Pemerintah Percepat Rehabilitasi Irigasi Pertanian untuk Wujudkan Swasembada Pangan  

Penulis -

Senin, 25 Agustus 2025 - 13:08 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Menteri Pertanian Amran dalam Rakor Rehabilitasi Jaringan Irigasi Pertanian, Jumat (22/8/2025). (Foto: Kementan)

Menteri Pertanian Amran dalam Rakor Rehabilitasi Jaringan Irigasi Pertanian, Jumat (22/8/2025). (Foto: Kementan)

Jakarta, Javanusa—Pemerintah terus memperkuat komitmennya dalam mewujudkan swasembada pangan nasional dengan mempercepat rehabilitasi jaringan irigasi pertanian di seluruh wilayah Indonesia.

Langkah strategis ini dinilai krusial untuk mendukung peningkatan produksi padi, khususnya di tengah tantangan iklim dan kebutuhan pangan yang semakin meningkat.

Menteri Pertanian, Amran Sulaiman, menegaskan keberhasilan produksi beras nasional sangat bergantung pada ketersediaan dan kualitas infrastruktur irigasi.

Oleh karena itu, pemerintah mendorong sinergi lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk mempercepat perbaikan jaringan irigasi pertanian.

“Kita tidak bisa berbicara soal peningkatan produksi padi jika irigasinya bermasalah. Perlu kerja bersama antara Kementerian Pertanian, Kementerian PU, Bappenas, dan pemerintah daerah agar percepatan rehabilitasi jaringan irigasi ini bisa berjalan optimal,” ujar Mentan Amran dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakor) Rehabilitasi Jaringan Irigasi Pertanian, Jumat (22/8/2025).

Rakor ini menjadi momentum penting dalam mempercepat peningkatan produksi beras nasional. Hadir dalam pertemuan tersebut jajaran pejabat tinggi lintas kementerian dan lembaga, antara lain Sekjen Kementan, Ali Jamil. Plt. Dirjen Lahan dan Irigasi Pertanian, Hermanto, Dirjen Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum Dwi Purwantoro, serta Koordinator Pendayagunaan Sumber Daya Air Bappenas, Juari.

Percepatan rehabilitasi ini merupakan bagian dari implementasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2025 tentang pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, serta operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi.

Pemerintah menargetkan agar seluruh daerah irigasi nasional dapat difungsikan secara maksimal untuk mendukung kegiatan pertanian, terutama di sentra-sentra produksi beras.

Langkah ini juga sejalan dengan upaya menjaga ketahanan pangan jangka panjang. Irigasi yang berfungsi baik akan memperpanjang masa tanam, meningkatkan intensitas pertanian, dan menjamin ketersediaan air bagi lahan sawah, terlebih saat menghadapi musim kemarau panjang.

Baca Juga :  Peduli Kemajuan PMI, Wako Fadly Amran Dianugerahi Lencana Jasa Pratama

Sebagai bentuk konkret komitmen lintas sektor, pemerintah menyepakati percepatan fasilitasi irigasi pertanian melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) yang melibatkan Kementerian Pertanian, Kementerian PU, Bappenas, dan pemangku kepentingan lainnya di tingkat pusat maupun daerah.

Dukungan juga datang dari berbagai pihak, termasuk jajaran TNI (Danrem/Dandim), dinas pertanian dan pekerjaan umum di provinsi dan kabupaten/kota, Balai Wilayah Sungai (BWS) sebagai pelaksana teknis di lapangan.

Pemerintah optimistis percepatan rehabilitasi jaringan irigasi akan menjadi motor penggerak utama dalam menciptakan lompatan produksi padi.

Dengan sinergi dan kolaborasi semua pihak, target swasembada pangan diyakini dapat tercapai secara berkelanjutan.

Sesuai dengan arahan Mentan Amran, Plt. Dirjen Lahan dan Irigasi Pertanian Hermanto mengungkapkan segenap unsur pemerintah, terkhusus jajarannya, berkomitmen untuk terus bersinergi demi mewujudkan swasembada pangan nasional.

Melalui komitmen yang dituangkan melalui Surat Keputusan Bersama diharapkan mampu mengakselerasi langka-langkah strategis dalam upaya memaksimalkan daerah irigasi nasional untuk mendukung kegiatan pertanian, terutama di sentra-sentra produksi beras.

