Pemko Padang dan TNI Perkuat Sinergi, Bahas Pembangunan Daerah dan Mitigasi Megathrust

Penulis -

Kamis, 11 Juni 2026 - 19:12 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Wali Kota Padang Fadly Amran menerima kunjungan silaturahmi Dansesko TNI, Marsekal Madya TNI Arif Widianto bersama jajaran pejabat utama Sesko TNI dan 62 Pasis Dikreg LV 2026 di Rumah Bagonjong Baiturrahmah Padang, Rabu (10/6/2026). (Foto: Pemko Padang)

Wali Kota Padang Fadly Amran menerima kunjungan silaturahmi Dansesko TNI, Marsekal Madya TNI Arif Widianto bersama jajaran pejabat utama Sesko TNI dan 62 Pasis Dikreg LV 2026 di Rumah Bagonjong Baiturrahmah Padang, Rabu (10/6/2026). (Foto: Pemko Padang)

Padang, Javanusa—Wali Kota Padang Fadly Amran menerima kunjungan silaturahmi Komandan Sekolah Staf dan Komando Tentara Nasional Indonesia (Dansesko TNI), Marsekal Madya TNI Arif Widianto, bersama jajaran pejabat utama Sesko TNI dan 62 Perwira Siswa (Pasis) Pendidikan Reguler (Dikreg) LV Tahun Anggaran 2026 di Rumah Bagonjong Baiturrahmah Padang, Rabu (10/6/2026).

Pertemuan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara Pemerintah Kota (Pemko) Padang dan TNI dalam mendukung pembangunan daerah, menjaga stabilitas keamanan, serta mempererat hubungan kelembagaan.

Kegiatan itu turut dihadiri Dandim 0312/Padang Kolonel Inf Ferry Adianto, Sekretaris Daerah Kota Padang Raju Minropa, Asisten Pemerintahan dan Kesra Tarmizi Ismail, serta sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemko Padang.

Wali Kota Paparkan Visi Smart City dan Kota Sehat

Dalam sambutannya, Fadly Amran menyampaikan apresiasi atas kunjungan Dansesko TNI beserta rombongan ke Kota Padang.

Menurutnya, kehadiran para perwira peserta didik Sesko TNI menjadi kesempatan penting untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah dan TNI.

Pada kesempatan itu, Fadly memaparkan visi pembangunan Kota Padang sebagai kota pintar (smart city) dan kota sehat yang didukung sembilan Program Unggulan (Progul).

Ia menjelaskan kedua indikator tersebut dipilih karena memiliki parameter yang terukur dalam aspek tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang dinilai langsung oleh pemerintah pusat.

Selain memaparkan program pembangunan, Fadly juga memperkenalkan berbagai potensi Kota Padang.

Ia menjelaskan sejarah Padang sebagai pelabuhan terbesar di pesisir barat Sumatera sekaligus memaparkan upaya pemerintah daerah mendorong Padang menjadi Kota Kreatif Gastronomi yang diakui UNESCO.

Di samping itu, ia menyoroti potensi sektor perdagangan, jasa, pendidikan, dan pariwisata yang terus berkembang dan menjadi kekuatan utama perekonomian daerah.

Baca Juga :  Presiden Prabowo: Biodiesel B50 Hemat Devisa Rp170 Triliun, Target Berikutnya Menuju B60

“Kami menyambut dengan penuh kehormatan kunjungan Bapak Dansesko beserta jajaran dan para Pasis Dikreg LV Tahun 2026. Semoga kunjungan ini semakin memperkuat kolaborasi dan sinergi antara Pemko Padang dengan TNI dalam mendukung pembangunan serta menjaga kondusivitas daerah,” ujar Fadly.

Ia menambahkan, sinergi dengan TNI sangat dibutuhkan untuk menyukseskan berbagai agenda strategis daerah, termasuk peringatan Hari Jadi Kota (HJK) Padang ke-357 yang akan berlangsung pada Agustus mendatang.

