Tahun Baru Islam 1448 H, Ketua DPRD Sumbar Muhidi Ajak Perbanyak Ibadah dan Muhasabah

Penulis - Redaksi

Rabu, 17 Juni 2026 - 07:48 WIB

URL berhasil dicopy

Ketua DPRD Sumbar Muhidi saat menghadiri kegiatan menyambut Tahun Baru Islam 1448 H di Masjid Darul Amal, Kelurahan Koto Panjang Ikur Koto, Padang, Selasa (16/6/2026). (Foto: Ist)

Padang, Javanusa—Tahun Baru Islam 1448 Hijriah bukan sekadar pergantian kalender hijriah, tetapi menjadi momen penting bagi umat Islam untuk mengevaluasi diri sekaligus memperkuat kualitas keimanan dan ibadah.

Pesan tersebut disampaikan Ketua DPRD Sumbar Muhidi saat menghadiri kegiatan menyambut Tahun Baru Islam 1448 Hijriah di Masjid Darul Amal, Kelurahan Koto Panjang Ikur Koto, Padang, Selasa (16/6/2026).

Menurutnya, bulan Muharam memiliki kedudukan istimewa dalam Islam karena termasuk salah satu bulan yang dimuliakan Allah SWT. Karena itu, umat Islam dianjurkan memperbanyak amal saleh dan menjauhi berbagai perbuatan yang dapat mengurangi nilai ketakwaan.

Muharam Jadi Waktu Memperbanyak Amal Kebaikan

Dalam tausiyahnya, Muhidi mengajak masyarakat memanfaatkan bulan Muharam untuk meningkatkan ibadah, baik yang bersifat wajib maupun sunnah.

Salah satu amalan yang sangat dianjurkan pada bulan tersebut adalah puasa Asyura yang dilaksanakan setiap 10 Muharam. Ia menjelaskan Rasulullah SAW menganjurkan puasa Asyura sebagai bentuk rasa syukur atas keselamatan yang diberikan Allah SWT kepada Bani Israil dari kejaran musuh mereka.

“Puasa Asyura memiliki keutamaan yang sangat besar. Bagi yang menjalankannya dengan penuh keikhlasan, Allah SWT menjanjikan penghapusan dosa-dosa selama satu tahun yang telah lalu,” ujarnya.

Selain puasa, ia juga mengingatkan pentingnya menghidupkan berbagai amalan sunnah lainnya sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas spiritual di awal tahun hijriah.

Awal Tahun Hijriah Menjadi Momentum Evaluasi Diri

Lebih lanjut, Muhidi menekankan pentingnya muhasabah atau introspeksi diri dalam menyambut Tahun Baru Islam. Menurutnya, setiap individu perlu menilai kembali perjalanan hidup yang telah dijalani, baik dalam pekerjaan, ibadah, maupun hubungan sosial dengan sesama.

Ia menilai pergantian tahun hijriah harus menjadi titik awal untuk memperbaiki kualitas diri dan memperkuat komitmen dalam menjalankan ajaran agama secara konsisten.

“Memasuki tahun baru Islam harus menjadi titik awal untuk memperbaiki kualitas diri dan memperkuat komitmen dalam menjalankan ajaran agama,” katanya.

Salat Menjadi Tolok Ukur Kualitas Keimanan

Dalam kesempatan tersebut, ia juga mengingatkan pentingnya menjaga salat sebagai fondasi utama kehidupan seorang muslim. Menurutnya, kualitas salat mencerminkan tingkat keimanan dan ketauhidan seseorang kepada Allah SWT.

Ia mengajak masyarakat menjaga salat lima waktu secara disiplin serta melengkapinya dengan ibadah sunnah, termasuk salat tahajud.

Menurutnya, salat yang dijalankan dengan khusyuk tidak hanya mempererat hubungan seorang hamba dengan Allah SWT, tetapi juga membentuk akhlak yang baik dan karakter yang kuat dalam kehidupan sehari-hari.

Menutup tausiyahnya, Muhidi berharap momentum Muharam 1448 Hijriah dapat mendorong masyarakat untuk terus memperbaiki diri, meningkatkan kualitas ibadah, serta menjadikan nilai-nilai Islam sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan.

Dengan semangat tersebut, ia meyakini masyarakat dapat meraih keberhasilan di dunia sekaligus kebahagiaan di akhirat. (*/red)