“Komitmen ini diharapkan mampu mengakselerasi langkah-langkah strategis kita dalam membenahi daerah irigasi nasional. Kualitas infrastruktur irigasi menjadi vital dalam mendukung ketersediaan pangan. Kalau ketersediaan dan kualitas irigasi baik, kita bisa tanam dam bisa panen sepanjang tahun” jelas Hermanto. (*/red)

Sumber: Kementan

Berita Terkait

Kaleb J Rilis Tanda Cinta, Lagu tentang Janji Setia hingga Seumur Hidup
Presiden Prabowo Resmikan 11 Proyek Hilirisasi Nikel di IWIP Senilai Rp180 Triliun
BMKG Keluarkan Peringatan Dini Hujan Lebat di Pasaman Barat dan Pesisir Selatan Hari Ini
Kepala BGN Sudaryono: Insentif MBG Kini Lebih Adil, Proporsional dan Efisien
Uji Coba MBG Sistem Prasmanan, BGN Ingin Makanan Lebih Hangat dan Segar di Sekolah
MK Tak Temukan Bukti Gibran Punya Ijazah SLTA, tapi Tak Batalkan sebagai Wapres
Pemerintah Targetkan Renovasi 300 Ribu Sekolah dan Madrasah hingga 2029, Kemenag Siap Bersinergi
Kemenag Buka Bantuan S2 dan S3 hingga Rp25 Juta, Cek Syarat dan Jadwalnya

Berita Terkait

Sabtu, 10 Oktober 2026 - 11:00 WIB

Ketua DPRD Sumbar Muhidi Dorong Sinergi Legislatif-Eksekutif untuk Cegah Korupsi

Jumat, 9 Oktober 2026 - 21:20 WIB

Evi Yandri Tinjau SLB Negeri 1 Padang, Siap Perjuangkan Kebutuhan Sekolah

Selasa, 6 Oktober 2026 - 22:09 WIB

Muhidi Ungkap 3 Kunci Kesuksesan Siswa: Dengarkan Guru, Perbanyak Literasi, dan Perkuat Karakter

Selasa, 6 Oktober 2026 - 21:10 WIB

Guru PPPK Sumbar Didorong Jadi Agen Perubahan, Muhidi Tekankan SDM Unggul

Minggu, 4 Oktober 2026 - 07:46 WIB

Gebyar Pajak Sumbar, Muhidi Dorong Warga Taat Bayar PKB untuk Perkuat Pembangunan

