Solok, Javanusa—Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno meninjau langsung wilayah terdampak banjir bandang atau galodo di Kabupaten Solok, Sumatera Barat (Sumbar), Kamis (24/9/2026).
Kunjungan tersebut berfokus pada percepatan penanganan warga terdampak, pencarian korban yang masih hilang, pemenuhan kebutuhan dasar, serta langkah antisipasi terhadap kemungkinan bencana susulan.
Pratikno datang bersama Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah, Kepala BNPB Suharyanto, Bupati Solok Jon Firman Pandu, dan sejumlah pihak terkait. Mereka kemudian menggelar rapat koordinasi di Posko Utama untuk membahas penanganan banjir bandang Solok.
Pencarian Korban Jadi Prioritas
Pratikno meminta seluruh unsur terkait bergerak secara bersamaan selama masa tanggap darurat. Menurut dia, pencarian korban dan pemenuhan kebutuhan masyarakat terdampak harus berjalan beriringan dengan mitigasi bencana susulan.
“Dalam masa tanggap darurat, pencarian korban yang masih hilang dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat menjadi prioritas. Pada saat yang sama, kita juga harus mengantisipasi potensi bencana susulan,” ujar Pratikno.
Selain pencarian korban, pemerintah perlu membersihkan serta menyusuri aliran sungai. Langkah tersebut penting untuk mengurangi risiko apabila hujan kembali turun dengan intensitas tinggi.
Pratikno juga menegaskan bahwa penanganan bencana tidak berhenti setelah masa tanggap darurat berakhir. Pemerintah perlu menyiapkan rehabilitasi dan rekonstruksi berdasarkan kajian menyeluruh.
Sumbar Dorong Normalisasi Sungai
Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah mengatakan normalisasi sungai dan saluran air menjadi salah satu prioritas penanganan bencana di Kabupaten Solok.
Menurut Mahyeldi, langkah tersebut penting karena wilayah Sumbar masih menghadapi potensi curah hujan tinggi berdasarkan prakiraan BMKG.
“Karena memang, berdasarkan prakiraan BMKG curah hujan masih berpotensi tinggi, oleh sebab itu kita mengusulkan agar normalisasi sungai menjadi salah satu prioritas selain pencarian korban dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak,” kata Mahyeldi.
Ia juga meminta seluruh pemerintah kabupaten dan kota di Sumbar melakukan penyusuran sungai secara berkala. Pemeriksaan itu bertujuan menemukan potensi hambatan aliran air, seperti pohon tumbang maupun material longsor.
“Seluruh sungai yang ada di Sumbar kita harapkan disusuri oleh masing-masing pemerintah kabupaten/kota, untuk dicek apakah ada hambatan atau ada potensi longsoran. Itu penting agar bencana serupa tidak kembali terjadi di Sumbar,” ujarnya.
Untuk penanganan jangka panjang, Mahyeldi mendorong kajian kebencanaan yang lebih komprehensif. Kajian tersebut dapat melibatkan Universitas Andalas melalui Pusat Studi Kebencanaan bersama BNPB dan pemerintah pusat.
BNPB Minta Pengungsi Segera Ditangani
Kepala BNPB Suharyanto mengatakan penanganan korban, warga terdampak, dan pemenuhan kebutuhan dasar harus berlangsung secara simultan.
Ia meminta tim gabungan melanjutkan pencarian terhadap warga yang masih hilang dengan mengerahkan seluruh sumber daya yang tersedia.
Suharyanto juga meminta pemerintah daerah tidak membiarkan warga terlalu lama tinggal di tenda pengungsian. Pendataan setiap keluarga diperlukan untuk menentukan bentuk bantuan yang paling sesuai.
Pemerintah daerah nantinya dapat menentukan apakah warga membutuhkan tempat tinggal sementara, tinggal bersama keluarga, atau memperoleh hunian sementara.
Untuk memasuki tahap pemulihan, BNPB mendorong percepatan penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P). Dokumen tersebut akan menjadi dasar penentuan kebutuhan perbaikan rumah, fasilitas umum, infrastruktur, hingga pembangunan pengendali bencana atau relokasi apabila diperlukan.
Dua Warga Hilang, Satu Ditemukan Meninggal
Bupati Solok Jon Firman Pandu melaporkan perkembangan pencarian korban dalam rapat koordinasi tersebut.
Dari dua warga yang sebelumnya dinyatakan hilang, satu korban telah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Sementara itu, satu korban lainnya masih dalam pencarian.
Tim gabungan terus menyisir kawasan bantaran sungai yang terdampak galodo untuk menemukan korban yang belum ditemukan.
Selain korban jiwa, banjir bandang juga merusak puluhan rumah warga. Sebanyak 44 rumah terdampak, terdiri atas 11 unit rusak berat dan 32 unit rusak ringan.
Bencana tersebut turut berdampak pada lahan pertanian, infrastruktur, serta sejumlah gedung perkantoran. Kondisi itu membuat pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok ikut terganggu.
Kebutuhan Rehabilitasi Capai Rp819 Miliar
Pemerintah Kabupaten Solok memperkirakan kebutuhan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana mencapai sekitar Rp819 miliar.
Anggaran tersebut mencakup pembangunan sabo dam sekitar Rp250 miliar dan normalisasi sungai sekitar Rp300 miliar. Dana lainnya diperlukan untuk memperbaiki rumah warga, lahan pertanian, gedung perkantoran, serta berbagai sarana dan prasarana umum.
Pada masa tanggap darurat, Pemkab Solok juga membutuhkan tambahan peralatan untuk mempercepat proses penanganan.
Peralatan yang diperlukan antara lain mini ekskavator untuk menjangkau lokasi yang sulit dimasuki alat berat. Pemerintah daerah juga membutuhkan breaker untuk memecah material batu berukuran besar.
Selain peralatan berat, Pemkab Solok membutuhkan sekitar 10 unit tenda berukuran besar. Tenda tersebut akan digunakan sebagai lokasi pelayanan sementara agar aktivitas pelayanan publik tetap berlangsung.
Kebutuhan Pengungsi Terus Dipenuhi
Jon Firman Pandu mengatakan pemerintah daerah terus memenuhi kebutuhan warga yang mengungsi. Bantuan mencakup selimut, matras, obat-obatan, serta kebutuhan khusus bagi kelompok rentan.
Anak-anak, bayi, dan balita menjadi kelompok yang mendapat perhatian dalam penanganan pengungsian.
Sebagian warga terdampak juga sementara menempati rumah dinas Bupati dan Wakil Bupati Solok. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kebutuhan dasar dan kesehatan mereka tetap terpenuhi selama masa tanggap darurat. (*)
