Padang Perkuat Integrasi Layanan Kesehatan Primer Lewat Kolaborasi Lintas Sektor

Penulis -

Selasa, 29 September 2026 - 15:25 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Dinkes Padang menggelar Penguatan Lintas Program dan Lintas Sektor dalam Implementasi Pelayanan Kesehatan Primer dan Komunitas di ZHM Premiere Hotel Padang pada (29/9/2026).  (Foto: Pemko Padang)

Dinkes Padang menggelar Penguatan Lintas Program dan Lintas Sektor dalam Implementasi Pelayanan Kesehatan Primer dan Komunitas di ZHM Premiere Hotel Padang pada (29/9/2026). (Foto: Pemko Padang)

Padang, Javanusa—Dinas Kesehatan Kota Padang memperkuat kolaborasi lintas sektor untuk memastikan Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer (ILP) berjalan optimal hingga tingkat masyarakat.

Penguatan tersebut berlangsung di ZHM Premiere Hotel Padang, Selasa (29/9/2026), dengan melibatkan pemerintah kecamatan, Puskesmas, Pustu, Posyandu, kader kesehatan, serta organisasi profesi kesehatan.

Kegiatan bertajuk Penguatan Lintas Program/Lintas Sektor dalam Implementasi Pelayanan Kesehatan Primer dan Komunitas itu dibuka Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdako Padang, Tarmizi Ismail.

Dinas Kesehatan Kota Padang mengarahkan penguatan pada pemahaman bersama mengenai konsep ILP. Sistem tersebut mengintegrasikan pelayanan kesehatan berdasarkan siklus hidup masyarakat.

Melalui pendekatan tersebut, layanan kesehatan diharapkan semakin mudah dijangkau masyarakat. Penerapannya mencakup Puskesmas, Puskesmas Pembantu (Pustu), hingga Posyandu.

Tarmizi mengatakan kolaborasi antarsektor menjadi bagian penting dalam memperluas jangkauan pelayanan kesehatan.

“Kegiatan ini adalah penguatan lintas sektor untuk memberikan pelayanan terintegrasi di Puskesmas, Pustu, dan Posyandu. Kami ingin memperluas serta memperbaiki layanan agar masalah kesehatan masyarakat dapat terselesaikan sesuai visi-misi Pemko Padang dan Kementerian Kesehatan.”

Menurutnya, masyarakat juga membutuhkan informasi yang jelas mengenai layanan kesehatan yang tersedia di fasilitas pelayanan primer.

“Masyarakat membutuhkan informasi tentang layanan riil di Puskesmas, Pustu, dan Posyandu. Hari ini kami menguatkan peran seluruh pemangku kepentingan agar pelayanan berbasis siklus hidup dapat berjalan optimal di tengah masyarakat.”

ILP Perkuat Pelayanan Berbasis Siklus Hidup

Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang, Srikurnia Yati, menjelaskan bahwa kegiatan tersebut menjadi ruang untuk menyatukan pemahaman seluruh pemangku kepentingan mengenai ILP.

Dinkes juga menghimpun masukan dari kader, pemerintah kecamatan, dan organisasi profesi kesehatan. Masukan tersebut menjadi bahan untuk memperkuat penerapan sistem pelayanan kesehatan di lapangan.

Baca Juga :  Kota Solok Raih UHC Awards 2026 Kategori Madya, Wujud Komitmen Jamin Kesehatan Warga

“Dinas Kesehatan menggelar penguatan layanan Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer (ILP) melalui kolaborasi lintas sektor. Fokus utama kami adalah memastikan seluruh stakeholder memahami makna dan implementasi ILP di tingkat Puskesmas, Pustu, hingga Posyandu.”

Srikurnia menambahkan, ILP mengusung konsep pelayanan berdasarkan siklus hidup. Model tersebut bertujuan membuat layanan kesehatan lebih terintegrasi dan mudah diakses masyarakat.

Selain pelayanan, penerapan ILP juga memperkuat Pemantauan Wilayah Setempat (PWS). Kader dan tenaga kesehatan memiliki peran penting dalam memantau kondisi kesehatan masyarakat di wilayah masing-masing.

“Kami menyerap masukan dari kader, pihak kecamatan, dan organisasi profesi untuk memaksimalkan sistem ILP. Layanannya berkonsep siklus hidup, mudah diakses, serta dilengkapi Pemantauan Wilayah Setempat (PWS). Kegiatan ini mendukung Program Unggulan Pemko Padang, yaitu Padang Melayani dan Padang Sigap.”

Libatkan Kecamatan, Puskesmas dan Kader

Penguatan ILP tersebut melibatkan camat se-Kota Padang, pimpinan atau kepala Puskesmas, Ketua Pembina Posyandu Kecamatan, kader Pustu, serta kader Posyandu bidang kesehatan.

