Perkuat Rantai Pasok dan Kualitas MBG, Pemko Padang Gandeng APPMBGI Sumbar

Penulis -

Rabu, 5 Agustus 2026 - 13:51 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir bersama jajaran DPD APPMBGI Sumbar di Gedung Putih Rumah Dinas Wali Kota, Selasa (4/8/2026). (Foto: Pemko Padang)

Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir bersama jajaran DPD APPMBGI Sumbar di Gedung Putih Rumah Dinas Wali Kota, Selasa (4/8/2026). (Foto: Pemko Padang)

Padang, Javanusa—Pemerintah Kota (Pemko) Padang memperkuat sinergi dengan Dewan Pengurus Daerah (DPD) Asosiasi Pengusaha dan Pengelola Dapur Makan Bergizi Gratis Indonesia (APPMBGI) Sumatera Barat (Sumbar) untuk meningkatkan kualitas layanan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Langkah ini juga bertujuan menjamin keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sekaligus menggerakkan perekonomian lokal di Kota Padang.

Komitmen tersebut mengemuka dalam pertemuan Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir bersama jajaran DPD APPMBGI Sumbar di Gedung Putih Rumah Dinas Wali Kota Padang, Selasa (4/8/2026).

Pertemuan itu turut dihadiri Ketua DPD APPMBGI Sumbar M. Sayuti beserta jajaran pengurus dan sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.

MBG Didorong Perkuat Gizi dan Ekonomi Lokal

Maigus Nasir menegaskan Program MBG merupakan agenda strategis nasional yang tidak hanya berorientasi pada pemenuhan gizi anak-anak dan kelompok penerima manfaat lainnya. Program tersebut juga menjadi penggerak ekonomi daerah melalui keterlibatan pasar tradisional, pelaku UMKM, petani, nelayan, peternak, serta produsen lokal dalam rantai pasok pangan.

Menurutnya, seluruh dapur MBG harus memenuhi standar terbaik, mulai dari mutu layanan, kebersihan, keamanan pangan, hingga tata kelola operasional. Karena itu, evaluasi pelaksanaan program perlu dilakukan secara rutin setiap bulan agar penyediaan bahan baku, operasional dapur, dan pelayanan kepada penerima manfaat berjalan optimal.

“Program MBG merupakan agenda besar negara. Karena itu, seluruh SPPG, perangkat daerah, termasuk dukungan APPMBGI, sangat penting untuk memastikan pemenuhan gizi anak-anak dan penerima manfaat lainnya melalui layanan yang berkualitas,” ujar Maigus Nasir.

Ia juga menegaskan standarisasi rantai pasok harus diperkuat agar pasar tradisional, UMKM, petani, nelayan, dan peternak lokal terintegrasi dalam ekosistem pemasok MBG. Sehingga dengan itu manfaat program dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.

Baca Juga :  Bupati JKA Perjuangkan Rp204 Miliar ke Pusat untuk Perbaikan Infrastruktur dan Huntap Padang Pariaman

Maigus menambahkan, sesuai arahan Wali Kota Padang, seluruh SPPG di Kota Padang harus menjadi yang terbaik. Upaya tersebut sejalan dengan visi Kota Padang sebagai kota sehat dan kota pintar, sekaligus mendukung Program Unggulan (Progul) Padang Juara.

“Sesuai arahan Bapak Wali Kota, seluruh SPPG di Kota Padang harus menjadi yang terbaik, sejalan dengan visi Kota Padang sebagai kota sehat dan kota pintar, sekaligus mendukung Program Unggulan (Progul) Padang Juara,” ujarnya.

Pemko Padang Targetkan 96 SPPG Beroperasi

Maigus Nasir mengungkapkan hingga saat ini sebanyak 72 SPPG atau sekitar 75 persen dari target 96 SPPG telah beroperasi di Kota Padang. Pemko Padang menargetkan 23 SPPG yang masih kurang dapat terpenuhi hingga akhir 2026.

Sementara itu, Ketua DPD APPMBGI Sumbar M. Sayuti menyatakan organisasinya siap menjadi mitra strategis Pemko Padang dalam membangun rantai pasok pangan yang kuat, transparan, dan berkelanjutan.

Menurutnya, keberhasilan Program MBG sangat ditentukan oleh kualitas pengelolaan dapur serta sistem distribusi pangan yang berjalan efektif di lapangan.

Sayuti juga menargetkan Kota Padang menjadi kota percontohan pengelolaan Program MBG di Sumbar bahkan tingkat nasional.

Untuk mendukung target tersebut, APPMBGI mengusulkan nota kesepahaman dengan Pemko Padang agar pembagian peran, target, dan tanggung jawab setiap pihak semakin jelas.