“Sinergi dengan TNI senantiasa kami harapkan, terutama dalam menyukseskan berbagai agenda strategis daerah, termasuk dalam waktu dekat berkolaborasi menyukseskan peringatan Hari Jadi Kota (HJK) Padang ke-357 pada Agustus mendatang,” katanya.

Sesko TNI Laksanakan KKDN Bertema Ancaman Megathrust

Sementara itu, Marsekal Madya TNI Arif Widianto menyampaikan terima kasih atas sambutan yang diberikan Pemerintah Kota Padang kepada rombongan Sesko TNI.

Ia menjelaskan, kunjungan ke Sumatera Barat, khususnya Kota Padang, merupakan bagian dari kegiatan Kuliah Kerja Dalam Negeri (KKDN) Pasis Dikreg LV Sesko TNI Tahun Anggaran 2026 yang berlangsung pada 8 hingga 12 Juni 2026.

Menurutnya, kegiatan tersebut bertujuan mengaplikasikan teori yang diperoleh selama pendidikan melalui observasi lapangan, survei, serta pengumpulan data pada berbagai institusi strategis di daerah.

“Kegiatan bertujuan mengaplikasikan teori yang diperoleh selama pendidikan melalui observasi lapangan, survei, dan pengumpulan data pada berbagai institusi strategis di daerah,” ujar Arif.

Arif menambahkan, KKDN tahun ini mengangkat tema “Penanganan Ancaman Megathrust dalam Perspektif Kebijakan Nasional Pertahanan Negara dan Tata Kelola Pemerintah Daerah.”

Sebanyak 62 perwira siswa mengikuti kegiatan tersebut. Mereka terdiri atas 52 perwira TNI, tujuh perwira Polri, serta tiga peserta dari negara sahabat, yakni Australia, India, dan Singapura.

Baca Juga :  Monumen Galodo Sumatera Dibangun di Padang Panjang, Jadi Ruang Edukasi Kebencanaan
Cetak Perwira Profesional dan Berwawasan Strategis

Arif menegaskan, Sesko TNI terus berkomitmen mencetak perwira yang profesional, adaptif, dan memiliki wawasan strategis untuk menghadapi tantangan masa depan.

Melalui program pendidikan tersebut, para peserta dipersiapkan untuk mengemban jabatan pada level kepemimpinan tinggi, baik di lingkungan TNI maupun institusi negara lainnya.

“Melalui program pendidikan ini, Sesko TNI berkomitmen mencetak perwira-perwira yang profesional, adaptif, berwawasan strategis, dan siap mengemban jabatan pada level kepemimpinan tinggi di lingkungan TNI maupun institusi negara lainnya,” tuturnya. (*/red)

Berita Terkait

Atasi Kemacetan Pengisian Solar di SPBU, Pemko Padang Terapkan Sistem Antrean Digital
Terkait Kisruh Gelar Datuak Rajo Bandaro, Dugaan Pemalsuan Tanda Tangan Mantan Wali Nagari Puluik Puluik Mencuat
Fadly Amran Minta OPD Padang Perkuat Inovasi Smart City di Enam Dimensi
Koto Tangah Siapkan 16 Venue MTQ ke-42 Padang, Ini Daftar Lokasinya
Koto Tangah Siapkan 65 Kafilah, Bidik Juara Umum MTQ ke-42 Kota Padang
Pemko Padang dan Pelindo Siapkan Penataan Muaro Padang Jadi Kawasan Wisata Maritim
Tutupi Trotoar dan Drainase, Satpol PP Padang Bongkar Lapak Pedagang di Jalan Sutan Syahrir
Gubernur Mahyeldi Dorong Tata Kelola Pemerintahan Sumbar Makin Kuat, Cegah Korupsi Sejak Awal

