Padang, Javanusa—Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, menyebut pertumbuhan ekonomi Sumbar pada triwulan I 2026 menunjukkan tren positif.
Di tengah sorotan tingginya angka pengangguran, ekonomi Sumbar justru tumbuh 5,02 persen dibandingkan tahun 2025 yang berada di angka 3,47 persen.
Mahyeldi menyampaikan hal itu saat membuka High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Triwulan II sekaligus meluncurkan aplikasi Kiat Sumbar di Aula Anggun Nan Tongga, Kantor Bank Indonesia Sumbar, Selasa (12/5/2026).
“Alhamdulillah pertumbuhan ekonomi kita meningkat dibandingkan triwulan IV tahun 2025. Tahun 2025 lalu, pertumbuhan ekonomi kita berada di angka 3,47 persen, sekarang naik menjadi 5,02 persen,” kata Mahyeldi.
Mahyeldi menilai capaian tersebut lahir dari sinergi pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota, serta dunia usaha di Sumbar. Karena itu, ia mengapresiasi peran kepala daerah dalam menjaga pertumbuhan ekonomi daerah.
Namun, Mahyeldi juga menyoroti tingginya angka pengangguran yang kini menjadi perhatian publik. Menurutnya, persoalan itu akan menjadi fokus utama pemerintah daerah ke depan.
“Sekarang Gubernur Sumatera Barat disorot soal pengangguran, disebut nomor tiga tertinggi di Sumatera. Tapi pertumbuhan ekonomi 5,02 persen ini tidak disebut-sebut lagi,” ujarnya.
Mahyeldi menegaskan pemerintah perlu menjelaskan kondisi ekonomi secara menyeluruh kepada masyarakat. Langkah itu penting agar publik memahami tantangan dan capaian ekonomi daerah secara berimbang.
“Kita akui pengangguran masih menjadi tantangan. Tapi pertumbuhan ekonomi 5,02 persen ini adalah prestasi luar biasa dan hasil kerja bersama. Ke depan kita akan siasati, bagaimana pertumbuhan positif ini dapat menekan angka pengangguran, itu nanti yang akan menjadi fokus kita,” katanya.
Pengendalian Inflasi Jadi Fokus Pemprov Sumbar
Mahyeldi juga menegaskan pentingnya pengendalian inflasi untuk menjaga daya beli masyarakat. Menurutnya, sinergi pemerintah daerah dan dunia usaha akan menentukan stabilitas ekonomi Sumbar.
“Kalau inflasi bisa dikendalikan dengan baik, produktivitas bagus, daya beli masyarakat terjaga, ini akan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan,” ucapnya.
Dalam kesempatan itu, Pemprov Sumbar meluncurkan aplikasi Kiat Sumbar atau Kendali Inflasi Aman dan Terjaga. Aplikasi tersebut hadir untuk mempercepat koordinasi pengendalian inflasi dan distribusi antar daerah.
“Digitalisasi sekarang menjadi salah satu solusi percepatan. Kita harus mampu merespons perkembangan situasi dengan cepat dan memanfaatkan teknologi,” ujar Mahyeldi.
BI Ingatkan Ancaman Inflasi Jelang Iduladha
Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumbar, Mohamad Abdul Majid Ikram, mengatakan inflasi Sumbar hingga April 2026 masih terkendali. Angkanya berada dalam target nasional sebesar 2,5 persen plus minus 1 persen.
“Ini hasil kerja keras dan sinergi antara gubernur, bupati, wali kota, TPID, Pertamina, Hiswana Migas, dan seluruh stakeholder lainnya,” katanya.
Meski inflasi terkendali, BI mengingatkan adanya tantangan menjelang Iduladha 1447 Hijriah. Tantangan itu meliputi peningkatan konsumsi masyarakat, ancaman El Nino, hingga potensi gangguan pasokan pangan akibat penurunan produksi di Pulau Jawa.
“Kalau produksi pangan di Jawa turun karena El Nino, mereka akan mencari pasokan ke daerah lain, termasuk Sumatera Barat. Ini harus diantisipasi agar kita siap,” ujar Ikram.
Selain itu, Ikram menyoroti meningkatnya daya beli masyarakat seiring kenaikan pendapatan petani dan pekebun. Kondisi tersebut terutama terjadi pada komoditas sawit dan gambir.
Menurutnya, peningkatan daya beli menjadi sinyal positif bagi ekonomi daerah. Namun, kondisi itu tetap perlu diwaspadai karena berpotensi memicu kenaikan konsumsi dan tekanan inflasi.
“Kalau pendapatan masyarakat meningkat, konsumsi juga pasti naik. Ini yang harus kita jaga bersama,” katanya.
BI juga meminta pemerintah daerah memperkuat langkah antisipasi terhadap risiko kenaikan harga pangan, distribusi energi, hingga potensi imported inflation akibat pelemahan nilai tukar rupiah.
Kegiatan HLM TPID Sumbar turut dihadiri para bupati dan wali kota, sekretaris daerah, kepala OPD, pimpinan instansi vertikal, serta anggota TPID kabupaten dan kota se-Sumatera Barat. (*/red)
