wisatawan. Karena itu, BIM siap mengambil peran aktif dalam menyukseskan BOM Run 2026.

“Dari ruang ini kita ingin memastikan kolaborasi yang tidak hanya wacana, tapi langsung menyentuh pengalaman peserta. BIM siap menjadi bagian penting dalam ekosistem event ini,” ujar Dony.

Salah satu bentuk dukungan nyata yang disiapkan BIM adalah memberikan ruang dan fasilitas branding secara maksimal. Area kedatangan akan dipenuhi nuansa BOM Run melalui berbagai media promosi, mulai dari videotron, pemasangan umbul-umbul, hingga titik-titik visual strategis lainnya.

“Begitu peserta tiba, mereka langsung merasakan atmosfer event. Ini penting untuk membangun kesan pertama yang kuat,” tambahnya.

Branch Communication & CSR BIM, Feni Lindriany, menekankan kekuatan narasi dan komunikasi menjadi kunci dalam mengangkat event ini sebagai bagian dari branding Sumatera Barat.

“Bandara adalah etalase daerah. Kami ingin BOM Run hadir dalam satu cerita utuh—olahraga, pariwisata, budaya—semuanya menyatu sejak peserta menginjakkan kaki di BIM,” jelas Feni.

Sementara itu, Ketua Pelaksana BOM Run 2026, Revdi Iwam Syahputra, menyampaikan pihaknya tengah merancang event dengan standar tinggi yang tidak hanya kompetitif, tetapi juga menghadirkan pengalaman menyeluruh bagi peserta.

“Kami ingin BOM Run menjadi magnet baru sport tourism di Sumbar. Tidak hanya berlari, tapi juga menikmati keindahan alam, kuliner, dan budaya Minangkabau,” ujar Revdi didampingi Wakil Bendahara BOM Run Benny Asril.

Baca Juga :  Lonjakan Wisata Lebaran 2026 Capai 147,55 Juta Pergerakan, Belanja Pariwisata Tembus Rp19,86 Triliun

Ketua Harian PB Ikasmantri Padang, Yulviadi Adek menambahkan, kolaborasi lintas sektor seperti ini menjadi fondasi penting untuk menjadikan event berskala besar berjalan optimal, terutama dalam aspek logistik, promosi, dan pelayanan peserta dari luar daerah.

Tak hanya menyediakan fasilitas, keterlibatan Angkasa Pura sebagai pengelola bandara juga dipastikan lebih jauh.

Perusahaan tersebut direncanakan turut ambil bagian langsung dalam perhelatan BOM Run 2026, memperkuat sinergi antara dunia transportasi dan industri event.

Diskusi yang berlangsung hangat di ruang GM BIM ini juga mengerucut pada berbagai peluang lanjutan, seperti penyambutan khusus peserta di bandara, penyediaan informasi destinasi wisata, hingga integrasi promosi digital untuk menjangkau pasar nasional dan internasional.

Dengan sinergi yang kian solid antara BIM dan tim penyelenggara, BOM Run 2026 optimistis akan tampil sebagai event unggulan yang tidak hanya sukses secara penyelenggaraan, tetapi juga memberi dampak nyata bagi pertumbuhan ekonomi dan pariwisata Sumatera Barat. (*/red)

Berita Terkait

Raul Fernandez Pecahkan Rekor Lap Mandalika, Aprilia Kuasai Tiga Besar
Semen Padang FC Bidik 3 Poin atas Persikad, Teco Pantau Kondisi Pemain
Maigus Nasir Lepas 12 Atlet SOIna ke Pesonas II 2026, Berharap Bawa Pulang Medali
Atlet Dayung Kota Padang Sabet Emas Nomor 1.000 Meter di Porprov XVI Sumbar 2026
Nofri Rinaldi Sumbang Emas, Payakumbuh Makin Dekat dengan Target Porprov Sumbar 2026
Tembus Final Porprov Sumbar 2026, Empat Petarung Wushu Payakumbuh Bidik Emas  
Anak Sasian PPS Sakato Semen Padang Raih 1 Emas dan 4 Perunggu di Porprov XVI Sumbar 2026
Kabaddi Kota Padang Borong 8 Emas Porprov XVI Sumbar 2026