Berita Terkait

Sabtu, 10 Oktober 2026 - 11:00 WIB

Ketua DPRD Sumbar Muhidi Dorong Sinergi Legislatif-Eksekutif untuk Cegah Korupsi

Jumat, 9 Oktober 2026 - 21:20 WIB

Evi Yandri Tinjau SLB Negeri 1 Padang, Siap Perjuangkan Kebutuhan Sekolah

Selasa, 6 Oktober 2026 - 22:09 WIB

Muhidi Ungkap 3 Kunci Kesuksesan Siswa: Dengarkan Guru, Perbanyak Literasi, dan Perkuat Karakter

Selasa, 6 Oktober 2026 - 21:10 WIB

Guru PPPK Sumbar Didorong Jadi Agen Perubahan, Muhidi Tekankan SDM Unggul

Minggu, 4 Oktober 2026 - 07:46 WIB

Gebyar Pajak Sumbar, Muhidi Dorong Warga Taat Bayar PKB untuk Perkuat Pembangunan

Sabtu, 3 Oktober 2026 - 15:39 WIB

Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak di Solsel, Mario Syahjohan Minta UU TPKS Ditegakkan Solsel, Javanusa—Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di wilayah hukum Polres Solok Selatan (Solsel) mendapat perhatian serius dari Anggota DPRD Sumatera Barat (Sumbar), Mario Syahjohan. Mario meminta seluruh pihak memperkuat pencegahan dan memastikan setiap laporan kekerasan mendapat penanganan sesuai ketentuan hukum. Menurutnya, dampak kekerasan tidak berhenti pada luka fisik, tetapi juga dapat memengaruhi kondisi psikologis dan masa depan korban. Sebagai putra daerah Solok Selatan, Mario menilai masyarakat perlu membangun lingkungan yang aman bagi perempuan dan anak. Ia juga mengingatkan agar kasus kekerasan tidak dianggap sebagai persoalan keluarga yang dapat diselesaikan begitu saja melalui perdamaian. “Kekerasan seksual merupakan tindak pidana serius. Karena itu, setiap kasus harus ditangani sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Jangan sampai persoalan seperti ini dianggap sebagai persoalan biasa yang cukup diselesaikan dengan perdamaian semata,” tegas Mario, Jumat (2/10/2026). Mario Tekankan Penegakan UU TPKS Mario mengatakan aparat dan pihak terkait perlu menggunakan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau UU TPKS sebagai dasar penanganan. Undang-undang tersebut mencakup berbagai bentuk kekerasan seksual. Di antaranya pelecehan seksual nonfisik dan fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual hingga kekerasan seksual berbasis elektronik. Namun, Mario menegaskan penanganan perkara tidak cukup hanya mengejar pertanggungjawaban pelaku. Negara dan seluruh pihak terkait juga harus memastikan korban memperoleh perlindungan dan pendampingan. “Yang harus kita pikirkan bukan hanya bagaimana menghukum pelaku, tetapi juga bagaimana memastikan korban mendapatkan perlindungan, pendampingan, pemulihan, serta kesempatan untuk kembali menjalani kehidupan secara layak tanpa stigma,” ujarnya. Perdamaian Jangan Mengorbankan Hak Korban Mario turut mengingatkan masyarakat agar tidak menjadikan perdamaian sebagai jalan pintas dalam perkara kekerasan seksual. Terlebih jika korban merupakan anak, proses penyelesaian harus tetap mempertimbangkan keselamatan dan hak korban. Ia menilai tekanan untuk menjaga nama baik keluarga tidak boleh mengorbankan kepentingan anak. Korban juga tidak seharusnya menanggung beban untuk menyelesaikan persoalan yang dilakukan oleh orang dewasa. “Jangan sampai demi menjaga nama baik keluarga atau alasan lainnya, hak dan keselamatan korban justru dikorbankan. Anak adalah pihak yang harus kita lindungi, bukan pihak yang harus dibebani untuk menyelesaikan persoalan orang dewasa,” katanya. Selain itu, Mario meminta