Padang, Javanusa—Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah menegaskan kesiapan seluruh elemen masyarakat di Sumbar dalam menyambut hari puncak pesta demokrasi Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 pada 14 Februari mendatang.
Mulai dari aspek dukungan pemerintah daerah (Pemda) terhadap teknis pelaksanaan Pemilu, pemaksimalan partisipasi pemilih, hingga pelaksanaan komitmen netralitas ASN, TNI, dan Polri di Sumbar.
Hal itu disampaikan Gubernur saat menerima rombongan Kunjungan Kerja (Kunker) Komisi II DPR RI ke Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), dalam rangka memastikan persiapan untuk kelancaran pelaksanaan Pemilu di Sumbar, Selasa (30/01/2024) di Auditrotium Istana Gubernur Sumbar.
Agenda itu turut dihadiri oleh jajaran Forkopimda Sumbar, serta Komisioner KPU dan Bawaslu Provinsi serta Kabupaten/Kota di Sumbar.
“Dari aspek dukungan keuangan daerah, Pemprov Sumbar bersama Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumbar sudah menyalurkan total Rp431 miliar lebih dana hibah untuk KPU dan Rp165 miliar lebih untuk Bawaslu. Tentu saja ini bentuk dukungan nyata kita di Sumbar dalam menyukseskan pelaksanaan Pemilu tahun 2024,” ucap Gubernur Mahyeldi.
Selain itu, Gubernur Mahyeldi menyatakan Pemprov Sumbar senantiasa berkomitmen untuk menjaga kondusivitas dan keamanan selama masa Pemilu.
Di Sumbar sendiri, dikenal slogan Pemilu Badunsanak, yang tentunya dapat terealisasi berkat partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung kelancaran pelaksanaan Pemilu.
“Pemilu Badunsanak itu tidak semata-mata dimaknai sebagai slogan, tapi merupakan ikhtiar dalam menciptakan atmosfir yang kondusif dalam pelaksanaan Pemilu di Sumbar, dan ini merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen,” ujar Gubernur.
Sementara itu, Ketua Rombongan Kunker Komisi II DPR RI, Guspardi Gaus menyatakan, guna memastikan kesiapan daerah dalam menghelat Pemilu, DPR RI perlu memonitor beberapa hal.
Di antaranya, memastikan setiap pemilih di Sumbar dapat menggunakan hak pilih, memastikan adanya jaminan kesehatan bagi pelaksana teknis Pemilu di setiap TPS, hingga memastikan pelaksanan komitmen netralitas ASN, TNI, dan Polri.
“Alhamdulillah, sepanjang pemantauan kami, tidak ada kendala berarti dalam masa persiapan sebelum hari puncak Pemilu pada 14 Februari nanti. Namun demikian, tetap ada beberapa catatan yang perlu ditindaklanjuti dengan sangat serius oleh KPU, Bawaslu, dan setiap lembaga terkait di Sumbar,” ucap Guspardi.
Dalam kesempatan itu, Gubernur Mahyeldi melalui Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Besri Rahmat dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sumbar Rosail Akhyari, turut menyampaikan berbagai program yang diupayakan dalam mempercepat pengadministrasian kependudukan serta dukungan anggaran untuk kelancaran dan kesuksesan pelaksanaan Pemilu di Sumbar. (*/jn01)