Berita Terkait

Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak di Solsel, Mario Syahjohan Minta UU TPKS Ditegakkan Solsel, Javanusa—Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di wilayah hukum Polres Solok Selatan (Solsel) mendapat perhatian serius dari Anggota DPRD Sumatera Barat (Sumbar), Mario Syahjohan. Mario meminta seluruh pihak memperkuat pencegahan dan memastikan setiap laporan kekerasan mendapat penanganan sesuai ketentuan hukum. Menurutnya, dampak kekerasan tidak berhenti pada luka fisik, tetapi juga dapat memengaruhi kondisi psikologis dan masa depan korban. Sebagai putra daerah Solok Selatan, Mario menilai masyarakat perlu membangun lingkungan yang aman bagi perempuan dan anak. Ia juga mengingatkan agar kasus kekerasan tidak dianggap sebagai persoalan keluarga yang dapat diselesaikan begitu saja melalui perdamaian. “Kekerasan seksual merupakan tindak pidana serius. Karena itu, setiap kasus harus ditangani sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Jangan sampai persoalan seperti ini dianggap sebagai persoalan biasa yang cukup diselesaikan dengan perdamaian semata,” tegas Mario, Jumat (2/10/2026). Mario Tekankan Penegakan UU TPKS Mario mengatakan aparat dan pihak terkait perlu menggunakan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau UU TPKS sebagai dasar penanganan. Undang-undang tersebut mencakup berbagai bentuk kekerasan seksual. Di antaranya pelecehan seksual nonfisik dan fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual hingga kekerasan seksual berbasis elektronik. Namun, Mario menegaskan penanganan perkara tidak cukup hanya mengejar pertanggungjawaban pelaku. Negara dan seluruh pihak terkait juga harus memastikan korban memperoleh perlindungan dan pendampingan. “Yang harus kita pikirkan bukan hanya bagaimana menghukum pelaku, tetapi juga bagaimana memastikan korban mendapatkan perlindungan, pendampingan, pemulihan, serta kesempatan untuk kembali menjalani kehidupan secara layak tanpa stigma,” ujarnya. Perdamaian Jangan Mengorbankan Hak Korban Mario turut mengingatkan masyarakat agar tidak menjadikan perdamaian sebagai jalan pintas dalam perkara kekerasan seksual. Terlebih jika korban merupakan anak, proses penyelesaian harus tetap mempertimbangkan keselamatan dan hak korban. Ia menilai tekanan untuk menjaga nama baik keluarga tidak boleh mengorbankan kepentingan anak. Korban juga tidak seharusnya menanggung beban untuk menyelesaikan persoalan yang dilakukan oleh orang dewasa. “Jangan sampai demi menjaga nama baik keluarga atau alasan lainnya, hak dan keselamatan korban justru dikorbankan. Anak adalah pihak yang harus kita lindungi, bukan pihak yang harus dibebani untuk menyelesaikan persoalan orang dewasa,” katanya. Selain itu, Mario meminta masyarakat berhati-hati terhadap pemberian uang atau imbalan yang berkaitan dengan upaya memengaruhi proses penegakan hukum. Menurutnya, penyelesaian setiap perkara harus berjalan dalam koridor peraturan perundang-undangan. Langkah tersebut penting untuk memastikan hak korban tetap terlindungi dan proses hukum berjalan sebagaimana mestinya. Ancaman terhadap Anak Perlu Menjadi Evaluasi Mario juga menyoroti persoalan lain berupa ancaman pembunuhan dan tindakan penyerangan yang dilakukan orang dewasa hingga memasuki pekarangan rumah. Peristiwa tersebut menyasar anak dan pada akhirnya diselesaikan melalui jalan damai. Ia menilai kejadian seperti itu perlu menjadi bahan evaluasi bersama. Menurut Mario, lingkungan tempat anak tumbuh harus menghadirkan rasa aman, bukan ketakutan. “Ketika yang menjadi korban adalah anak, maka keselamatan dan masa depannya harus menjadi prioritas. Kita tidak ingin anak-anak tumbuh dalam ketakutan karena merasa lingkungan di sekitarnya tidak memberikan rasa aman,” ujarnya. Perlindungan Perempuan dan Anak Tanggung Jawab Bersama Mario yang telah dua periode menjadi Anggota DPRD Sumatera Barat menegaskan perlindungan perempuan dan anak tidak dapat dibebankan hanya kepada keluarga atau sekolah. Pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga pendidikan, tokoh masyarakat, dunia usaha, keluarga dan masyarakat memiliki peran dalam menciptakan lingkungan yang aman. “Keamanan dan perlindungan anak adalah tanggung jawab kita bersama. Negara hadir untuk memberikan perlindungan, sementara masyarakat harus membangun lingkungan yang tidak memberikan ruang bagi kekerasan,” katanya. Karena itu, Mario mendorong Pemerintah Kabupaten Solok Selatan dan seluruh pemangku kepentingan memperkuat program pencegahan kekerasan. Edukasi masyarakat, pendampingan korban serta sistem pelaporan yang mudah diakses juga perlu diperkuat. Ia berharap sistem tersebut berjalan secara berkelanjutan. Dengan demikian, korban dan keluarga tidak merasa takut ketika hendak melaporkan kekerasan yang mereka alami. Dorong Solok Selatan Jadi Kabupaten Ramah Perempuan dan Anak Mario berharap keberhasilan pembangunan Solok Selatan tidak hanya dilihat dari pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur. Kemampuan daerah menciptakan ruang hidup yang aman bagi perempuan dan anak juga harus menjadi indikator penting. “Mari kita jadikan Solok Selatan bukan hanya daerah yang maju pembangunannya, tetapi juga kabupaten yang ramah, aman dan memberikan rasa nyaman bagi perempuan dan anak. Tidak boleh ada toleransi terhadap kekerasan, dan tidak boleh ada anak yang merasa sendirian ketika menghadapi kekerasan,” pungkasnya. Menurut Mario, cita-cita menjadikan Solok Selatan sebagai Kabupaten Ramah Perempuan dan Anak membutuhkan komitmen lintas sektor. Penguatan keluarga, edukasi masyarakat, keberanian melapor, pendampingan korban dan penegakan hukum yang konsisten harus berjalan beriringan. “Melindungi perempuan dan anak bukan sekadar kewajiban hukum, tetapi juga investasi moral untuk memastikan generasi Solok Selatan tumbuh dalam lingkungan yang aman, bermartabat dan penuh kasih,” tutup Mario Syahjohan. (*)