Jakarta, Javanusa—Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi membuka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2026 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, Jumat (13/3/2026).
Posko ini menjadi pusat koordinasi nasional untuk memantau operasional transportasi selama periode mudik Lebaran.
Menurut Dudy, posko tersebut berfungsi mempercepat koordinasi antarinstansi serta memastikan berbagai dinamika transportasi dapat ditangani secara cepat.
Pemerintah menargetkan layanan transportasi selama arus mudik dan arus balik berjalan lancar melalui kerja sama kementerian, pemerintah daerah, BUMN, dan sektor swasta.
“Sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah berkomitmen memastikan fasilitas transportasi dan pelayanan publik selama masa mudik dapat berjalan dengan baik melalui koordinasi lintas instansi,” kata Dudy.
Selain pembentukan posko, Kementerian Perhubungan menyiapkan sejumlah kebijakan untuk mengatur mobilitas transportasi. Langkah tersebut antara lain memastikan kesiapan sarana dan prasarana, melakukan pembatasan angkutan tertentu menjelang puncak arus mudik dan arus balik, serta menyiapkan armada cadangan jika terjadi lonjakan penumpang.
Pemeriksaan kelaikan kendaraan atau ramp check juga dilakukan pada berbagai moda transportasi. Rekayasa lalu lintas disiapkan bersama Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, serta pemerintah daerah apabila diperlukan.
Pemerintah juga menerapkan kebijakan penurunan harga tiket pesawat dan diskon tarif tol. Selain itu, program mudik gratis disediakan untuk membantu masyarakat yang akan pulang kampung.
Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2026 beroperasi selama 13–30 Maret 2026 dengan melibatkan berbagai instansi, antara lain Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, Kementerian Pariwisata Republik Indonesia, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, serta Komite Nasional Keselamatan Transportasi.
Operator transportasi dan BUMN juga dilibatkan, di antaranya PT Jasa Marga (Persero) Tbk, PT Jasa Raharja (Persero), PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), PT Kereta Api Indonesia (Persero), PT Pelni (Persero), PT Pelindo (Persero), serta PT Angkasa Pura Indonesia.
Di tingkat daerah, pemerintah membentuk 1.560 titik pos pelayanan dan monitoring transportasi. Titik tersebut terdiri dari 264 simpul angkutan laut, 177 terminal bus (115 terminal tipe A dan 62 tipe B), 248 simpul penyeberangan, 472 simpul kereta api, 257 simpul angkutan udara, serta jaringan pemantauan di enam gerbang tol dan 44 ruas jalan arteri.
Sejumlah pejabat turut hadir dalam pembukaan posko, di antaranya Wakil Menteri Perhubungan Suntana, Kakorlantas Polri Agus Suryonugroho, Kepala Basarnas Mohammad Syafii, Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani, serta Ketua KNKT Soerjanto Tjahjono. (*/red)