Organisasi profesi kesehatan di Kota Padang juga ikut dalam kegiatan tersebut. Keterlibatan berbagai unsur ini diharapkan memperkuat koordinasi pelayanan kesehatan dari tingkat fasilitas hingga komunitas.

Dengan penguatan lintas program dan lintas sektor, Dinas Kesehatan Kota Padang mendorong implementasi ILP agar tidak berhenti pada aspek koordinasi.

Sistem tersebut diharapkan mampu mendukung pelayanan kesehatan masyarakat yang lebih terpadu sekaligus memperkuat Program Unggulan Pemko Padang, Padang Melayani dan Padang Sigap. (*)

Berita Terkait

Atasi Kemacetan Pengisian Solar di SPBU, Pemko Padang Terapkan Sistem Antrean Digital
Terkait Kisruh Gelar Datuak Rajo Bandaro, Dugaan Pemalsuan Tanda Tangan Mantan Wali Nagari Puluik Puluik Mencuat
Fadly Amran Minta OPD Padang Perkuat Inovasi Smart City di Enam Dimensi
Koto Tangah Siapkan 16 Venue MTQ ke-42 Padang, Ini Daftar Lokasinya
Koto Tangah Siapkan 65 Kafilah, Bidik Juara Umum MTQ ke-42 Kota Padang
Pemko Padang dan Pelindo Siapkan Penataan Muaro Padang Jadi Kawasan Wisata Maritim
Tutupi Trotoar dan Drainase, Satpol PP Padang Bongkar Lapak Pedagang di Jalan Sutan Syahrir
Gubernur Mahyeldi Dorong Tata Kelola Pemerintahan Sumbar Makin Kuat, Cegah Korupsi Sejak Awal

Berita Terkait

Sabtu, 10 Oktober 2026 - 11:00 WIB

Ketua DPRD Sumbar Muhidi Dorong Sinergi Legislatif-Eksekutif untuk Cegah Korupsi

Jumat, 9 Oktober 2026 - 21:20 WIB

Evi Yandri Tinjau SLB Negeri 1 Padang, Siap Perjuangkan Kebutuhan Sekolah

Selasa, 6 Oktober 2026 - 22:09 WIB

Muhidi Ungkap 3 Kunci Kesuksesan Siswa: Dengarkan Guru, Perbanyak Literasi, dan Perkuat Karakter

Selasa, 6 Oktober 2026 - 21:10 WIB

Guru PPPK Sumbar Didorong Jadi Agen Perubahan, Muhidi Tekankan SDM Unggul

Minggu, 4 Oktober 2026 - 07:46 WIB

Gebyar Pajak Sumbar, Muhidi Dorong Warga Taat Bayar PKB untuk Perkuat Pembangunan