“Kami menargetkan Padang menjadi kota percontohan pengelolaan Program MBG di Sumatera Barat bahkan tingkat nasional. Untuk itu, APPMBGI mengusulkan terjalinnya nota kesepahaman dengan Pemko Padang agar pembagian peran, target, dan tanggung jawab seluruh pihak lebih jelas,” ujar M. Sayuti.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang Sri Kurniayati, Kepala Dinas Perdagangan Fizlan Setiawan. Kepala Dinas Perikanan dan Pangan Alfiadi, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Teddy Antonius, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Fadelan Fitra Masta, serta Kepala Dinas Pertanian Yoice Yuliani. (*)

Baca Juga :  Rumah Zakat Salurkan 1.000 Cup Pos Segar dan Pos Hangat untuk Korban Galodo Arosuka

Berita Terkait

Atasi Kemacetan Pengisian Solar di SPBU, Pemko Padang Terapkan Sistem Antrean Digital
Terkait Kisruh Gelar Datuak Rajo Bandaro, Dugaan Pemalsuan Tanda Tangan Mantan Wali Nagari Puluik Puluik Mencuat
Fadly Amran Minta OPD Padang Perkuat Inovasi Smart City di Enam Dimensi
Koto Tangah Siapkan 16 Venue MTQ ke-42 Padang, Ini Daftar Lokasinya
Koto Tangah Siapkan 65 Kafilah, Bidik Juara Umum MTQ ke-42 Kota Padang
Pemko Padang dan Pelindo Siapkan Penataan Muaro Padang Jadi Kawasan Wisata Maritim
Tutupi Trotoar dan Drainase, Satpol PP Padang Bongkar Lapak Pedagang di Jalan Sutan Syahrir
Gubernur Mahyeldi Dorong Tata Kelola Pemerintahan Sumbar Makin Kuat, Cegah Korupsi Sejak Awal

Berita Terkait

Sabtu, 10 Oktober 2026 - 11:00 WIB

Ketua DPRD Sumbar Muhidi Dorong Sinergi Legislatif-Eksekutif untuk Cegah Korupsi

Jumat, 9 Oktober 2026 - 21:20 WIB

Evi Yandri Tinjau SLB Negeri 1 Padang, Siap Perjuangkan Kebutuhan Sekolah

Selasa, 6 Oktober 2026 - 22:09 WIB

Muhidi Ungkap 3 Kunci Kesuksesan Siswa: Dengarkan Guru, Perbanyak Literasi, dan Perkuat Karakter

Selasa, 6 Oktober 2026 - 21:10 WIB

Guru PPPK Sumbar Didorong Jadi Agen Perubahan, Muhidi Tekankan SDM Unggul

Minggu, 4 Oktober 2026 - 07:46 WIB

Gebyar Pajak Sumbar, Muhidi Dorong Warga Taat Bayar PKB untuk Perkuat Pembangunan