masyarakat berhati-hati terhadap pemberian uang atau imbalan yang berkaitan dengan upaya memengaruhi proses penegakan hukum. Menurutnya, penyelesaian setiap perkara harus berjalan dalam koridor peraturan perundang-undangan. Langkah tersebut penting untuk memastikan hak korban tetap terlindungi dan proses hukum berjalan sebagaimana mestinya. Ancaman terhadap Anak Perlu Menjadi Evaluasi Mario juga menyoroti persoalan lain berupa ancaman pembunuhan dan tindakan penyerangan yang dilakukan orang dewasa hingga memasuki pekarangan rumah. Peristiwa tersebut menyasar anak dan pada akhirnya diselesaikan melalui jalan damai. Ia menilai kejadian seperti itu perlu menjadi bahan evaluasi bersama. Menurut Mario, lingkungan tempat anak tumbuh harus menghadirkan rasa aman, bukan ketakutan. “Ketika yang menjadi korban adalah anak, maka keselamatan dan masa depannya harus menjadi prioritas. Kita tidak ingin anak-anak tumbuh dalam ketakutan karena merasa lingkungan di sekitarnya tidak memberikan rasa aman,” ujarnya. Perlindungan Perempuan dan Anak Tanggung Jawab Bersama Mario yang telah dua periode menjadi Anggota DPRD Sumatera Barat menegaskan perlindungan perempuan dan anak tidak dapat dibebankan hanya kepada keluarga atau sekolah. Pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga pendidikan, tokoh masyarakat, dunia usaha, keluarga dan masyarakat memiliki peran dalam menciptakan lingkungan yang aman. “Keamanan dan perlindungan anak adalah tanggung jawab kita bersama. Negara hadir untuk memberikan perlindungan, sementara masyarakat harus membangun lingkungan yang tidak memberikan ruang bagi kekerasan,” katanya. Karena itu, Mario mendorong Pemerintah Kabupaten Solok Selatan dan seluruh pemangku kepentingan memperkuat program pencegahan kekerasan. Edukasi masyarakat, pendampingan korban serta sistem pelaporan yang mudah diakses juga perlu diperkuat. Ia berharap sistem tersebut berjalan secara berkelanjutan. Dengan demikian, korban dan keluarga tidak merasa takut ketika hendak melaporkan kekerasan yang mereka alami. Dorong Solok Selatan Jadi Kabupaten Ramah Perempuan dan Anak Mario berharap keberhasilan pembangunan Solok Selatan tidak hanya dilihat dari pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur. Kemampuan daerah menciptakan ruang hidup yang aman bagi perempuan dan anak juga harus menjadi indikator penting. “Mari kita jadikan Solok Selatan bukan hanya daerah yang maju pembangunannya, tetapi juga kabupaten yang ramah, aman dan memberikan rasa nyaman bagi perempuan dan anak. Tidak boleh ada toleransi terhadap kekerasan, dan tidak boleh ada anak yang merasa sendirian ketika menghadapi kekerasan,” pungkasnya. Menurut Mario, cita-cita menjadikan Solok Selatan sebagai Kabupaten Ramah Perempuan dan Anak membutuhkan komitmen lintas sektor. Penguatan keluarga, edukasi masyarakat, keberanian melapor, pendampingan korban dan penegakan hukum yang konsisten harus berjalan beriringan. “Melindungi perempuan dan anak bukan sekadar kewajiban hukum, tetapi juga investasi moral untuk memastikan generasi Solok Selatan tumbuh dalam lingkungan yang aman, bermartabat dan penuh kasih,” tutup Mario Syahjohan. (*)

Jumat, 2 Oktober 2026 - 19:04 WIB

Muhidi Dorong Sekolah Ramah Anak Perkuat Perlindungan dan Hak Pelajar

Jumat, 2 Oktober 2026 - 17:14 WIB

Ketua DPRD Sumbar Muhidi Bacakan Ikrar Hari Kesaktian Pancasila di HUT ke-81 Sumbar

Berita Terbaru