Sabtu, 3 Oktober 2026 - 15:39 WIB

Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak di Solsel, Mario Syahjohan Minta UU TPKS Ditegakkan Solsel, Javanusa—Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di wilayah hukum Polres Solok Selatan (Solsel) mendapat perhatian serius dari Anggota DPRD Sumatera Barat (Sumbar), Mario Syahjohan. Mario meminta seluruh pihak memperkuat pencegahan dan memastikan setiap laporan kekerasan mendapat penanganan sesuai ketentuan hukum. Menurutnya, dampak kekerasan tidak berhenti pada luka fisik, tetapi juga dapat memengaruhi kondisi psikologis dan masa depan korban. Sebagai putra daerah Solok Selatan, Mario menilai masyarakat perlu membangun lingkungan yang aman bagi perempuan dan anak. Ia juga mengingatkan agar kasus kekerasan tidak dianggap sebagai persoalan keluarga yang dapat diselesaikan begitu saja melalui perdamaian. “Kekerasan seksual merupakan tindak pidana serius. Karena itu, setiap kasus harus ditangani sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Jangan sampai persoalan seperti ini dianggap sebagai persoalan biasa yang cukup diselesaikan dengan perdamaian semata,” tegas Mario, Jumat (2/10/2026). Mario Tekankan Penegakan UU TPKS Mario mengatakan aparat dan pihak terkait perlu menggunakan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau UU TPKS sebagai dasar penanganan. Undang-undang tersebut mencakup berbagai bentuk kekerasan seksual. Di antaranya pelecehan seksual nonfisik dan fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual hingga kekerasan seksual berbasis elektronik. Namun, Mario menegaskan penanganan perkara tidak cukup hanya mengejar pertanggungjawaban pelaku. Negara dan seluruh pihak terkait juga harus memastikan korban memperoleh perlindungan dan pendampingan. “Yang harus kita pikirkan bukan hanya bagaimana menghukum pelaku, tetapi juga bagaimana memastikan korban mendapatkan perlindungan, pendampingan, pemulihan, serta kesempatan untuk kembali menjalani kehidupan secara layak tanpa stigma,” ujarnya. Perdamaian Jangan Mengorbankan Hak Korban Mario turut mengingatkan masyarakat agar tidak menjadikan perdamaian sebagai jalan pintas dalam perkara kekerasan seksual. Terlebih jika korban merupakan anak, proses penyelesaian harus tetap mempertimbangkan keselamatan dan hak korban. Ia menilai tekanan untuk menjaga nama baik keluarga tidak boleh mengorbankan kepentingan anak. Korban juga tidak seharusnya menanggung beban untuk menyelesaikan persoalan yang dilakukan oleh orang dewasa. “Jangan sampai demi menjaga nama baik keluarga atau alasan lainnya, hak dan keselamatan korban justru dikorbankan. Anak adalah pihak yang harus kita lindungi, bukan pihak yang harus dibebani untuk menyelesaikan persoalan orang dewasa,” katanya. Selain itu, Mario meminta masyarakat berhati-hati terhadap pemberian uang atau imbalan yang berkaitan dengan upaya memengaruhi proses penegakan hukum. Menurutnya, penyelesaian setiap perkara harus berjalan dalam koridor peraturan perundang-undangan. Langkah tersebut penting untuk memastikan hak korban tetap terlindungi dan proses hukum berjalan sebagaimana mestinya. Ancaman terhadap Anak Perlu Menjadi Evaluasi Mario juga menyoroti persoalan lain berupa ancaman pembunuhan dan tindakan penyerangan yang dilakukan orang dewasa hingga memasuki pekarangan rumah. Peristiwa tersebut menyasar anak dan pada akhirnya diselesaikan melalui jalan damai. Ia menilai kejadian seperti itu perlu menjadi bahan evaluasi bersama. Menurut Mario, lingkungan tempat anak tumbuh harus menghadirkan rasa aman, bukan ketakutan. “Ketika yang menjadi korban adalah anak, maka keselamatan dan masa depannya harus menjadi prioritas. Kita tidak ingin anak-anak tumbuh dalam ketakutan karena merasa lingkungan di sekitarnya tidak memberikan rasa aman,” ujarnya. Perlindungan Perempuan dan Anak Tanggung Jawab Bersama Mario yang telah dua periode menjadi Anggota DPRD Sumatera Barat menegaskan perlindungan perempuan dan anak tidak dapat dibebankan hanya kepada keluarga atau sekolah. Pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga pendidikan, tokoh masyarakat, dunia usaha, keluarga dan masyarakat memiliki peran dalam menciptakan lingkungan yang aman. “Keamanan dan perlindungan anak adalah tanggung jawab kita bersama. Negara hadir untuk memberikan perlindungan, sementara masyarakat harus membangun lingkungan yang tidak memberikan ruang bagi kekerasan,” katanya. Karena itu, Mario mendorong Pemerintah Kabupaten Solok Selatan dan seluruh pemangku kepentingan memperkuat program pencegahan kekerasan. Edukasi masyarakat, pendampingan korban serta sistem pelaporan yang mudah diakses juga perlu diperkuat. Ia berharap sistem tersebut berjalan secara berkelanjutan. Dengan demikian, korban dan keluarga tidak merasa takut ketika hendak melaporkan kekerasan yang mereka alami. Dorong Solok Selatan Jadi Kabupaten Ramah Perempuan dan Anak Mario berharap keberhasilan pembangunan Solok Selatan tidak hanya dilihat dari pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur. Kemampuan daerah menciptakan ruang hidup yang aman bagi perempuan dan anak juga harus menjadi indikator penting. “Mari kita jadikan Solok Selatan bukan hanya daerah yang maju pembangunannya, tetapi juga kabupaten yang ramah, aman dan memberikan rasa nyaman bagi perempuan dan anak. Tidak boleh ada toleransi terhadap kekerasan, dan tidak boleh ada anak yang merasa sendirian ketika menghadapi kekerasan,” pungkasnya. Menurut Mario, cita-cita menjadikan Solok Selatan sebagai Kabupaten Ramah Perempuan dan Anak membutuhkan komitmen lintas sektor. Penguatan keluarga, edukasi masyarakat, keberanian melapor, pendampingan korban dan penegakan hukum yang konsisten harus berjalan beriringan. “Melindungi perempuan dan anak bukan sekadar kewajiban hukum, tetapi juga investasi moral untuk memastikan generasi Solok Selatan tumbuh dalam lingkungan yang aman, bermartabat dan penuh kasih,” tutup Mario Syahjohan. (*)

Jumat, 2 Oktober 2026 - 19:04 WIB

Muhidi Dorong Sekolah Ramah Anak Perkuat Perlindungan dan Hak Pelajar

Jumat, 2 Oktober 2026 - 17:14 WIB

Ketua DPRD Sumbar Muhidi Bacakan Ikrar Hari Kesaktian Pancasila di HUT ke-81 Sumbar

Berita Terbaru