Sabtu, 3 Oktober 2026 - 15:39 WIB

Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak di Solsel, Mario Syahjohan Minta UU TPKS Ditegakkan Solsel, Javanusa—Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di wilayah hukum Polres Solok Selatan (Solsel) mendapat perhatian serius dari Anggota DPRD Sumatera Barat (Sumbar), Mario Syahjohan. Mario meminta seluruh pihak memperkuat pencegahan dan memastikan setiap laporan kekerasan mendapat penanganan sesuai ketentuan hukum. Menurutnya, dampak kekerasan tidak berhenti pada luka fisik, tetapi juga dapat memengaruhi kondisi psikologis dan masa depan korban. Sebagai putra daerah Solok Selatan, Mario menilai masyarakat perlu membangun lingkungan yang aman bagi perempuan dan anak. Ia juga mengingatkan agar kasus kekerasan tidak dianggap sebagai persoalan keluarga yang dapat diselesaikan begitu saja melalui perdamaian. “Kekerasan seksual merupakan tindak pidana serius. Karena itu, setiap kasus harus ditangani sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Jangan sampai persoalan seperti ini dianggap sebagai persoalan biasa yang cukup diselesaikan dengan perdamaian semata,” tegas Mario, Jumat (2/10/2026). Mario Tekankan Penegakan UU TPKS Mario mengatakan aparat dan pihak terkait perlu menggunakan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau UU TPKS sebagai dasar penanganan. Undang-undang tersebut mencakup berbagai bentuk kekerasan seksual. Di antaranya pelecehan seksual nonfisik dan fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual hingga kekerasan seksual berbasis elektronik. Namun, Mario menegaskan penanganan perkara tidak cukup hanya mengejar pertanggungjawaban pelaku. Negara dan seluruh pihak terkait juga harus memastikan korban memperoleh perlindungan dan pendampingan. “Yang harus kita pikirkan bukan hanya bagaimana menghukum pelaku, tetapi juga bagaimana memastikan korban mendapatkan perlindungan, pendampingan, pemulihan, serta kesempatan untuk kembali menjalani kehidupan secara layak tanpa stigma,” ujarnya. Perdamaian Jangan Mengorbankan Hak Korban Mario turut mengingatkan masyarakat agar tidak menjadikan perdamaian sebagai jalan pintas dalam perkara kekerasan seksual. Terlebih jika korban merupakan anak, proses penyelesaian harus tetap mempertimbangkan keselamatan dan hak korban. Ia menilai tekanan untuk menjaga nama baik keluarga tidak boleh mengorbankan kepentingan anak. Korban juga tidak seharusnya menanggung beban untuk menyelesaikan persoalan yang dilakukan oleh orang dewasa. “Jangan sampai demi menjaga nama baik keluarga atau alasan lainnya, hak dan keselamatan korban justru dikorbankan. Anak adalah pihak yang harus kita lindungi, bukan pihak yang harus dibebani untuk menyelesaikan persoalan orang dewasa,” katanya. Selain itu, Mario meminta masyarakat berhati-hati terhadap pemberian uang atau imbalan yang berkaitan dengan upaya memengaruhi proses penegakan hukum. Menurutnya, penyelesaian setiap perkara harus berjalan dalam koridor peraturan perundang-undangan. Langkah tersebut penting untuk memastikan hak korban tetap terlindungi dan proses hukum berjalan sebagaimana mestinya. Ancaman terhadap Anak Perlu Menjadi Evaluasi Mario juga menyoroti persoalan lain berupa ancaman pembunuhan dan tindakan penyerangan yang dilakukan orang dewasa hingga memasuki pekarangan rumah. Peristiwa tersebut menyasar anak dan pada akhirnya diselesaikan melalui jalan damai. Ia menilai kejadian seperti itu perlu menjadi bahan evaluasi bersama. Menurut Mario, lingkungan tempat anak tumbuh harus menghadirkan rasa aman, bukan ketakutan. “Ketika yang menjadi korban adalah anak, maka keselamatan dan masa depannya harus menjadi prioritas. Kita tidak ingin anak-anak tumbuh dalam ketakutan karena merasa lingkungan di sekitarnya tidak memberikan rasa aman,” ujarnya. Perlindungan Perempuan dan Anak Tanggung Jawab Bersama Mario yang telah dua periode menjadi Anggota DPRD Sumatera Barat menegaskan perlindungan perempuan dan anak tidak dapat dibebankan hanya kepada keluarga atau sekolah. Pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga pendidikan, tokoh masyarakat, dunia usaha, keluarga dan masyarakat memiliki peran dalam menciptakan lingkungan yang aman. “Keamanan dan perlindungan anak adalah tanggung jawab kita bersama. Negara hadir untuk memberikan perlindungan, sementara masyarakat harus membangun lingkungan yang tidak memberikan ruang bagi kekerasan,” katanya. Karena itu, Mario mendorong Pemerintah Kabupaten Solok Selatan dan seluruh pemangku kepentingan memperkuat program pencegahan kekerasan. Edukasi masyarakat, pendampingan korban serta sistem pelaporan yang mudah diakses juga perlu diperkuat. Ia berharap sistem tersebut berjalan secara berkelanjutan. Dengan demikian, korban dan keluarga tidak merasa takut ketika hendak melaporkan kekerasan yang mereka alami. Dorong Solok Selatan Jadi Kabupaten Ramah Perempuan dan Anak Mario berharap keberhasilan pembangunan Solok Selatan tidak hanya dilihat dari pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur. Kemampuan daerah menciptakan ruang hidup yang aman bagi perempuan dan anak juga harus menjadi indikator penting. “Mari kita jadikan Solok Selatan bukan hanya daerah yang maju pembangunannya, tetapi juga kabupaten yang ramah, aman dan memberikan rasa nyaman bagi perempuan dan anak. Tidak boleh ada toleransi terhadap kekerasan, dan tidak boleh ada anak yang merasa sendirian ketika menghadapi kekerasan,” pungkasnya. Menurut Mario, cita-cita menjadikan Solok Selatan sebagai Kabupaten Ramah Perempuan dan Anak membutuhkan komitmen lintas sektor. Penguatan keluarga, edukasi masyarakat, keberanian melapor, pendampingan korban dan penegakan hukum yang konsisten harus berjalan beriringan. “Melindungi perempuan dan anak bukan sekadar kewajiban hukum, tetapi juga investasi moral untuk memastikan generasi Solok Selatan tumbuh dalam lingkungan yang aman, bermartabat dan penuh kasih,” tutup Mario Syahjohan. (*)

Jumat, 2 Oktober 2026 - 19:04 WIB

Muhidi Dorong Sekolah Ramah Anak Perkuat Perlindungan dan Hak Pelajar

Jumat, 2 Oktober 2026 - 17:14 WIB

Ketua DPRD Sumbar Muhidi Bacakan Ikrar Hari Kesaktian Pancasila di HUT ke-81 Sumbar

Berita Terbaru