Padang Panjang, Javanusa—Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang Panjang mengesahkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.
Pengesahan berlangsung dalam Rapat Paripurna, Sabtu malam (14/6/2025), setelah melalui pembahasan yang intensif dan konstruktif.
Catatan Fraksi Fokus pada Layanan Publik
Sidang dimulai dengan penyampaian pendapat akhir dari seluruh fraksi. Fraksi PAN, Gerindra, NasDem, dan Demokrat Karya Kebangkitan Bangsa menyampaikan sejumlah catatan penting.
Hampir seluruh fraksi menekankan urgensi peningkatan mutu pelayanan publik, terutama di sektor kesehatan.
DPRD meminta Pemko menjamin pelayanan rumah sakit dan puskesmas tetap cepat, tanggap, dan bebas keluhan.
Wakil rakyat mengingatkan, fasilitas kesehatan yang kurang memadai harus segera diperbaiki.
Daya Saing Kota Jadi Perhatian
Selain pelayanan dasar, fraksi-fraksi juga mendorong Pemerintah Kota membangun daya tarik Padang Panjang sebagai kota tujuan.
Kota ini dinilai belum optimal dalam mengembangkan sektor unggulan seperti pendidikan, wisata, dan kuliner.
DPRD meminta agar Pemko lebih inovatif menggali potensi lokal, memperkuat infrastruktur, dan menciptakan program yang berdampak nyata bagi masyarakat.
Peningkatan PAD Jadi Target Strategis
Isu peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga mencuat dalam rapat. DPRD menilai pentingnya optimalisasi sumber pendapatan daerah, baik dari sektor yang sudah berjalan maupun potensi baru yang belum tergarap.
Optimalisasi kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) dan kajian mendalam atas peluang ekonomi lokal dinilai krusial untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah.
Komitmen Pemko: Layanan Nyata, Anggaran Efisien
Wali Kota Hendri Arnis menyampaikan apresiasi atas peran DPRD dalam pembahasan Ranperda. Ia menegaskan semua rekomendasi fraksi akan menjadi pedoman kerja Pemko.
“Kami tidak ingin hanya sekadar menjalankan anggaran, tetapi benar-benar menjadi pelayan masyarakat. Setiap rupiah harus menghasilkan manfaat langsung bagi kesejahteraan warga,” ujarnya.
Pemko juga berkomitmen menjaga transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam penggunaan anggaran.
Pemerintah daerah siap menindaklanjuti semua masukan demi tata kelola pemerintahan yang lebih baik.
Turut hadir Sekretaris Daerah Kota Sonny Budaya Putra, para asisten, kepala OPD, camat, dan lurah. (*/red)