Berita Terkait

Sabtu, 10 Oktober 2026 - 11:00 WIB

Ketua DPRD Sumbar Muhidi Dorong Sinergi Legislatif-Eksekutif untuk Cegah Korupsi

Jumat, 9 Oktober 2026 - 21:20 WIB

Evi Yandri Tinjau SLB Negeri 1 Padang, Siap Perjuangkan Kebutuhan Sekolah

Selasa, 6 Oktober 2026 - 22:09 WIB

Muhidi Ungkap 3 Kunci Kesuksesan Siswa: Dengarkan Guru, Perbanyak Literasi, dan Perkuat Karakter

Selasa, 6 Oktober 2026 - 21:10 WIB

Guru PPPK Sumbar Didorong Jadi Agen Perubahan, Muhidi Tekankan SDM Unggul

Minggu, 4 Oktober 2026 - 07:46 WIB

Gebyar Pajak Sumbar, Muhidi Dorong Warga Taat Bayar PKB untuk Perkuat Pembangunan

Sabtu, 3 Oktober 2026 - 15:39 WIB

Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak di Solsel, Mario Syahjohan Minta UU TPKS Ditegakkan Solsel, Javanusa—Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di wilayah hukum Polres Solok Selatan (Solsel) mendapat perhatian serius dari Anggota DPRD Sumatera Barat (Sumbar), Mario Syahjohan. Mario meminta seluruh pihak memperkuat pencegahan dan memastikan setiap laporan kekerasan mendapat penanganan sesuai ketentuan hukum. Menurutnya, dampak kekerasan tidak berhenti pada luka fisik, tetapi juga dapat memengaruhi kondisi psikologis dan masa depan korban. Sebagai putra daerah Solok Selatan, Mario menilai masyarakat perlu membangun lingkungan yang aman bagi perempuan dan anak. Ia juga mengingatkan agar kasus kekerasan tidak dianggap sebagai persoalan keluarga yang dapat diselesaikan begitu saja melalui perdamaian. “Kekerasan seksual merupakan tindak pidana serius. Karena itu, setiap kasus harus ditangani sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Jangan sampai persoalan seperti ini dianggap sebagai persoalan biasa yang cukup diselesaikan dengan perdamaian semata,” tegas Mario, Jumat (2/10/2026). Mario Tekankan Penegakan UU TPKS Mario mengatakan aparat dan pihak terkait perlu menggunakan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau UU TPKS sebagai dasar penanganan. Undang-undang tersebut mencakup berbagai bentuk kekerasan seksual. Di antaranya pelecehan seksual nonfisik dan fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual hingga kekerasan seksual berbasis elektronik. Namun, Mario menegaskan penanganan perkara tidak cukup hanya mengejar pertanggungjawaban pelaku. Negara dan seluruh pihak terkait juga harus memastikan korban memperoleh perlindungan dan pendampingan. “Yang harus kita pikirkan bukan hanya bagaimana menghukum pelaku, tetapi juga bagaimana memastikan korban mendapatkan perlindungan, pendampingan, pemulihan, serta kesempatan untuk kembali menjalani kehidupan secara layak tanpa stigma,” ujarnya. Perdamaian Jangan Mengorbankan Hak Korban Mario turut mengingatkan masyarakat agar tidak menjadikan perdamaian sebagai jalan pintas dalam perkara kekerasan seksual. Terlebih jika korban merupakan anak, proses penyelesaian harus tetap mempertimbangkan keselamatan dan hak korban. Ia menilai tekanan untuk menjaga nama baik keluarga tidak boleh mengorbankan kepentingan anak. Korban juga tidak seharusnya menanggung beban untuk menyelesaikan persoalan yang dilakukan oleh orang dewasa. “Jangan sampai demi menjaga nama baik keluarga atau alasan lainnya, hak dan keselamatan korban justru dikorbankan. Anak adalah pihak yang harus kita lindungi, bukan pihak yang harus dibebani untuk menyelesaikan persoalan orang dewasa,” katanya. Selain itu, Mario meminta