Sabtu, 3 Oktober 2026 - 15:39 WIB

Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak di Solsel, Mario Syahjohan Minta UU TPKS Ditegakkan Solsel, Javanusa—Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di wilayah hukum Polres Solok Selatan (Solsel) mendapat perhatian serius dari Anggota DPRD Sumatera Barat (Sumbar), Mario Syahjohan. Mario meminta seluruh pihak memperkuat pencegahan dan memastikan setiap laporan kekerasan mendapat penanganan sesuai ketentuan hukum. Menurutnya, dampak kekerasan tidak berhenti pada luka fisik, tetapi juga dapat memengaruhi kondisi psikologis dan masa depan korban. Sebagai putra daerah Solok Selatan, Mario menilai masyarakat perlu membangun lingkungan yang aman bagi perempuan dan anak. Ia juga mengingatkan agar kasus kekerasan tidak dianggap sebagai persoalan keluarga yang dapat diselesaikan begitu saja melalui perdamaian. “Kekerasan seksual merupakan tindak pidana serius. Karena itu, setiap kasus harus ditangani sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Jangan sampai persoalan seperti ini dianggap sebagai persoalan biasa yang cukup diselesaikan dengan perdamaian semata,” tegas Mario, Jumat (2/10/2026). Mario Tekankan Penegakan UU TPKS Mario mengatakan aparat dan pihak terkait perlu menggunakan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau UU TPKS sebagai dasar penanganan. Undang-undang tersebut mencakup berbagai bentuk kekerasan seksual. Di antaranya pelecehan seksual nonfisik dan fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual hingga kekerasan seksual berbasis elektronik. Namun, Mario menegaskan penanganan perkara tidak cukup hanya mengejar pertanggungjawaban pelaku. Negara dan seluruh pihak terkait juga harus memastikan korban memperoleh perlindungan dan pendampingan. “Yang harus kita pikirkan bukan hanya bagaimana menghukum pelaku, tetapi juga bagaimana memastikan korban mendapatkan perlindungan, pendampingan, pemulihan, serta kesempatan untuk kembali menjalani kehidupan secara layak tanpa stigma,” ujarnya. Perdamaian Jangan Mengorbankan Hak Korban Mario turut mengingatkan masyarakat agar tidak menjadikan perdamaian sebagai jalan pintas dalam perkara kekerasan seksual. Terlebih jika korban merupakan anak, proses penyelesaian harus tetap mempertimbangkan keselamatan dan hak korban. Ia menilai tekanan untuk menjaga nama baik keluarga tidak boleh mengorbankan kepentingan anak. Korban juga tidak seharusnya menanggung beban untuk menyelesaikan persoalan yang dilakukan oleh orang dewasa. “Jangan sampai demi menjaga nama baik keluarga atau alasan lainnya, hak dan keselamatan korban justru dikorbankan. Anak adalah pihak yang harus kita lindungi, bukan pihak yang harus dibebani untuk menyelesaikan persoalan orang dewasa,” katanya. Selain itu, Mario meminta masyarakat berhati-hati terhadap pemberian uang atau imbalan yang berkaitan dengan upaya memengaruhi proses penegakan hukum. Menurutnya, penyelesaian setiap perkara harus berjalan dalam koridor peraturan perundang-undangan. Langkah tersebut penting untuk memastikan hak korban tetap terlindungi dan proses hukum berjalan sebagaimana mestinya. Ancaman terhadap Anak Perlu Menjadi Evaluasi Mario juga menyoroti persoalan lain berupa ancaman pembunuhan dan tindakan penyerangan yang dilakukan orang dewasa hingga memasuki pekarangan rumah. Peristiwa tersebut menyasar anak dan pada akhirnya diselesaikan melalui jalan damai. Ia menilai kejadian seperti itu perlu menjadi bahan evaluasi bersama. Menurut Mario, lingkungan tempat anak tumbuh harus menghadirkan rasa aman, bukan ketakutan. “Ketika yang menjadi korban adalah anak, maka keselamatan dan masa depannya harus menjadi prioritas. Kita tidak ingin anak-anak tumbuh dalam ketakutan karena merasa lingkungan di sekitarnya tidak memberikan rasa aman,” ujarnya. Perlindungan Perempuan dan Anak Tanggung Jawab Bersama Mario yang telah dua periode menjadi Anggota DPRD Sumatera Barat menegaskan perlindungan perempuan dan anak tidak dapat dibebankan hanya kepada keluarga atau sekolah. Pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga pendidikan, tokoh masyarakat, dunia usaha, keluarga dan masyarakat memiliki peran dalam menciptakan lingkungan yang aman. “Keamanan dan perlindungan anak adalah tanggung jawab kita bersama. Negara hadir untuk memberikan perlindungan, sementara masyarakat harus membangun lingkungan yang tidak memberikan ruang bagi kekerasan,” katanya. Karena itu, Mario mendorong Pemerintah Kabupaten Solok Selatan dan seluruh pemangku kepentingan memperkuat program pencegahan kekerasan. Edukasi masyarakat, pendampingan korban serta sistem pelaporan yang mudah diakses juga perlu diperkuat. Ia berharap sistem tersebut berjalan secara berkelanjutan. Dengan demikian, korban dan keluarga tidak merasa takut ketika hendak melaporkan kekerasan yang mereka alami. Dorong Solok Selatan Jadi Kabupaten Ramah Perempuan dan Anak Mario berharap keberhasilan pembangunan Solok Selatan tidak hanya dilihat dari pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur. Kemampuan daerah menciptakan ruang hidup yang aman bagi perempuan dan anak juga harus menjadi indikator penting. “Mari kita jadikan Solok Selatan bukan hanya daerah yang maju pembangunannya, tetapi juga kabupaten yang ramah, aman dan memberikan rasa nyaman bagi perempuan dan anak. Tidak boleh ada toleransi terhadap kekerasan, dan tidak boleh ada anak yang merasa sendirian ketika menghadapi kekerasan,” pungkasnya. Menurut Mario, cita-cita menjadikan Solok Selatan sebagai Kabupaten Ramah Perempuan dan Anak membutuhkan komitmen lintas sektor. Penguatan keluarga, edukasi masyarakat, keberanian melapor, pendampingan korban dan penegakan hukum yang konsisten harus berjalan beriringan. “Melindungi perempuan dan anak bukan sekadar kewajiban hukum, tetapi juga investasi moral untuk memastikan generasi Solok Selatan tumbuh dalam lingkungan yang aman, bermartabat dan penuh kasih,” tutup Mario Syahjohan. (*)

Jumat, 2 Oktober 2026 - 19:04 WIB

Muhidi Dorong Sekolah Ramah Anak Perkuat Perlindungan dan Hak Pelajar

Jumat, 2 Oktober 2026 - 17:14 WIB

Ketua DPRD Sumbar Muhidi Bacakan Ikrar Hari Kesaktian Pancasila di HUT ke-81 Sumbar

Berita Terbaru