Padang, Javanusa—Pemerintah Kota (Pemko) Padang mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana hidrometeorologi sejalan dengan target Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menuntaskan penyaluran bantuan stimulan rumah rusak ringan dan sedang pada 2026.
Komitmen tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, saat mengikuti Rapat Evaluasi Bantuan Stimulan Rumah Rusak Pascabencana Hidrometeorologi yang dipimpin Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto, secara virtual dari Gedung Putih Kediaman Resmi Wali Kota Padang, Senin (6/7/2026).
Rapat itu diikuti 42 kepala daerah dari Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang terdampak bencana hidrometeorologi pada akhir 2025.
Turut mendampingi Maigus Nasir, Kalaksa BPBD Kota Padang Hendri Zulviton, Kepala Dinas PUPR Malvi Hendri, Kepala Dinas Sosial Eri Sendjaya. Camat Pauh Yandry, Camat Nanggalo David Ferdinand, Camat Koto Tangah Rio Ebu Pratama, Camat Kuranji Rozaldi Rosman.
BNPB Dorong Percepatan Penyaluran Bantuan
Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menegaskan penyaluran bantuan stimulan untuk rumah rusak ringan dan sedang harus rampung pada 2026. Sementara itu, pembangunan hunian tetap (Huntap) bagi rumah rusak berat ditargetkan selesai pada 2027.
Menurut Suharyanto, percepatan penyaluran bantuan menjadi kebutuhan mendesak karena realisasi bantuan stimulan dan Dana Tunggu Hunian (DTH) di sejumlah daerah masih belum mencapai target.
“Penyaluran bantuan stimulan dan Dana Tunggu Hunian (DTH) di sejumlah daerah terdampak bencana masih jauh dari target. Karena itu, kita harus mempercepat realisasi bantuan agar masyarakat terdampak segera menerima haknya,” ujarnya.
Selain mendorong percepatan penyaluran bantuan, Suharyanto mengungkapkan pemerintah pusat mengusulkan kenaikan bantuan pembangunan Huntap mandiri dari Rp60 juta menjadi Rp80 juta per unit. Usulan tersebut muncul karena besaran bantuan saat ini dinilai belum mencukupi untuk membangun rumah yang layak.
Ia menambahkan, pembangunan Huntap tetap harus berjalan sembari menunggu keputusan pemerintah terkait usulan tersebut. BNPB juga siap membantu penyediaan keramik melalui dukungan para donatur, sedangkan biaya pengiriman menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.
“Sambil menunggu keputusan tersebut, pembangunan Huntap harus tetap berjalan. Dan BNPB siap membantu penyediaan keramik melalui dukungan para donatur dengan biaya pengiriman ditanggung pemerintah daerah. Kami juga meminta pemerintah daerah mempercepat pembangunan Huntap serta memastikan proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana berjalan lancar,” katanya.
Pemko Padang Percepat Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Menanggapi arahan Kepala BNPB, Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir menegaskan Pemko Padang berkomitmen mempercepat seluruh proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana agar masyarakat segera kembali menempati hunian yang layak.
“Percepatan penyaluran bantuan menjadi prioritas agar masyarakat terdampak segera memperoleh kepastian dan kembali menempati hunian yang layak. Untuk itu, OPD terkait bersama camat dan lurah harus bergerak cepat,” ujar Maigus.
Kalaksa BPBD Kota Padang Hendri Zulviton menjelaskan seluruh bantuan stimulan bagi 55 penerima rumah rusak ringan dan sedang telah disalurkan. Selain itu, Pemko Padang telah mengajukan enam kepala keluarga sebagai calon penerima bantuan pada tahap berikutnya.
Hendri mengatakan pembangunan 23 unit Huntap mandiri masih menjalani proses pemeriksaan Inspektorat BNPB sebelum memasuki tahap pelaksanaan.
Kebutuhan Huntap Capai 523 Unit
Hendri mengungkapkan kebutuhan Huntap di Kota Padang mencapai 523 unit. Dari jumlah tersebut, sekitar 240 unit direncanakan dibangun melalui dukungan Yayasan Buddha Tzu Chi, 183 unit oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Sedangkan sisanya akan dipenuhi melalui dukungan BNPB.
Menurut Hendri, pembangunan 85 unit Huntap terpusat oleh Yayasan Buddha Tzu Chi telah berjalan. Sementara itu, pembangunan 183 unit Huntap oleh Kementerian PKP di kawasan Lambung Bukit dijadwalkan dimulai pada Agustus 2026.
“Saat ini, pembangunan 85 unit Huntap terpusat oleh Yayasan Buddha Tzu Chi telah berjalan. Sedangkan pembangunan 183 unit Huntap oleh Kementerian PKP di kawasan Lambung Bukit dijadwalkan dimulai pada Agustus 2026. Dengan progres tersebut, kami optimistis seluruh proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Kota Padang dapat diselesaikan sesuai target BNPB pada 2027,” kata Hendri Zulviton. (*/red)
