Jakarta, Javanusa—Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman memaparkan strategi swasembada pangan sebagai fondasi stabilitas ekonomi nasional di hadapan pelaku usaha dan ekonom dalam Indonesia Economic Outlook 2026, di Wisma Danantara Indonesia, Jakarta, Jumat (13/2).
Menurut Mentan Amran, terdapat dua langkah utama yang menjadi pilar percepatan swasembada pangan, yaitu deregulasi dan transformasi pertanian dari tradisional menuju modern.
“Langkah kami ada dua untuk mencapai swasembada, yaitu deregulasi dan transformasi pertanian dari tradisional ke modern,” tegasnya.
Dalam satu tahun terakhir, pemerintah menerbitkan 13 Peraturan Presiden di sektor pertanian. Selain itu, sekitar 500 regulasi internal dicabut karena dinilai menghambat percepatan program.
Menurut Amran, deregulasi memangkas rantai birokrasi dan mempercepat distribusi sarana produksi. Biaya produksi petani pun ditekan melalui prosedur yang lebih ringkas.
Kementerian Pertanian juga merombak alur layanan perizinan dan distribusi input pertanian. Kebijakan ini diarahkan agar proses tanam tidak lagi tertunda karena hambatan administratif.
Tata Kelola Pupuk Dipangkas, Biaya Turun 20 Persen
Reformasi terbesar terjadi pada tata kelola pupuk bersubsidi. Pemerintah menyederhanakan jalur distribusi dari kementerian langsung ke Pupuk Indonesia hingga ke petani.
Sebelumnya, distribusi pupuk melewati banyak tahapan persetujuan lintas daerah. Kini, jalur dipersingkat sehingga penyaluran menjadi lebih cepat dan terukur.
“Dulu petani sudah mau tanam, pupuk belum tiba. Sekarang distribusi langsung, cepat, dan tepat sasaran,” ujar Amran.
Data Kementan menunjukkan biaya pupuk turun hingga 20 persen. Volume pupuk yang tersalurkan juga meningkat sekitar 700 ribu ton tanpa tambahan beban anggaran negara.
Modernisasi Pertanian Dorong Lonjakan Produktivitas
Selain deregulasi, pemerintah mempercepat mekanisasi pertanian di berbagai sentra produksi. Penggunaan alat dan mesin pertanian meningkatkan efisiensi tenaga kerja hingga 90 persen.
Modernisasi juga mendorong percepatan masa tanam dan panen. Indeks pertanaman di sejumlah wilayah naik dari satu kali menjadi tiga kali tanam per tahun.
Efisiensi tersebut menurunkan biaya produksi hingga 50 persen. Dampaknya langsung terasa pada peningkatan pendapatan dan daya beli petani.
NTP 125 dan Harga Gabah Perkuat Daya Saing Petani
Nilai Tukar Petani (NTP) dilaporkan mencapai angka 125, tertinggi dalam catatan pemerintah. Angka ini mencerminkan perbaikan rasio penerimaan terhadap pengeluaran petani.
Kebijakan Harga Pembelian Pemerintah untuk gabah dipatok Rp6.500 per kilogram. Skema ini memicu perputaran ekonomi di tingkat petani hingga Rp132 triliun.
Cadangan pangan nasional juga mengalami penguatan. Stok beras yang dikelola Badan Urusan Logistik disebut berada di level tertinggi dalam beberapa tahun terakhir.
Produksi Beras dan Ekspansi Lahan Pangan Baru
Presiden Prabowo Subianto dalam forum yang sama menyebut produksi beras 2025 mencapai 34,7 juta ton. Angka itu naik 13 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Cadangan beras pemerintah dilaporkan menembus 4,2 juta ton. Pemerintah menilai capaian ini sebagai indikator penguatan ketahanan pangan nasional.
Untuk jangka panjang, pemerintah mengembangkan kawasan pangan baru melalui optimalisasi lahan rawa. Tahap awal dilakukan dengan revitalisasi 200 ribu hektare lahan di Kalimantan berbasis sistem irigasi modern.
Pemerintah menempatkan sektor pangan sebagai jangkar stabilitas ekonomi nasional. Kombinasi deregulasi, modernisasi, dan penguatan harga di tingkat petani menjadi strategi utama.
Kementerian Pertanian menargetkan swasembada pangan berkelanjutan dengan dukungan teknologi dan reformasi kebijakan. Model ini juga diharapkan memperkuat ketahanan pangan daerah, termasuk sentra produksi di luar Jawa. (*/red)