masyarakat berhati-hati terhadap pemberian uang atau imbalan yang berkaitan dengan upaya memengaruhi proses penegakan hukum. Menurutnya, penyelesaian setiap perkara harus berjalan dalam koridor peraturan perundang-undangan. Langkah tersebut penting untuk memastikan hak korban tetap terlindungi dan proses hukum berjalan sebagaimana mestinya. Ancaman terhadap Anak Perlu Menjadi Evaluasi Mario juga menyoroti persoalan lain berupa ancaman pembunuhan dan tindakan penyerangan yang dilakukan orang dewasa hingga memasuki pekarangan rumah. Peristiwa tersebut menyasar anak dan pada akhirnya diselesaikan melalui jalan damai. Ia menilai kejadian seperti itu perlu menjadi bahan evaluasi bersama. Menurut Mario, lingkungan tempat anak tumbuh harus menghadirkan rasa aman, bukan ketakutan. “Ketika yang menjadi korban adalah anak, maka keselamatan dan masa depannya harus menjadi prioritas. Kita tidak ingin anak-anak tumbuh dalam ketakutan karena merasa lingkungan di sekitarnya tidak memberikan rasa aman,” ujarnya. Perlindungan Perempuan dan Anak Tanggung Jawab Bersama Mario yang telah dua periode menjadi Anggota DPRD Sumatera Barat menegaskan perlindungan perempuan dan anak tidak dapat dibebankan hanya kepada keluarga atau sekolah. Pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga pendidikan, tokoh masyarakat, dunia usaha, keluarga dan masyarakat memiliki peran dalam menciptakan lingkungan yang aman. “Keamanan dan perlindungan anak adalah tanggung jawab kita bersama. Negara hadir untuk memberikan perlindungan, sementara masyarakat harus membangun lingkungan yang tidak memberikan ruang bagi kekerasan,” katanya. Karena itu, Mario mendorong Pemerintah Kabupaten Solok Selatan dan seluruh pemangku kepentingan memperkuat program pencegahan kekerasan. Edukasi masyarakat, pendampingan korban serta sistem pelaporan yang mudah diakses juga perlu diperkuat. Ia berharap sistem tersebut berjalan secara berkelanjutan. Dengan demikian, korban dan keluarga tidak merasa takut ketika hendak melaporkan kekerasan yang mereka alami. Dorong Solok Selatan Jadi Kabupaten Ramah Perempuan dan Anak Mario berharap keberhasilan pembangunan Solok Selatan tidak hanya dilihat dari pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur. Kemampuan daerah menciptakan ruang hidup yang aman bagi perempuan dan anak juga harus menjadi indikator penting. “Mari kita jadikan Solok Selatan bukan hanya daerah yang maju pembangunannya, tetapi juga kabupaten yang ramah, aman dan memberikan rasa nyaman bagi perempuan dan anak. Tidak boleh ada toleransi terhadap kekerasan, dan tidak boleh ada anak yang merasa sendirian ketika menghadapi kekerasan,” pungkasnya. Menurut Mario, cita-cita menjadikan Solok Selatan sebagai Kabupaten Ramah Perempuan dan Anak membutuhkan komitmen lintas sektor. Penguatan keluarga, edukasi masyarakat, keberanian melapor, pendampingan korban dan penegakan hukum yang konsisten harus berjalan beriringan. “Melindungi perempuan dan anak bukan sekadar kewajiban hukum, tetapi juga investasi moral untuk memastikan generasi Solok Selatan tumbuh dalam lingkungan yang aman, bermartabat dan penuh kasih,” tutup Mario Syahjohan. (*)

Jumat, 2 Oktober 2026 - 19:04 WIB

Muhidi Dorong Sekolah Ramah Anak Perkuat Perlindungan dan Hak Pelajar

Jumat, 2 Oktober 2026 - 17:14 WIB

Ketua DPRD Sumbar Muhidi Bacakan Ikrar Hari Kesaktian Pancasila di HUT ke-81 Sumbar

Berita Terbaru